Advertisement

PENGERTIAN KANTOR BERITA NASIONAL INDONESIA – Di­singkat KNI (K untuk Kantorberita menurut penulisan aslinya), didirikan oleh 11 surat kabar harian ibu kota dengan maksud agar mereka dapat melakukan peli­putan berita secara kolektif sehingga surat kabar itu masing-masing dapat menghemat biaya eksploatasi. Kantor berita ini mulai menerbitkan buletinnya pada tanggal 1 Desember 1966.

Pemrakarsa utama didirikannya KNI adalah Soe­mantoro, salah seorang pendiri dan Ketua Harian Ba­dan Pendukung Sukarnoisme (BPS) yang dilarang Presiden Sukarno pada tahun 1964. Waktu itu ia juga menjabat Asisten Menteri Utama urusan Politik dan memimpin penerbitan Berita Indonesia, surat kabar nasional pertama sesudah Indonesia merdeka yang terbit sejak awal September 1945. Di kantor harian itu pula, di Jalan Sutan Syahrir 27 (waktu itu bernama Jalan Gresik), Jakarta, KNI mula-mula berkantor se­belum pindah ke Jalan Prapatan 46 pada awal Februari tahun 1967.

Advertisement

Sebenarnya, kira-kira lima bulan sebelum KNI de­ngan resmi menjalankan fungsi kantor berita, sudah dimulai uji coba peliputan berita secara bersama oleh suatu pool reporter dari enam surat kabar yang perta­ma-tama mendukung kerja sama ini. Surat-surat kabar itu iai;:h Berita Indonesia, Merdeka, Indonesian Ob­server, The Djakarta Times, Revolusioner, dan Warta Berita. Setiap surat kabar menempatkan dua reporter di dalam pool dan menanggung sebagian biaya eks­ploatasi.

Gagasan untuk mengadakan kerja sama dalam ben­tuk pool berawal dari pertemuan wakil-wakil keenam surat kabar itu sekitar bulan Juni atau Juli 1966. Per­temuan diadakan di kantor Soemantoro dalam kedu­dukannya sebagai Asisten Menteri Utama urusan Politik Adam Malik, di Jalan Medan Merdeka Selatan 6 (kini kantor Wakil Presiden). Mereka menamakan lembaga pool wartawan itu Kerja-sama Berita Nasio­nal Indonesia.

Selesai pertemuan, hari itu juga pool tersebut sudah berproduksi. Tugas penulisan berita hari itu diserah­kan kepada Sumono Mustoffa, wartawan yang ketika KNI terbentuk diangkat sebagai Pemimpin Redaksi. Berita pertama yang disiarkan pool ialah mengenai pembelotan Djawoto, waktu Itu Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Cina, ke pihak Beijing. Sela­ma masa uji coba itu, hasil liputan berita tidak diter­bitkan sebagai buletin melainkan hanya diketik beberapa rangkap untuk keperluan keenam surat ka­bar tersebut.

Baru pada tanggal 1 Desember 1966 mulai diterbit­kan buletin dua kali setiap hari, siang dan malam hari, setebal 20 sampai 25 halaman. Pendukungnya juga bertambah dengan lima surat kabar lagi, yaitu Kom­pas, Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Karja Bhak-

ti, dan Harian KAMI. Sejak saat itu KNI bukan lagi sekadar tempat pool wartawan sejumlah surat kabar melainkan sudah berdiri sendiri sebagai kantor berita. Akte notaris yang mengukuhkan didirikannya Yaya­san KNI sebagai pengelola kantor berita ini ditanda­tangani pada tanggal 10 November 1966.

Gotong royong peliputan berita melalui pool war­tawan, yang kemudian berkembang menjadi kantor berita, diharapkan akan membantu mengurangi beban anggaran surat-surat kabar anggotanya, lebih-lebih dalam menghadapi rencana pemerintah yang hendak menghapus subsidi kepada pers pada tahun 1967. Se­lain itu, para pemrakarsa KNI juga memandang perlu adanya kantor berita swasta independen di luar Antara yang telah menjadi kantor berita semi-pemerintah se­jak tahun 1962. Pada tahun itu, Presiden Sukarno mengeluarkan keputusan menempatkan Antara, yang berdiri sejak tahun 1937 sebagai kantor berita swasta, di bawah pengawasan pemerintah. Presiden juga menggabungkan Persbiro Indonesia (PIA) dengan Antara dan membubarkan dua kantor berita lainnya, Asian Press Board (APB) dan Indonesian National Press and Publicity Service (INPS). Para kar­yawannya ditampung oleh Antara. Sejak itu hanya ada satu kantor berita di Indonesia, sampai saat ka­langan militer mendirikan Pusat Pemberitaan Ang­katan Bersenjata (PAB), yang berfungsi sebagai kantor berita, pada tahun 1965 dan surat-surat kabar mendirikan KNI tahun berikutnya.

Adanya kantor berita lain di samping Antara dimungkinkan oleh Undang-undang Pokok Pers yang disahkan Presiden Sukarno pada tanggal 12 Desember 1966. Bab IV, pasal 9, ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan: “Untuk menyempurnakan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri badan-badan pers kolektif dapat mendirikan kantor berita.” Ayat itu diikuti ayat 2 yang menyatakan: “Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.”

Para anggota Badan Pengawas Yayasan KNI, keti­ka baru didirikan, terdiri atas I.J. Kasimo, R.M. Soe- manang Soeriowinoto, Sajuti Melik, Hasbullah Siregar, dan Djamal Ali. Pengurus yayasan waktu itu ialah Ketua Soemantoro, Wakil Ketua I Letnan Kolo­nel Sugiarso Surojo, Wakil Ketua II Hiswara Darma- putra, Sekretaris Junus Lubis, Wakil Sekretaris H. A. Sjarifuddin, Bendahara Hidajat Rahardjo dan para Pembantu Zein Effendi, Zulharman Said, Tribuana Said, Jakob Oetama, Sukarno Hadi Wibowo dan Sjech Marhaban. Pimpinan redaksi sejak semula sam­pai sekarang dijabat Sumono Mustoffa, yang kini di­dampingi T.S.S. Sutanto dan Sudjarwo sebagai para Wakil Pemimpin Redaksi. Sumono dan Sutanto de­wasa ini juga menempati jabatan Pemimpin Umum dan Wakil Pemimpin Umum.

Incoming search terms:

  • pendiri kantor berita antara
  • fungsi kantor berita nasional saat ini
  • kantor berita nasional
  • fungsi kantor berita
  • kantor berita antara berdiri pada tanggal
  • kantor berita indonesia adalah
  • pendiri kantir berita antara
  • pendiri kantor
  • pengertian kni

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pendiri kantor berita antara
  • fungsi kantor berita nasional saat ini
  • kantor berita nasional
  • fungsi kantor berita
  • kantor berita antara berdiri pada tanggal
  • kantor berita indonesia adalah
  • pendiri kantir berita antara
  • pendiri kantor
  • pengertian kni