Pengertian market socialism (sosialisme pasar) adalah Dalam pengertian utamanya istilah ini adalah konsep (model) teoretis dari sistem ekonomi di mana alat-alat produksi (kapital) dimiliki secara publik atau secara kolektif, dan alokasi sumber dayanya mengikuti aturan pasar (pasar produk, tenaga kerja, dan kapital). Pada saat yang sama, istilah ini sering diaplikasikan secara lebih longgar dengan mencakup proyek reformasi sistem ekonomi di negara “sosialisme riil” (negara komunis) yang meninggalkan sistem perencanaan terpusat (lihat NATIONAL ECONOMIC PLANNING) ke arah regulasi pasar (Yugoslavia setelah awal 1950-an, Hungaria setelah 1968, Cina, Polandia, USSR, dan Bulgaria pada 1980-an). Tetapi karerii alasan ideologis, istilah “sosialisme pasar” dihindari di beberapa negara tersebut, dan lebih menggunakan rumusan “pasar sosialis” yang dianggap lebih dapat diterima oleh Marxis.
Ekonomi politik Marx memandang bahwa sosialisme tidak kompatibel dengan pasar. Sosialisme memperbaiki pasar dan mengatasi kekurangannya dengan membuka sifat kerja sosial, mengaitkannya secara langsung ex ante dengan peran khusus dalam proses ekonomi melalui “tangan” perencanaan, yang menjamin penggunaan sumber daya secara penuh, terutama sumber daya manusia, yang bebas dari fluktuasi siklis. Setelah revolusi Rusia (1917), setiap aplikasi mekanisme pasar disajikan dalam dokumen komunis hanya sebagai konsesi temporer untuk keterbelakangan (Programme of the Communist International, 1929, Bab 4). Namun pada saat yang sama saya demokratik sosial dari Marxisme mulai mengakui relevansi pasar dalam perekonomian sosialis (Kautsky, 1922). Debat teoretis tentang sosialisme pasar mendapat dimensi baru pada periode antarperang, terutama setelah F. A. Hayek memublikasikan kembali artikel L. von Mises yang pertama kali dipublikasikan pada 1920, yang menolak kemungkinan kalkulasi ekonomi rasional di dalam sosialisme, sebab relasi pertukaran intara barang produksi dan harga hanya dapat dilakukan berdasarkan kepemilikan privat. Di antara usaha untuk menolak pandangan ini (Taylor, 1929; Dickinson, 1933; Landauer, 1931; Heimann, 1932), mungkin yang paling terkenal adalah oleh Oskar Lange (1936-7). Ide serupa dikembangkan oleh Abba Lerner (1934, 1936, 1937), dan karenanya sering disebut “solusi LangeLerner”. Lange bukan hanya menolak validitas teoretis pandangan Mises (dengan mengacu pada keterangan Baron (1908) tentang kemungkinan mengatasi persoalan itu melalui sistem persamaan simultan), tetapi juga berusaha menyajikan solusi positif. Solusi ini adalah prosedur “trial and error” di mana dewan perencanaan pusat (CPB) melakukan fungsi pasar di mana tidak ada pasar dalam pengertian institusional. Pengertian market socialism (sosialisme pasar) adalah Dalam kapasitas ini CPB menetapkan harga, upah, dan suku bunga, menyeimbangkan penawaran dan permintaan (dengan melakukan perubahan jika terjadi ketidakseimbangan), dan memerintahkan manajer untuk mengikuti dua kaidah: (a) meminimaIkan biaya produksi rata-rata dengan rrienggunakan 1<ombinasi faktorfaktor yang akan menyetarakan produktivitas marginal dari unit uang; (b) menetapkan skala output pada titik keseimbangan biaya marginal dan harga yang ditentukan oleh dewan. Kebanyakan penjelasan tentang debat pascaperang ini selanjutnya mengakui validitas argumen teoretis yang dikemukakan Lange, dan mengatakan bahwa Hayek kembali ke posisi menegaskan kemustahilan praktis dari upaya rel<onsiliasi sosialisme dengan kalkulasi ekonomi rasional. Ini mungkin benar jika seseorang mengikuti—seperti telah dilakukan Lange—tipe model ekuilibrium statis yang dikembangkan oleh Walras (1954). Jadi, “solusi kompetitif” Lange menunjukkan gagasan alternatif dan menunjukkan perlunya harga untuk alokasi rasioanl sumber daya di dalam sosialisme. Namun pada saat yang sama ia tidak bisa memberi basis teoretis yang memadai untuk perubahan ketika reformasi berorientasi pasar diletakkan dalam agenda praktis di negara “sosialisme riil”.
Usaha pertama untuk mengaplikasikan ide sosialisme pasar ini dilakukan pada awal 1950-an di Yugoslavia, setelah perpecahan Stalin-Tito. Partai Komunis Yugoslavia mencari efisiensi yang lebih besar dan legitimasi ideologis Stalinisme. Pengertian market socialism (sosialisme pasar) adalah Stalinisme menemukannya dalam swa-manajemen, dan karena unit ekonomi yang dikelola sendiri haruslah otonom, maka ini menyebabkan proses penggantian sistem komando dengan sistem koordinasi pasar, meski tidak dilaksanakan secara konsisten. Di negara blok Soviet motif utama dari reformasi adalah karena ketidakpuasan terhadap kinerja komando ekonomi ketika persoalan ini mulai didiskusikan setelah kematian Stalin. Di Polandia perubahan sistemik mulai dirancang pada 1956-7; ide yang sama di Hungaria muncul sebagai akibat dari penindasan gerakan rakyat pada 1956. Sejak itu, usaha panjang untuk reformasi ekonomi—dengan berbagai variasi derajat konsistensi, tapi sama-sama mengarah ke peningkatan peran pasar—terjadi di Eropa Timur: Cekoslowakia pada 1958 dan 1967-8; New Economic System di Republik Demokratik Jerman pada 1963; “reformasi Kosygin” di USSR dan Bulgaria; New Economic Mechanism ( N EM ) Hungaria diperkenalkan pada 1968; bcberapa kali usaha reformasi di Polandia. Nanum, pada awal 1()80-311, dari seinua upaya ini hanya NEM di Ilungaria yang inasih berjalan; yang lainnya hanyalah modilikasi sekunder di dalam kerangka sistem komando. Di lain pihak, tendensi ke arah pasar terus bertahan, sebagai akibat tekanan dari memburuknya kinerja ekonomi, yang mencapai krisis di banyak negara komunis pada 1980-an. Pada 1978-9 Cina melakukan reformasi pula, dan dari 1985 “reformasi ekonomi radikal” menjadi salah satu elemen fundamental dalam perestroika Gorbachev di USSR. Kesulitan dalam menjalankan reformasi ke arah pasar ini disebabkanoleh (Brus, 1979): (a) resistensi politik dari elite penguasa; (b) kepentingan tersembunyi dari aparatus administratif dan beberapa kelompok pekerja, yang mungkin merasa terancam pekerjaannya; (c) rintangan substantif untuk menciptakan mekanisme pasar di atas struktur perencanaan dan manajemen, dan dalam monopoli kekuasaan partai komunis. Sebagai akibatnya, negara yang menjalankan proses reformasi ( Yugoslavia, Polandia, Hungaria) bukan hanya mengalami kesulitan ekonomi yang lebih buruk ketimbang negara (Cekoslowakia, Jerman Timur) yang masih menganut sistem lama (meskipun faktor nonsistemik harus diperhatikan), tetapi juga gagal untuk menyeberangi batas antara perekonomian administratif dengan perekonomian koordinasi pasar. Penelitian NEM Hungaria dalam hal ini menyimpulkan bahwa, meski ada penghapusan target output wajib dan alokasi barang produsen, efek keseluruhan dari reformasi pada 1980-an hanyalah perubahan dari “koordinasi birokratis” langsung ke tak langsung (Kornai, 1986). Lebih jauh, reformasi ekonomi ke orientasi pasar yang sukses amat dipengaruhi oleh transformasi mendasar dalam struktur kepemilikan (A b alkin, 1988). Salah satu faktor yang jela% memengaruhi pembahasan isu kepemilik an adalah pengalaman dari kesuks•san reformasi di luar sektor negara (lcoperal, usaha privat) di Hungaria, dan terutama kesuksesan spektakuler di program “tanggung jawab produksi keluarga” di pertanian Cina. Pengakuan akan kebutuhan perubahan struktur kepemilikan ini tercermin pada akhir 1980-an dalam sejumlah tindakan di beberapa negara komunis. Di USSR ada legislasi tentang arenda (penyewaan) tanah, bangunan dan peralatan dengan tujuan mempertahankan posisi negara sebagai freeholder, tetapi membuka jalan baru ke arah entrepreneurship bagi kelompok buruh, atau individu. Beberapa negara (Polandia, Hungaria) mengadopsi prinsip ekonomi campuran, dengan perusahaan negara, koperasi, dan perusahaan swasta (tanpa batasan ukuran dan pekerjaan) diharapkanbersaing secara sederajat. Perkembangan 1«m–iseptual dan praktk ini menimbulkan persoalan hubungan antara transformasi ekonomi dan politil<. 1)i satu sisi, marketisasi yang membutuhkan lebih hanyak kebebasan berusaha, tertitama ketika dibarengi dengan perubahan kepemilikan, akan menimbulkan aspirasi politik rakyat, yang merasa tidak Iagi tertekan oleh negara. Di sisi lain, mengingat ada resistensi dari elite penguasa dan pendukung mereka, pluralisme politik ineu jacli instrumen penting bagi pelaksanaan transisi dari sistem ekonomi lama ke yang baru, dan sebagai penjaga eksistensi sistem ekonomi baru tersebut. Penyangkalan atas hubtingan ini yang didasarkan pada contoh ekonomi pasar yang sukses dengan rezim politik otoriter (seperti di “negara industri baru” Asia), ditentang oleh para pembaru di negara-negara komunis karena penyangkalan itu muncul dari ketidaktahuan atas sifat sesungguhnya dari problem yang mereka hadapi.
Pencarian sosialisme pasar—pasar kapital dan tenaga kerja, restrukturisasi kepemilikan, pluralisme politik—mungkin dianggap mengaburkan perbedaan antara kapitalisme dengan sosialisme, dan karenanya gagasan ini menolak bahwa sosialisme adalah penerus kapitalisme (Brus dan Laski, 1989). Ini bukan berarti sama dengan meninggalkan sasaran kebijakan sosialis dasar—full employment, kesamaan kesempatan, perawatan sosial—dan intervensi pemerintah sebagai metode untuk mencapainya. Tetapi, yang tersirat di sini adalah tidak lagi menggunakan konsep sosialisme sebagai desain utama untuk menggantikan kerangka institusional lama; dengan kata lain, meninggalkan filsafat revolusioner dan beralih ke kontinuitas perubahan. Pengertian market socialism (sosialisme pasar) adalah Dari sudut pandang ini, sosialisme pasar yang menjadi tujuan dari transformasi negara “sosialisme riil” dapat dikatakan memiliki ciri yang sama dengan sosialisme pasar seperti yang dibayangkan oleh beberapa partai demokrasi sosial Barat (lihat juga SOCIAL DEMOCRACY), termasuk Partai Buruh Inggris (Fabian Society, 1986 dan lihat FABIANISM); namun persamaan ini bersifat sementara, dan ada perbedaan dalam posisi awal dan dalam kondisi perjuangan untuk mencapai tujuan yang diidamkan, serta terdapat pula perbedaan ideologisnya.