Advertisement

PENGERTIAN LAPORAN – Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 24, adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan seseo­rang karena hak atau kewajibannya berdasarkan un­dang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang yang mengalami atau mengetahui bahwa suatu tindak pidana telah, sedang, atau diduga akan dilakukan se­seorang.

Laporan tidak merupakan syarat penuntutan seperti halnya pengaduan. Laporan dapat diajukan secara ter­tulis atau lisan. Laporan tidak dapat dicabut kembali. Selanjutnya terserah kepada penuntut umum apakah akan melakukan penuntutan atau tidak. Adalah suatu kewajiban penyelidik dan penyidik untuk menerima laporan tentang telah, sedang, atau diduga akan terja­dinya suatu tindak pidana.

Advertisement

Dalam pasal 103 dan 108 ayat 4,5, dan 6 Kitab Un­dang-undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan seba­gai berikut: (1) laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor; (2) laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik/pe­nyidik; (3) bila pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan.

 

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN – Suatu laporan berkala yang disusun untuk keperluan ke dalam maupun ke luar perusahaan, yang menunjukkan kekayaan, hasil yang dicapai, dan perubahan posisi keuangan perusa­haan. Laporan keuangan terdiri atas: neraca, yang me­nunjukkan harta dan utang perusahaan; ikhtisar rugi laba, yang menunjukkan hasil yang dicapai atau laba perusahaan; dan ikhtisar sumber dan penggunaan da­na, yang menunjukkan perubahan posisi keuangan perusahaan.

Advertisement