PENGERTIAN KETIDAKWARASAN, RETARDASI MENTAL, DAN HUKUMAN MATI – Seperti yang baru saja kita bahas, kondisi mental tertuduh dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah ia mampu menjalani persidangan dan/atau harus dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindak kriminal. Dalam situasi yang sangat jarang terjadi kewarasan atau kapasitas mental seseorang juga menjadi isu setelah putusan bersalah dijatuhkan. Pertanyaannya adalah, haruskah seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak kejahatan berat dan dihukum mati oleh negara harus waras secara hukum pada saat eksekusi? Lebih jauh lagi, bagaimana jika orang yang bersangkutan dinilai sangat mengalami kemunduran mental sehingga ia tidak dapat memahami apa yang akan terjadi padanya?

Pertanyaan mengenai ketidakwarasan dan hukuman mati mengemuka pada bulan April 1998 di California dalam kasus Horace Kelly, laki-laki berusia 39 tahun yang dinyatakan bersalah atas perkosaan dan pembunuhan brutal terhadap dua perempuan dan pembunuhan anak laki-laki berusia 11 tahun pada tahun 1984. Isu kemampuan untuk menjalani persidangan atau pembelaan ketidakwarasan untuk membebaskannya dari tanggung jawab kriminal atas tindak kejahatan tersebut tidak muncul pada saat persidangan, namun pengacara tertuduh mengajukan argumentasi12 tahun kemudian dan hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan eksekusi dengan suntikan mematikan bahwa kesehatan mental Kelly mengalami kemunduran selama dalam penjara untuk menunggu pelaksanaan hukuman mati hingga ke titik yang membuat salah seorang pengacaranya menyebutnya sebagai “sayuran berjalan.” Mereka merujuk pada peraturan Mahkamah Agung tahun 1986 yang menyatakan bahwa merupakan suatu pelanggaran Amandemen ke-8 (yang melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa) bila seorang yang tidak waras dieksekusi meskipun orang yang bersangkutan diputus bersalah secara adil dan dijatuhi hukuman mati sebagai orang waras.

Kita perlu ingat bahwa ketidakwarasan adalah konsep hukum, dan tidak semua orang yang dinilai sakit mental dinyatakan tidak waras secara hukum. Bukti-bukti sakit mental (dan kemungkinan ketidakwarasan) Kelly selama dalam penjara ruencakup laporan para psikiater mengenai delusi, halusinasi, dan afek yang tidak sesuai. Juga diceritakan oleh para penghuni penjara dan para sipir bahwa ia mengumpulkan fesesnya dan menempelkannya di dinding selnya. Pada tahun 1995, setelah 10 tahun menunggu pelaksanaan hukuman mati, seorang psikiater yang ditunjuk pengadilan menyimpulkan bahwa Kelly tidak waras secara hukum. Di sisi lain, psikiater lain melaporkan bahwa saat ditanya apa makna eksekusi baginya, Kelly memberikan jawaban rasional bahwa ia tidak akan dapat memiliki suatu keluarga; ia juga mampu menyebutkan nama dua orang korbannya dan mengalahkan psikiater dalam beberapa kali permainan tic-tac-toe.

Dalam upaya menunda eksekusi, para pengacara Kelly mengajukan argumentasi bahwa stres menunggu pelaksanaan hukuman mati sangat berat sehingga beberapa penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut menjadi gila di penjara. Kelly digambarkan sangat rentan, mengalami masa kecil yang sangat berat, penuh dengan penganiayaan seksual dan fisik yang dilakukan kedua orang tuanya, kakak-kakaknya, dan orang lain yang tidak dikenal. Semasa kanak-kanak, ia juga sering mengalami apa yang disebut oleh ibunya sebagai “kesurupan” (trances), yang bermula pada usia dua tahun, dengan berbagai tanda hendaya emosional dan mental yang terlihat di sepanjang masa kanakkanak dan remaja.

Pada bulan Juni 1998 seorang hakim federal menetapkan keputusan yang disetujui oleh Mahkamah Agung AS pada bulan April 1999 untuk menunda eksekusi Horace Kelly dan memungkinkan para pengacaranya untuk mengajukan argumentasi, di antara berbagai hal lain, bahwa ia tidak semestinya dihukum mati karena tidak waras. Di antara berbagai pertanyaan menarik yang muncul dari kasus ini adalah etika seorang profesional kesehatan mental yang bekerja untuk memperbaiki kondisi psikologis seseorang hingga ke titik di mana orang tersebut dapat dinilai cukup waras untuk dieksekusi. Dan pertimbangkanlah bagaimana isu kewarasan buatan yang disampaikan sebelumnya memengaruhi situasi hukuman mati: apakah seseorang yang dihukum mati memiliki hak untuk menolak pengobatan psikotropik karena mengetahui bahwa obat tersebut dapat cukup memperbaiki kondisi mentalnya sehingga ia dapat dieksekusi?

Semakin banyak perhatian yang diberikan pada isu kewarasan buatan dan pertanyaan umum yaitu apakah merupakan tindakan yang konstitusional untuk mengeksekusi penjahat yang dinilai tidak waras atau mengalami retardasi mental pada saat jadwal pelaksanaan hukuman matinya tiba? Pada bulan Februari 2002, contohnya, Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Georgia menarik ulur hukuman mati bagi seoTang pemerkosa dan pembunuh yang telah dinyatakan bersalah atas dasar gangguan delusional yang dialaminya (perlu dicatat bahwa ia tidak diputus tidak bersalah dengan alasan ketidakwarasan dan telah menunggu pelaksanaan hukuman tersebut selama hampir 16 tahun). Yang menjadikan kasus ini penting adalah terpidana mati tersebut telah dipaksa mengonsumsi obat psikoaktif yang cukup memulihkan kondisi mentalnya hingga memenuhi standar federal bahwa hanya orang yang waras secara hukum yang dapat dieksekusi.

Seorang laki-laki bernama Daryl Atkins dihukum mati di Virginia atas penculikan dan pembunuhan yang dilakukannya pada tahun 1996. Skor IQ-nya 59, yang menempatkannya pada kelompok retardasi sedang. Pembelanya mengajukan argumentasi bahwa keterbatasan intelektualnya menjadikan hukuman mati tidak konstitusional karena ia tidak memiliki pemahaman atas konsekuensi tindakannya sehingga tidak sangat bersalah secara moral atas tindakannya seperti halnya orang yang memiliki intelegensi normal. Delapan belas dari 38 negara bagian yang mengizinkan hukuman mati telah melarang eksekusi bagi orang-orang yang mengalami retardasi mental berdasarkan amandemen ke-8 yang melarang hukuman yang kejam dan tidak wajar. Pengajuan banding ke Mahkamah Agung AS dapat menjadikan hukum ini berlaku di seluruh negara.

Filed under : Bikers Pintar,