PENGERTIAN KONTROL SOSIAL
social control (kontrol sosial)
Konsep kontrol sosial dipergunakan secara luas dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam sosiologi ini dipergunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Dalam bidang kriminologi yang lebih khusus, istilah ini memiliki arti yang lebih sempit, yang mengacu pada administrasi deviansi oleh badan badan keadilan kriminal, kesejahteraan sosial dan kesehatan mental. Kadang-kadang istilah ini memiliki pengertian kritis, sebagai contoh dalam sejarah sosial dan kajian-kajian tentang perempuan, di mana pemikiran kontrol sosial telah dipergunakan untuk menunjukkan berbagai pembatasan dan bentuk-bentuk dominasi dalam lembaga-lembaga seperti keluarga atau negara kesejahteraan.
Keluasan dan ketidakakuratan konsep kontrol sosial mengandung pengertian bahwa konsep ini cenderung bekerja sebagai alat pengarah (orienting device) bagi para pemikir dan periset, bukan sebagai alat penjelas untuk segala persoalan. Pada awal abad ke-20 para ahli sosiologi mengembangkan konsep ini untuk menggali permasalahan tatanan sosial pada masyarakat-masyarakat industri dan perkotaan. Para ahli kriminologi pada tahun 1960-an menggunakan istilah ini untuk menjauhkan perhatian dari fokus eksklusif pada kriminal individual serta menggarisbawahi peran yang dimainkan aturan-aturan dan reaksi sosial dalam proses mengkriminalisasi orang dan perilaku tertentu. Para sejarawan sosial pada tahun 1970-an menggunakan konsep kontrol sosial sebagai sebuah cara untuk menindas dan memperbaiki tindakan ortodoks dari reformasi sosial yang cenderung mengabaikan aspek kontrol-kelas yang tersembunyi dari banyak program reformasi.
Bagaimanapun, sekali reorientasi seperti ini tercapai, konsep umum kontrol sosial seringkah menjadi tidak berguna dan menimbulkan pertanyaan tentang bentuk, tujuan, dukungan dan dampak dari praktek-praktek kontrol yang sedang diteliti. Seperti halnya konseps sosiologi, kontrol sosial adalah sebuah subyek yang terus dipertentangkan, baik oleh mereka yang menyangkal kesesuaian dari pendekatan ini terhadap fenomena tertentu, atau oleh mereka yang yang menganggap istilah ini tidak memiliki presisi yang memadai untuk melakukan karya analitis dan kritis yang diperlukan. Bahwa konsep ini juga terikat dengan perdebatan politik baik sebagai bagian dari pencarian bagi tatanan sosial ataupun sebagai dukungan dari kritik radikal bagi lembaga-lembaga sosial berfungsi memperdalam kontroversi yang melingkupi penggunaannya. Demikian juga kedekatan semantik dari istilah ini dengan konsep-konsep lain seperti sosialisasi, regulasi, dominasi, kekuasaan dan budaya. Para ahli ilmu sosial yang mempergunakan konsep ini diwajibkan untuk mendefinisikan konsep ini bagi tujuan mereka sendiri, yang jika tidak, malah akan mengundang kesalahpahaman.
Dengan adanya kondisi konseptual seperti ini, cara yang paling jelas untuk memahami istilah ini adalah dengan merangkum sejarah intelektualnya, bukan memakai eksposisi analistis yang murni (Coser 1982; Janowitz 1975a). Bagaimanapun, kita harus selalu ingat bahwa penggunaan kontemporer masih dilakukan berdasar konsepsi masa lalu, dan seringkah ditemukan kembali ide-ide dengan berbagai nama dan berbagai perbedaan yang digarap oleh para penulis pada masa-masa sebelumnya.
Ahli-ahli teori sosial klasik abad 19 Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, dan lain-lain tidak menggunakan istilah kontrol sosial, meski karya mereka berkaitan dengan isu-isu pengaturan sosial, penegakan nilai-nilai, dan dominasi kelas yang menjadi bahan kajian dari para ahli teori kontrol sosial setelah itu. Konsep tersebut pertama kali dikembangkan oleh ahli-ahli sosiologi AS pada awal abad ke-20, terutama oleh E. A. Ross dan W. G. Summer, yang berusaha mengidentifikasi cara-cara myriads di mana kelompok-kelompok menebarkan pengaruhnya terhadap perilaku individu. Karya Ross yang berjudul Social Control (1901) mengambil titik tolak pergeseran dari masyarakat face-to-face skala-kecil dan agraris menjadi masyarakat industri perkotaan yang padat, dan menyatakan bahwa pergeseran ini mengikuti sebuah transformasi kualitatif dalam ikatan yang memungkinkan terciptanya tatanan sosial. Di mana masyarakat gemeinschaft dulu diikat oleh apa yang disebut Ross sebagai ‘living tissue dari kontrol-kontrol alamiah seperti simpati, sosiabilitasdan sebuah perasaan keadilan bersama, kontrol sosial dalam masyarakat gesellschaft yang baru adalah permasalahan ‘obeng dan sekrup’ yang harus diciptakan dan dipelihara jika ketertiban sosial ingin dicapai dalam tatanan sosial yang rumit dan bersifat konfliktual. Karya Ross mendaftar dan menganatomasi fondasi-fondasi keteraturan ini, mencermati opini publik, hukum, kepercayaan, pendidikan, agama, seni dan seremoni sosial. Dalam cara yang hampir sama, karya Sumner yang berjudul Folkways (1906) menggambarkan bagaimana penggunaan, perilaku, kebiasaan dan moral memberikan landasan bagi pengaturan sosial, di atas mana sistem hukum yang lebih formal dibangun.
Yang mendasari karya awal ini adalah kon-sepsi Hobbesian tentang sifat manusia individual yang bersifat merusak dan anti-sosial, yang akan dikendalikan melalui penerapan sangsi dan kontrol kelompok dan juga mengenai kecemasan akan kontrol sosial yang begitu meningkat di kota-kota metropolis borjuis seperti Chicago dan New York, dengan besarnya imigran yang baru datang serta keragaman kelompok etnis. Karya yang lebih baru, yang ditulis oleh penulis-penulis seperti G. H. Mead (1925) dan C. H. Cooley (1920), mengembangkan sebuah konsepsi yang berbeda dari hubungan individu dengan masyarakat di mana kontrol sosial dicapai tidak dengan menekan individualitas tetapi lebih pada proses penciptaan kontrol sosial itu sendiri. Bagi penulis-penulis ini, kedirian muncul melalui sebuah proses interaksi dengan orang lain, yang mengembangkan kapasitas individual untuk mengambil sudut pandang orang lain. Sampai pada tingkat proses sosialisasi ini berhasil, individu-individu dibentuk sebagai kedirian sosial (social selves), menginternalisasi norma-norma masyarakat yang lebih luas (‘the generalized other’), dan menyesuaikan perilaku mereka dengan berbagai peran yang dituntut dalam interaksi sosial. Dengan demikian kontrol sosial yang mengizinkan koordinasi dan integrasi beroperasi di dalam dan melalui individu, bukannya melawan individualitas, dan kontrol-diri internal dari individu adalah sebuah peraturan dan regulasi yang membatasi individu dari luar. (Dalam bahasa yang agak berbeda, dan dari premis yang juga berbeda, Durkheim, Freud dan Piaget sampai pada kesimpulan yang hampir sama: lihat Coser (1982). Lihat juga The Civilizing Process-nya Elias (1979; 1981 [1939]), yang menerapkan sebuah aspek sosiohistoris tentang bagaimana kontrol sosial dan kontrol-diri selalu berubah).
Bagi para ahli sosiologi Chicago seperti Park dan Burgess (1925), ‘semua permasalahan sosial ternyata adalah permasalahan kontrol sosial’. Pendapat ini berarti bahwa permasalahan praktis dari pengaturan lembaga-lembaga sosial dan governing populations, serta permasalahan teoretis dari pemahaman dinamika organisasi sosial, membangkitkan kemampuan para analis atau para pembuat kebijaksanaan untuk memahami mekanisme yang mengizinkan kelompok-kelompok mengatur sendiri kegiatan mereka tanpa melakukan kekerasan dan dalam keselarasan dengan ideal-ideal moral tertentu. Dalam konsepsi ini, kontrol sosial dipertentangkan dengan kontrol kursif, (dan tentu saja dengan minoritas atau dominasi kelas) dan dipandang sebagai bagian integral dari perencanaan sosial yang berguna dan rasionalisasi dari lembaga-lembaga sosial. Lebih jauh, hal ini dapat mengambil bentuk positif maupun negatif, yang bekerja menampilkan dan membangkitkan tindakan dalam individual melalui pemberian penghargaan, persuasi atau pendidikan, atau yang lain untuk menahan dan menekan dengan bantuan gosip, satir, lelucon dan kritik (lihat Lumley 1925). Bagi kelompok pragmatis dan Progresif Amerika dan tentu saja bagi beberapa ahli sosiologi seperti Janowitz (1975b) dan Melossi (1990) kontrol sosial adalah sebuah ideal yang pantas diusahakan mati-matian. (Salah satu versi dari ideal ini adalah Negara kesejahteraan, yang mempergunakan kontrol seperti manajemen permintaan Keynesian, proteksi yang berdasarkan jaminan, jasa-jasa sosial personal, dan proses pembentukan opini yang demokratis, sebagai sebuah upaya untuk mengatur kepentingan-kepentingan etika positif dari solidaritas dan keamanan). Pada tahun 1970-an, banyak penulis menganggap sejarah rasionalisasi dan rekayasa sosial abad 20 dalam pengertian yang jauh lebih negatif, dengan konsekuensi bahwa kontrol sosial akan dianggap sebagai ciri yang disesali dari organisasi sosial dan sebuah subyek bantahan kritis.
Dalam antropologi, isu kontrol sosial pertama kali hadir sebagai bagian dari kontroversi tentang organisasi sosial dari masyarakat ‘primitif. Dalam karyanya yang berjudul Crime and Custom in Savage Society (1926) Malinowski menyerang pandangan ortodoks bahwa masyarakat pra- industri yang berskala kecil diikat oleh ‘kepatuhan spontan’ dari anggota-anggota kelompok, yang individualitasnya ditekan oleh beroperasinya kesadaran kolektif (conscience collective) yang konformis (cf. Durkheim 1984 [1893]). Sebagai bantahan atas pandangan ini, Malinowski berpendapat bahwa kontrol sosial tertanam dalam resiprositas dari hubungan sosial rutin, dan didukung oleh kepentingan-diri masing-masing individu dalam melestarikan posisinya dalam sistem pertukaran dan reputasi, dan juga pemberlakuan seremonial kewajiban-kewajiban sosial, yang menjamin bahwa penyimpangan individu akan diketahui oleh orang lain. Kontrol sosial tidak hanya melibatkan internalisasi individual dari norma-norma sosial, tetapi juga pengejaran aktif terhadap kepentingan-diri, dan kadang-kadang penerapan dari sangsi-sangsi kursif. Seperti yang ditunjukkan oleh Etzioni (1961) pada masa berikutnya. organisasi sosial dapat dibedakan dalam pengertian tiga mode-of-controls yang diidentifikasi oleh Malinowski. Dengan demikian penjara, rumah sakit jiwa dan kamp-kamp konsentrasi didirikan terutama (meski tidak secara khusus: lihat Sykes 1958) di atas kontrol kursif; organisasi seperti tempat kerja tergantung pada kontrol utilitarian atas renumerasi; sementara yang lain seperti asosiasi-asosiasi agama, sukarela maupun politik mem-pertahankan persatuannya terutama melalui komitmen normatif dari para anggotanya.
Pada tahun 1950-an Parsons (1951) mendefinisikan teori kontrol sosial sebagai analisis atas proses-proses di dalam sistem sosial yang cenderung mengimbangi (counteract) tendensi-tendensi penyimpangan’. Kontrol sosial dengan demikian merujuk pada sebuah subsistem atau sebuah aspek remedial khusus dari hubungan sosial, bukannya efek pemolaan dari hubungan sosial. Penggunaan yang lebih sempit ini telah berlaku di bidang kriminologi yang telah menghasilkan banyak literatur yang menganalisis efek-efek terutama efek-efek yang tidak dikehendaki dari tindakan ‘agen-agen kontrol sosial’ seperti polisi, penjara, psikiater dan lain-lain. (Namun teori kontrol kejahatan Hirschi (1969) mempergunakan istilah ini dalam pengertian sosiologi untuk menyatakan bahwa variabel utama dalam menerangkan kejahatan (offending) adalah kekuatan ikatan sosial yang mengikat individu-individu dalam pola-pola konformitas). Pada tahun 1960-an Lemert (1967) dan Becker (1963) mengubah bidang ini dengan berpendapat bahwa ‘kontrol sosial akan menghasilkan penyimpangan’ bukan sebaliknya, dan dengan menstimulasi riset pada cara-cara di mana ‘pelabelan’ dan ‘stigmatisasi’ dari penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang cenderung memperkuat identitas dan perilaku menyimpang.
Pada tahun 1970-an sikap yang kritis terhadap praktek-praktek kontrol sosial mulai mengambil bentuk yang lebih radikal, sebagian karena pengaruh teori-teori Marxis tentang negara, dan sebagian lagi karena akibat dari sejarah sosial baru yang mengatakan bahwa munculnya lembaga-lembaga modern seperti penjara, rumah sakit, dan sistem kesejahteraan sosial harus dilihat bukan sebagai reformasi yang manusiawi dan progresif tetapi sebagai tindakan strategis untuk mengkonsolidasikan subordinasi dan kontrol dari kelas-kelas yang lebih bawah (Donajgrodzki 1977). Pada tahun 1980-an mulai muncul sebuah spesialisme baru, sosiologi kontrol sosial, yang memiliki fokus pada bentuk-bentuk pengembangan dan berfungsinya ‘aparat-aparatkontrol’ (Cohen 1985; Cohen dan Scull 1983). Sebuah tesis yang berpengaruh yang muncul dari karya ini dan yang berkembang bersama tema-tema dystopian dari karya Orwell (1949) yang berjudul Nineteen Eighty-Fourdan karya Huxley (1932) yang berjudul Brave New World menegaskan bahwa, sejak tahun 1960-an telah terdapat ‘peningkatan ekspansi, perluasan, penyebaran dan invisibilitas’ dari ‘jaringan kontrol sosial’ (Cohen 1985: 14). Asumsi yang mendasari tesis ini adalah bahwa masyarakat modern semakin diperintah oleh acuan pada pengetahuan ahli, sistem-sistem klasifikasi, dan profesional yang berspesialisasi pada administrasi penyimpangan. Gaya kontrol sosial bisa berubah, (seperti pergeseran dari pengandaian pada lembaga-lembaga yang tertutup menjadi penggunaan provisi berbasis-komunitas bagi orang-orang yang menderita sakit jiwa), demikian juga ideologi-ideologi yang mampu menutupi praktek-praktek ini (seperti menurunnya filsafat ‘rehabilitatif dalam sistem hukuman), tetapi pembangunan aparat-aparat kontrol dilihat sebagai sebuah kecenderungan sekuler.
Kritik-kritik atas konsep ini (lihat Miller dan Rose 1986) menunjukkan penolakannya atas kecenderungan konsep ini menyiratkan bahwa strategi dan praktek memerintah yang beroperasi dalam berbagai bidang sosial, melibatkan banyak orang, berbagai teknik dan berbagai tujuan programatis dapat dikatakan memiliki sumber yang sama (biasanya negara atau kelas penguasa) dan tujuan yang sama (integrasi atau dominasi). Menyebut semua ini sebagai kontrol sosial tentu saja merupakan kebohongan karena berbagai permasalahan dan praktek ini sebenarnya cuma memiliki sangat sedikit kesamaan. Yang lain (misalnya Thompson 1981; van Krieken 1991) mengutarakan keberatan pada implikasi yang dipaksakan kontrol sosial pada kelas-kelas bawah, jadi tidak dirundingkan atau diundang oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan, dan keberatan itu juga tertuju pada seringnya dibuat asumsi-asumsi bahwa tujuan-tujuan kontrol sosial terdapat secara implisit dalam sebuah program reformasi yang dengan sendirinya direalisasikan hanya karena hukum-hukum diberlakukan atau badan-badan didirikan. Dalam hal ini, efek-efek ‘kontrol sosial’ dari tindakan reformasi seringkah berfungsi sebagai sebuah penjelasan post-hoc bagi kejadian yang telah diprediksi secara teoretis (biasanya sebuah revolusi) yang gagal terjadi. Seperti konsep ‘ideologi’ dan ‘hegemoni’ yang lebih Marxis, kontrol sosial lebih berfungsi sebagai alat untuk melindungi suatu teori dari bukti-bukti yang menjatuhkannya ketimbang sebagai alat untuk menggali dunia sosial.
Incoming search terms:
- contoh kontrol sosial
- pengertian kontrol sosial menurut para ahli
- teori kontrol sosial
- sistem kontrol sosial dalam pendidikan
- tujuan kontrol sosial
- bentuk kontrol sosial dalam suatu lembaga sosial
- pengertian kontroversi menurut para ahli
- pengertian teori kontrol