PENGERTIAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI ADALAH – Antropologi sosial dan antropologi budaya adalah nama yang lebih merupakan indikasi sejarah intelektual ,lokal ketimbang perbedaan substansial, meskipun pembedaan ini masih menonjol hingga tahun 1970-an (Clifford, 1988). Meskipun dibedakan dalam penamaan,

 keduanya adalah disiplin empiris. Aspek ernpiris adalah landasan prinsipil dari antropologi yang sangat tergantung pada penelitian dan deskripsi etnografis dan menolak reduksionisme. Hubungan antara komitmen yang kuat kepada bukti-bukti pragmatik di lapangan di satu pihak, dan persentuhan yang intensif dengan kritik atas “otoritas etnografi”di pihak lain, adalah hal-ihwal yang mengemuka pada akhir abad ke-20 (misalnya, Fischer, 1987; Clifford dan Marcus, 1986; Clifford, 1988). Kalau ditinjau dari sejarah-politik, hal di atas masuk akal saja karena semakin banyak orang yang menyatakan secara eksplisit kurang senang dengan kolonialisme dan implikasi etnosentris daripada peneliti atau etnografer (misalnya, Asad, et al., 1973; Clifford dan Marcus, 1986). Banyak orang berada pada posisi kritik ini karena kepekaan rnereka terhadap implikasi tersebut telah mendorong mereka mengembangkan sensibilitas kritik secara produktif ke dalam kajian lapangan mereka sejak awal.

Dalam karya klasiknya, The Thick Description: Towards an Inter-pretative Theory of Culture (1973), Clifford Geertz menyatakan bahwa analisis kebudayaan—yang dalam hal ini ia samakan dengan antropologi—bukanlah “ilmu eksperimental dalam upaya menemukan hukum melainkan suatu kajian interpretif dalam upaya menemukan makna” (Geertz, 1973: 5). Pendekatan ini meruntuhkan salah satu dari pandangan teori yang dominan dan masih mendominasi disiplin ini. Dalam lingkup yang lebih luas, antropologi menjadi semacam “penghubung” sekat-sekat pembagian di antara ilmu-ilmu sosial dan humanitas, dan membentang (dengan susah payah) antara pendekatan eksplanatoris positivistik dengan fenomena sosial budaya, dan eksplorasi penuh empati terhadap komunikasi dan makna. Barangkali sukar membayangkan suatu sintesis dari ilmu “eksperimental” dan ilmu “interpretif”, tetapi baik konsep “eksperimental” dan oeinterpretif” maupun “hukum” dan “makna” yang hendak ditemukan oleh antropolog secara berurutan tarnpak rnuncul dengan cara yang sama pada masa kini. Menurut Geertz, antropologi, tak dapat tidak, harus menempatkan diri di tengah-tengah, memberikan landasan bagi orang-orang yang selarna ini mengldaim bahwa empirisrne dan kritik refleksif tidak bisa didamaikan satu sarna lain.

Selain itu, jika antropologi dianggap menempati posisi di tengahtengah, maka hal ini akan rnemengaruhi pendekatan epistemologi antropologi. Jelas bahwa gagasan antropolog sering kali dipengaruhi oleh warga masyarakat yang ia pelajari. Oleh karena “epistemologi antropologi” mengandung dua aspek—yakni antropologi sebagai suatu profesi dan bidang akademik, dan warga masyarakat yang dikaji oleh antropologdisiplin ini terus-menerus menghadapi kesukaran; yakni untuk memisahkan keduanya. Beranggapan bahwa epistemologi antropologi hanya berlaku bagi ahli antropologi saja tidak hanya arogan tapi juga secara empiris keliru (Clifford, 1988). Akan tetapi, untuk mengakui kontribusi informan bagi membangun teori antropologi dibutuhkan suatu diskusi yang tidak hanya bersifat epistemologis tapi juga etis—dan menentang mode preskriptif, suatu mode membangun teori semata-mata yang sarat dengan penilaian peneliti. Sebagaimana kita ketahui banyak orang yang melakukan mode preskriptif tersebut.

Menjelang akhir abad ke-20, semakin jelas bahwa dunia berubah, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitatif. Masyarakat manusia bergerak ke dalam satu fase baru sejarah. Perkembangan ekonomi dan teknologi mendorong diversitas kebudayaan yang bahkan lebih besar, fragmentasi dan diferensiasi dalam wadah homogenitas dan standardisasi yang sebelumnya merupakan tanda khas modernisme dan masyarakat massa (Hall dan Jacques, 1989: 11-12).

Spesialisasi yang fleksibel, de-industrialisasi, pemadatan ruang waktu, decentering subjek manusia, ketidaksinambungan, dan “berakhirnya sejarah”— adalah tema-tema yang dikatakan menjadi ciri khas kondisi postmodernisme di dunia masa kini (Clifford, 1988). Pada saat bersamaan, terjadi kecenderungan yang bertentangan dalam proses globalisasi. Di satu pihak, terjadi peningkatan sentralisasi kekuasaan pada perencanaan dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, dan munculnya apa yang disebut bisnis internasional sebagai “de facto world government” dengan institusi-institusinya sendiri: Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank), G-7, Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Per-dagangan (GATT). Sebagaimana dikemukakan oleh Noam Chi5msky: “tumbuhnya institusi-institusi ‘imperialis baru”’. Namun di pihak lain, kecenderungan ini dibarengi oleh kemunculan kembali lokalisme dan chauvinisme etnik dan meningkatnya xenofobia dan nasionalisme di seluruh Eropa dan di luarnya (Hobsbawm 1992). Pada saat yang sama ada pembicaraan tentang `budaya global’—meningkatnya supranasionalisme, korporasi multinasional, dan konsumerisme global yang ditandai oleh kehadiran McDonald’s, Mickey Mouse, video komersial, elektronik Jepang, dan lain-lain. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi, konsumsi massal, dan globalisasi modal tampak menyumbang bagi dislokasi fundamental praktik-praktik kerja sehari-hari dan hubungan-hubungan sosial (Robertson, 1992; Ahmed dan Shore, 1994).

Perkembangan yang kontradiktif tersebut kerap kali dilihat sebagai simtom `krisis identitas’ yang memengaruhi individu-individu di dunia modern. Seperti dikemukakan Stuart Hall: “Bagi teoretisi yang berkeyakinan bahwa identitas modern sedang naik daun, maka argumen-tasinya adalah seperti berikut. Suatu tipe distingtif dari perubahan struktural adalah mentransformasi masyarakat modern pada akhir abad ke-20. Keadaan ini mengubah lanskap budaya dari kelas, gender, seksualitas, etnisitas, ras, dan nasionalitas yang memberikan kita lokasi yang tegas sebagai individu sosial. Masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mencoba menjelaskan (agar masuk akal) perkembangan ini, yakni `postmodernisme’ dan `post-modernitas’ (yang disebut pertama merupakan kritik atas narasi-narasi besar, yang disebut kemudian adalah kondisi globalisasi, teknologi informasi, dan merosotnya negara-bangsa, tatanan dunia baru) adalah sukar dipahami dan didefinisikan. Apakah kita membicarakan `gaya’ (yang kita sebut po’ stmodernisme) atau masa sejarah (yang kita sebut postmodernitas)? Apakah kita berbicara tentang sastra, arsitektur, atau filsafat? Apakah ini gejala Barat (yakni, industrialisasi, bangsa yang berkembang) atau benar-benar global? Lebih jauh, tidak setiap orang percaya bahwa kita tengah memasuki fase baru.

Namun demikian, banyak pengamat sependapat bahwa post-modernisme adalah “suatu masa kiamat yang datang perlahan-lahan” (Barthes, 1989). Postmodernitas mereka anggap “teka-teki yang meng-ganggu” (Foucault, 1984: 39). Bagi sebagian orang, postmodernitas adalah budaya `panik’—panik seks, panik seni, panik identitas, panik tubuh, panik teori, dan sebagainya’ (Kroker dan Cook, 1988:1). Bagi yang lain, postmodernitas semata-mata adalah “logika budaya dari kapitalisme akhir” (Jameson, 1984). Apa pun istilah yang kita gunakan untuk menyebut gejala ini ( misalnya, `retak’, `fragmentasi’, atau `dislokasi’), yang menjadi pokok adalah bahwa lanskap budaya dunia (post)modern ini tengah berubah, dan pengalaman kita mengenai diri kita sendiri—dan masyarakat kita—sebagai suatu kesatuan entitas yang stabil semakin problematik dalam pandangan postmodemis.

Lalu, kemana antropologi akan berjalan menuju masa depan? Bagaimana antropologi berespons terhadap perubahan-perubahan ini dan seberapa relevan bidang ilmu ini untuk memahami isu-isu kunci tersebut dalam menghadapi dunia modern manakala ia memasuki milenium berikutnya? Menurut sebagian teoretisi sosial kontemporer, postmodernisme mendorong terjadinya `krisis representasi’ dalam ilmuilmu kemanusiaan. Dalam antropologi keadaan ini mendorong meningkatnya “ketidakpastian cara yang tepat dalarn memaparkan realitas sosial” (Marcus dan Fischer, 1986; lihat juga Turner, 1994); merosotnya kepercayaan atas paradigma ilmiah yang ada dan rasa keraguan yang mendalam terhadap “metanaratif” (liberalisme, Marxisme, Freudianisme, dan sebagainya) yang merupakan karakter ilmu-ilmu kemanusiaan pada abad kedua puluh ini.

Filed under : Bikers Pintar,