PENGERTIAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT KUMPULAN DAN MASYARAKAT SUKU

40 views

PENGERTIAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT KUMPULAN DAN MASYARAKAT SUKU – Masyarakat kumpulan dan masyarakat suku tidak mempunyai semacam inesin hukum atau politik yang terspesialisasi. Mereka tidak mempunyai pejabat politik dengan kekuasaan atau wewenang membuat keputusan-keputusan dan melaksanakannya. Karena itu timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat tersebut mempertahankan hukum dan ketertiban, atau melestarikan kedamaian dan harmoni? Mereka jelas dapat mempertahankannya, karena kekacauan sosial dan anarkhi bukan ciri masyarakat kumpulan dan suku bila dibandingkan dengan tipe masyarakat lainnya. Ada sejumlah mekanisme untuk mempertahankan keharmonisan di dalam masyarakat yang tidak mempunyai kewenangan hukum dan politik yang diformalkan itu. Di sini hanya dapat disebut dua. Di kalangan orang Eskimo, dikenal suatu mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan ketertiban, yakni “perang tanding nyanyian” (song ditel). Perang tanding nyanyian adalah ritual sosial di mana individu-individu yang berselisih berusaha menyelesaikannya dengan jalan “mengekspresikan perasaan melalui nyanyian”. Seorang mulai dengan melagukan dengan sekeras-kerasnya keberatan-keberatannya terhadap lawannya, dan pihak lawan diberi kesempatan untuk menjawab melalui nyanyian pula. Dalam nyanyian-nyanyian mereka, pihak-pihak yang berselisih berusaha saling memberi malu. Pemenang perang tanding ditentukan oleh masyarakat. Sekali masyarakat telah memutuskan pemenangnya, maka yang kalah biasanya menerima keputusan itu dan perselisihan berakhir. Suatu mekanisme yang lebih tersebar luas untuk memelihara ketenteraman dapat dijumpai di dalam kepercayaan dan ketakutan yang dimiliki banyak masyarakat kumpulan dan suku akan praktek ilmu sihir, atau dituduh melakukan sihir, berfungsi sebagai suatu mekanisme penting kontrol sosial apabila tidak terdapat kontrol politik yang diformalkan. Beatrice Whiting (1950) dan Guy Swanson (1960) telah berusaha menguji gagasan ini secara empiris. Dalam suatu penelitian terhadap 26 masyarakatberskala kecil, Whiting menemukan bahwa ada 16 masyarakat di mana kepercayaan dan ketakutan akan sihir penting, 15 (94 persen) di antaranya tidak mempunyai aparat politik dengan hak yang sah menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran. Sebaliknya, dalam 10 masyarakat yang kurang mempunyai kepercayaan mengenai praktek sihir, hanya 2 (20 persen) yang tidak mempunyai aparat politik tersebut. Hasil yang samajuga diperoleh dalampenelitian Guy Swanson. alam penelitiannya terhadap 20 masyarakat, diketemukan (Wallace, 1966:182) a.hwa “praktek sihir sangat lazim — terjadi hampir eksklusif — pada masyarakat-masyarakat di mana peranan sosial tidak tunduk kepada kontrol efektif otoritas sekuler”.

Anthony Wallace (1966) mengemukakan bahwa apabila rakyat takut akan sihir yang digunakan terhadap mereka, atau takut dituduh melakukan praktek sihir, maka mereka akan berhati-hati agar tidak bertindak menyim-pang sehingga terhindari dari kesusahan atau menyusahkan orang lain. Dalam keadaan demikian, orang menj adi yakinbetapa pentingnya untuk tidak dipan dang sebagai orang yang melakukan kejahatan, dan hal ini pada umumnya membuat mereka lebih kooperatif (Harris, 1977). Karena masyarakat kumpulan dan suku tidak mempunyai pembagian kelas sosial, maka konflik tidak akan timbul di antara kelompok-kelompok sosial yang mempunyai ekses berbeda ke sumber-sumber daya ekonomi p aling berharga, tapi cenderung menjadi sangat prib adi dan terindividualisasi. Dalam masyarakat di mana perselisihan yang terutamabersifat pribadi ini, memelihara suatu ketenteraman sosial yang efektif tidaklah terlalu sulit, dan pranatapranata politik yang kompleks tidaklah diperlukan. Akan tetapi, mesin politik yang terspesialisasi dan lengkap akan diperlukan di dalam masyarakat yang lebih kompleks di mana konflik khas yang terstruktur menjadi suatu ciri signifikan kehidupan sosialnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *