Advertisement

PENGERTIAN KODE KAPAL – Nomor-nomor tertentu yang terdiri atas bilangan dan huruf yang diberikan kepada setiap kapal yang beroperasi. Nomor-nomor itu memuat da­ta tentang nomor pendaftaran dan tempat pendaftaran­nya. Kode kapal ini berguna untuk bukti bahwa kapal tersebut telah resmi didaftarkan dan telah mempero­leh identitasnya. Nomor-nomor kode kapal tersebut harus nyata kelihatan dan tidak mudah hilang, karena itu cara menampilkan huruf dan angka tersebut harus melalui proses pembakaran atau inbrading.

Sebagai pelengkap nomor atau kode kapal itu, di­berikan pula sepucuk surat keterangan kepada pemilik kapal, yang menyatakan bahwa ia telah melaksanakan kewajiban atas pemilikan kapal tersebut secara sem­purna. Surat tersebut diperlukan sebagai grosse dari akte pembukuan kapal. Dengan demikian ia bisa men­dapatkan kembali surat-surat, akte-akte yang semula dilampirkan pada waktu permohonan pembukuan ka­pal. Grosse itu diperlukan untuk mendapatkan tanda kebangsaan bagi kapal yang bersangkutan. Dengan mendapatkan tanda kebangsaan, maka kapal tersebut dapat melakukan pelayaran dengan menggunakan bendera negara tersebut.

Advertisement

Tanda kebangsaan sebuah kapal itu, berdasarkan undang-undang yang berlaku sejak zaman Belanda – sejak 1 Desember 1935 – dan masih berlaku sampai 1989, selain ditunjukkan oleh bendera kebangsaan, juga ditunjukkan oleh “Surat Laut” dan “Pas Kapal”. Surat Laut diberikan kepada kapal laut yang ukuran brutonya lebih dari 500 meter kubik dan bukan kapal nelayan atau kapal pesiar. Kapal nelayan adalah ka­pal yang khusus digunakan sebagai kapal penangkap ikan atau hasil laut lainnya, atau kapal pengangkut se­gala sesuatu yang diperlukan dalam usaha itu, kecuali kapal yang berukuran isi kotor 100 meter kubik atau lebih yang dilengkapi dengan peralatan mekanis un­tuk menggerakkannya. Kapal pesiar adalah kapal laut yang tercatat pada perkumpulan olahraga dayung, motor atau layar dan digunakan sebagai kapal pesiar.

Sampai 1989, aturan dan perundang-undangan me­ngenai pendaftaran atau pembukuan kapal, masih ber­dasarkan hukum warisan Belanda yang disebut “Or- donnantie Teboektelling van Schepen 1933. S. 1933 no. 48″, (ordonansi pembukuan kapal tahun 1933) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1938. Pera­turan tersebut masih berlaku, dan pejabat yang diberi tugas untuk melakukan pendaftaran kapal adalah syahbandar.

Dalam melakukan pendaftaran kapal, pejabat syah­bandar berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil kapal yang akan didaftarkan tersebut, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kapal yang bersangkutan. Perlu diketahui, bahwa dalam kedu­dukan hukum, sebuah kapal yang sudah resmi terdaf­tar memiliki statusnya – sama dengan tanah, misal­nya – sebagai benda yang tidak bergerak sehingga bila suatu saat kapal tersebut dipakai sebagai jaminan, berlakulah lembaga hipotik.

Bila semua persyaratan lewat penyelidikan pihak syahbandar terbukti terpenuhi, kapal tersebut dikata­kan telah resmi terdaftar, dan berhak mencantumkan nomor kode kapal yang biasanya diterakan secara mencolok dan dapat dibaca di tubuh kapal itu. Ini me­rupakan bukti bahwa kapal itu resmi berasal dari ne­gara tertentu sesuai sebagian kode huruf yang menun­jukkan singkatan nama negara asal kapal tersebut sesuai dengan bendera yang dikibarkannya.

Incoming search terms:

  • kode kapal
  • kode kapal pelni
  • kode pendaftaran kapal palembang
  • kode kode kapal
  • kode minikerep kapal
  • kode kapal laut
  • kode jari kapal pelayaran
  • penjelasan kode kapal
  • kode kapal vy
  • kode kapal zet

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • kode kapal
  • kode kapal pelni
  • kode pendaftaran kapal palembang
  • kode kode kapal
  • kode minikerep kapal
  • kode kapal laut
  • kode jari kapal pelayaran
  • penjelasan kode kapal
  • kode kapal vy
  • kode kapal zet