Advertisement

PRICES AND INCOMES POLICY / KEBIJAKAN HARGA DAN PENDAPATAN adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian INFLASI (INFLATION) yang secara langsung berusaha untuk menghentikan atau memperlambat PENDORONG INFLANSI (INFLATIONARY-SPIRAI) dari peningkatan upah dan harga. Kebijakan ini merupakan kebalikan dari KEBIJAKAN MONETER (MONETARY POLICY) dan KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POUCY) pada saat terjadi deflasi yang secara tidak langsung bertujuan untuk mencapai hasil yang sama. Dasar rasionil untuk suatu kebijakan harga dan pendapatan adalah bahwa kebijakan moneter dan fiskal deflasioner hanya dapat mengendalikan inflasi dengan meningkatkan tingkat pengangguran; suatu kebijakan harga dan pendapatan, jika diterapkan secara teliti, dapat menekan inflasi dan mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi.
Suatu kebijakan harga dan pendapatan dapat dilaksanakan atas dasar sukarela atau menurut undang-undang (diwajibkan). Dalam kasus yang pertama, suatu pertimbangan dibuat untuk tanggung jawab kolektif perusahaan-perusahaan, bukan untuk meningkatkan harga-harga mereka secara “berlebihan” dan terhadap serikat-serikat dagang untuk “melunakkan” permintaan mereka akan peningkatan upah. Suatu kebijakan atas dasar undang-undang mempunyai kemungkinan berhasil yang lebih besar, khususnya pada tingkat menengah jika kebijakan tersebut dilandasi oleh suatu hukuman yang berat bagi pelanggar.; Elemen-elemen khusus dari pendekatan yang didasarkan pada undang-undang meliputi: (a) suatu penghentian, “pembekuan” awal dalam waktu yang singkat (6 bulan sampai 1 tahun) semua peningkatan harga, upah, dividen, dan lain sebagainya; (b) periode yang berikutnya (biasanya “bertahap” untuk memungkinkan suatu pengendoran progressif pengendalian) yang mana (i) “norma- norma” umum ditetapkan untuk harga dan upah yang diizinkan, misalnya, membatasi mereka sampai katakan 3% per tahun, atau (ii) secara lebih khusus, pengembangan dari formula-formula untuk menghubungkan peningkatan harga dan upah yang diizinkan pada, misalnya, kasus peningkatan harga pada peningkatan biaya yang tidak terserap, dan dalam kasus peningkatan upah untuk meningkatan produktivitas. Pendekatan yang terakhir ini memerlukan pembentukan beberapa badan yang mengatur (seperti Dewan Nasional untuk Harga dan Pendapatan, Komisi Harga, Dewan Pembayaran, yang pada awalnya dilaksanakan di Inggris) untuk menjamin bahwa peningkatan harga dan upah yang diusulkan dapat dipertimbangkan.
Pendukung-pendukung dari kebijakan harga dan pendapatan melihatnya sebagai suatu cara yang berguna dari “penyebaran” harapan inflasi, dan karenanya menghilangkan bahaya dari tingkat laju inflasi. Pada sisi kewajiban, harus diakui bahwa karena kebijakan ini mencampuri operasi kekuatan pasar, maka ada kemungkinan kebijakan tersebut menciptakan distorsi dalam faktor pasar dan produk. Lihat MACROECONOMIC POLICY.

Incoming search terms:

  • kebijakan pendapatan
  • pengertian kebijakan pendapatan
  • pengertian kebijakan upah
  • kebijakan harga dan upah
  • pengertian kebijakan harga
  • kebijakan pendapatan adalah
  • definisi pengertian kebijakan harga
  • yg dimaksud kebijakan pendapatan adalah
  • kebijakan upah dan pendapatan
  • pengendalian harga dan upah

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • kebijakan pendapatan
  • pengertian kebijakan pendapatan
  • pengertian kebijakan upah
  • kebijakan harga dan upah
  • pengertian kebijakan harga
  • kebijakan pendapatan adalah
  • definisi pengertian kebijakan harga
  • yg dimaksud kebijakan pendapatan adalah
  • kebijakan upah dan pendapatan
  • pengendalian harga dan upah