Advertisement

Pasal 33 UUD 45 menegaskan bahwa’perekonomian disusun se-bagai usaha bersa/na berdasarkan kekeluargaan. Kaldah penuntun dalam GBHN 93 juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasio-nal bedasarkan Pancasila dan UUD 45. Hal ini kembali diulang dalam GBHN 93 yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata.
Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Atas dasar hal tersebut maka pembangunan Koperasi sebagai bahan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri. Koperasi di-harapkan mampu menjadi wadah untuk menggalang potensi ekonomi rakyat di semua kegiatan ekonomi nasional. Koperasi perlu ditata secara sunguh-sungguh agar mampu berperan sesuai dengan harapanharapan di atas.
Undang-undang No. 25 tahun 92 tentang perekonomian telah memberikan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pemba-ngunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hal-hal tersebut maka permasalahan yang timbul sehubungan dengan perundang-undangan No. 25 tahun 92 tersebut adalah :
1. Bagaimana bentuk dan struktur kelembagaan koperasi yang cocok atau sesuai untuk itu.
2. Bagaimana atau siapa yang pantas menjadi pengurus atau kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk memimpin lembaga koperasi.
3. Bagaimana tata cara yang tepat dalam pengelolaan koperasi ini yaitu sistem atau ketatalaksanaan yang harus diterapkan.

KELEMBAGAAN
Dalam pasal 3 ditegaskan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45″.
Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki tujuan atau “Mision” yang sama dengan pemerinah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di samping kesejahteraan anggotanya. Pemilikan dari lembaga koperasi adalah para anggota yang sekaligus men-jadi pengguna jasa koperasi seperti diuraikan dalam pasal 17 ayat 1. Atas dasar hal terakhir ini maka aset yang paling berharga dari setiap lembaga Koperasi ini adalah para anggotanya. Sumber daya atau potensi para anggotanya harus bisa digali dan dikembangkan secara optimal untuk memajukan kesejahteraan anggota dan menggunakan lembaga koperasi sebagai wadah. Keterampilan manajemen mutlak dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari pengelolaan koperasi ini. Untuk memperoleh struktur kelembagaan yang kuat diperlukan pemikiran objektif mengenai tujuan dan sasaran menyeluruh dari hasil akhiryang diinginkan.

Advertisement

STRUKTUR LEMBAGA
Dalam merancang struktur organisasi yang kuat, kiranya perlu ditempuh langkah-langkah berikut:
1. Jelaskan secara tertulis sasaran menyeluruh dan hasil akhir yang diinginkan untuk seluruh lembaga koperasi. Apa yang dicapai, berapa banyak yang diharapkan dari usaha ini. Semua dituangkan secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga koperasi.
Anggaran Rumah Tanga, tidak boleh menyimpang dari Anggaran Dasar dan selanjutnya tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga inilah yang merupakan pedoman organisasi di dalam mengambil setiap kebijaksanaan yang dianggap perlu.
2. Tentukan kegiatan utama yang dfperlukan sebagai pelaksanaan dari lapangan/jenis usaha yang sudah dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan apa target yang diingin-kan? Berapa banyak yang di-harapkan dari setiap jenis usaha serta berapa volume usaha setiap tahun yang direncanakan. Kapan tahun buku tfilaksanakan. Hal ini untuk memudahkan langkah-langkah persiapan bagi para pelaksana yang akan menanganinya, dan untuk keperluan evaluasi akhir tahun buku.
3. Golongkan kegiatan-kegiatan di atas ke dalam fungsi-fungsi yang erat hubungannya, sesuai dengan kemampuan khusus, minat dan keterampilan para personil intinya. Misalnya pembelian, pendistribusian, keuangan dan sebagainya. Penggolongan ini harus sederhana, tepat, sesuai dengan minat dan keahlian mereka, diterima oleh mereka yang ditunjuk/dipilih dan yang akan membantu kepada :
a. Efektifitas dan kegiatan secara ekonomis yang mak-simal, untuk seluruh organisasi.
b. Kemudahan dalam mengarahkan, mengkoordinasi, mengendalikan dan menanggung gugat, serta mengukur prestasi kerja.
c. Pemanfaatan yang paling efektif dan hubungan serasi dari seluruh angkatan kerja.
d. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di masa depan, dengan sedikit mungkin perubahan dalam struktur dasar pada waktu koperasi tadi berkembang.
4. Gabungkan secara sistematis fungsi-fungsi utama (yang hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh satu pejabat eksekutif dalam usaha mencapai sasaran menyeluruh bagi satu bagian utama dari organisasi) ke dalam sasaran menyeluruh bagi satu bagian utama dari organisasi) ke dalam satu rangka pekerjaan yang kuat dan sederhana, yang membentuk kerangka struktur organisasi. Seluruh struktur organisasi dan tiap bagiannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan juga untuk menguatkan :
a. Pembagian kerja yang jelas, batas-batas kewenangan, pertanggungjawaban serta pertanggung gugatan.
b. Kelancaran arus kerja dan pengaduan yang wajar dari semua kegiatan administrasi.
c. Koordinasi dan komunikasi yang mudah ke atas dan ke bawah di semua tingkat organisasi.
5. Perhatikan catatan berikut sebelum mencoba menerapkan suatu struktur organisasi.
a. Kembangkan suatu “struktur yang memenuhi harapan” dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ditunjukkan dalam langkah 1 4 di atas, bentuk struktur manakah yang terbaik yang dapat dirancang dan dioperasionalkan (lihat gambar).
b. Tempatkan personil yang tepat dalam formasi struktur yang dirancang sesuai de-ngan skala prioritas kebutuhan untuk memegang jabatan atau fungsi tersebut.
c. Laksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati/ditetapkan. Ten-tukan siapa yang bertanggung gugat untuk melanjutkan semua tahap rencana seperti yang telah disetujui.

KEPENGURUSAN
Pengurus atau pemimpin adalah penggerak utama yang berfungsi sebagai motor dari seluruh kegiatan iembaga koperasi. Atas dasar hal tersebut, maka perlu dimunculkan tenaga-tenaga profesional untuk menjamin keberhasilan usaha koperasi.
Istilah profesional diartikan sebagai :
1. Ahli di bidang yang digelutinya. Mereka memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas tentang tugas yang diembannya dan mengerti mekanisme kerja koperasi.
2. Bertanggung jawab atas keahliannya tersebut. Menyadari segala resiko yang akan terjadi dari segala keputusan yang telah, akan atau harus diambilnya. Namun tetap bersedia memenuhi segala kewajiban dan tangguny jawabnya sebagai
tenaga ahli yang dipercayai untuk tugas tersebut. Tanggung jawab profesional ini tidak hanya terbatas kepada atasan langsung, tapi juga kepada orang atau Iembaga yang lebih kompeten, bahkan hierarkhinya berakhir sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Komunikatif. Seorang profesional harus juga mampu berkomunikasi langsung dengan semua jajaran organisasi atau personil yang dianggap perlu untuk menjelaskan gagasan atau konsep yang dimiliki.
4. Senang atau suka dengan tugas yang digelutinya. Seorang yang profesional menyukai tugas yang diembannya, untuk dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

KETATALAKSANAAN
1. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi 4. harus mampu memajukan kesejahteraan anggota dan masya-rakat lingkungannya.
2. Anggota adalah aset yang paling berharga pada setiap Iem-baga koperasi. Karenanya usaha untuk meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemam5. puan berkoperasi di seluruh lapisan anggota dan masyarakat lingkungan mutlak diperlukan. Penyuluhan, pendidikan seminar dan pelatihan bagi para anggota perlu terus digalakkan. Sistem pembinaan kader kepemimpinan harus langsung secara wajar, alami dan berkesinambungan.
3. Campur tangan pemerintah di dalam pembinaan perkoperasian
harus terbatas pada hal-hal yang sangat dibutuhkan, sehingga tidak menimbulkan penghamburan dana dan daya. Campur tangan pemerintah yang berlebihan akan mematikan kreatifitas pimpinan/anggota koperasi tlan akan menimbulkan ketergantungan pada pemerintah. Banyak anggota masyarakat kita masih feodalistis yang melihat pegawai negeri atau orang pemerintah sebagai atasan yang harus dipatuhi, dihormati dan ditakuti. Di lain pihak orang pemerintah ada pula yang lupa diri bahwa seharusnya ia berfungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tidak jarang terlihat sikap yang kurang ramah dan sikap “sok berkuasa”. Sikap rendah hati dan senang melayani masyarakat sulit terlihat di kalangan pegawai negeri yang lupa akan fungsinya tersebut. Bahkan disinyalir adanya aparatur negara atau pegawai negeri ini yang memanfaatkan posisinya yang strategis untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kepada para pegawai negeri dituntut dan diharapkan adanya kesadaran dan kemandirian lebih tinggi dari pada masyarakat umum untuk berpartisipasi di dalam pembinaan guna menumbuhkembangkan gerakan berkoperasi.
Koperasi merupakan soko guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena koperasi sesuai dengan tuntutan konstitusional kita, serta memiliki landasan operasional yang kuat di dalam GBHN. Semua peraturan perundangan sejiwa dengan pasal 33 Undangundang Dasar 45 harus dilaksanakan secara konsekuen. Sebaliknya semua peraturan perundangan yang bertentangan dengan jiwa dan penjabaran koperasi secepatnya dicabut.
6. Pemerintah secara tegas mendukung pengembangan koperasi melalui kebijaksanaan pemberian kesempatan berusaha seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang menunjang dengan kemudahan memperoleh permodalan.
7. Kerjasama antar koperasi dan kerjasama antara koperasi dengan usaha negara atau swasta sebagai mitra usaha perlu dikembangkan secara lebih nyata untuk meningkatkan potensi koperasi menjadi badan usaha yang berskala besar.
8. Adanya deklarasi Bogor yang diputuskan oleh para pemimpin APEC untuk bekerja menuju liberalisasi perdagangan multi-lateral yang lebih jauh dengan implikasinya pada sistem per-dagangan bebas. Jika koperasi tidak siap untuk menghadapi persaingan tanpa batas, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka ekonomi rakyat akan hancur. Tiga resep untuk meng-hadapi persaingan bebas yang disampaikan Presiden Suharto adalah :
a. Menyatukan gerak pemerintah, dunia usaha dan /nasyarakat. Hindari jauhjauh persaingan tidak sehat dan pemartfaatan sumber daya ekonomi secara tidak efisien, tidak produktif dan keliru. Padukan langkah dari semua pihak untuk mencapai sasaran nasional.
b. Melaksanakan sebaik-baiknya segala bentuk kesepakatan dalam rangka kerjasama regional dan internasional. Pemerintah akan terus memperluas deregulasi dan debirokratisasi.
Dunia usaha juga diharapkan mendukung dengan meningkatkan daya sain.
c. Meningkatkan keunggulan komparatif industri (tekstil) menjadi keunggulan kompetitif. Kualitas sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan, baik penguasaan teknologinya maupun kemampuan profesionalisnya.

Incoming search terms:

  • pengertian manajemen koperasi
  • jelaskan defenisi manajemen koperasi
  • apa arti dari manajemen koperasi
  • jelaskan definisi manajemen koperasi

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian manajemen koperasi
  • jelaskan defenisi manajemen koperasi
  • apa arti dari manajemen koperasi
  • jelaskan definisi manajemen koperasi