Advertisement

Pola penggunaan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencerminkan pola budaya ‘agro-pastoral’, yang menyandarkan sumber nafkahnya pada kegiatan beternak sekaligus juga berladang atau berkebun. Meskipun demikian, pencarian utama mereka adalah beternak, sedangkan berladang atau berkebun merupakan mata pencarian sampingan. Hal ini tercermin dari besarnya pengaruh mata pencarian ternak pada unsur kebudayaan lainnya, seperti pada sistem sosial masyarakat, religi, dan juga pada aspek-aspek lainnya. Karena itu masuk akal jika investasi mereka diwujudkan dalam bentuk usaha peternakan yang ekstensif dengan cara penggembalaan. Perlu juga diketahui bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan agro-pastoral pada umumnya tidak berorientasi pada pasar melainkan pada pemenuhan konsumsi keluarga sehari-hari (subsistem).

Ternak juga merupakan salah satu bentuk investasi sosial. Kepemilikan ternak (terutama ternak sapi dan kuda) mencerminkan status sosial suatu keluarga. Ternak tersebut umumnya digunakan sebagai mas kawin istilah setempat) dan upacara-upacara adat lainnya. Karena ternak sapi dan kuda memiliki nilai sosial yang tinggi, maka pada umumnya hewan-hewan tersebut jarang dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (kecuali jika ada kebutuhan sangat mendesak). Di beberapa tempat seperti di Kabupaten Manggarai, mereka masih menggunakan ternak kerbau sebagai belis.

Advertisement

Masyarakat Sumba terkenal pula dalam hal kuatnya mereka memegang teguh beberapa adat istiadat hingga saat ini, meskipun beberapa di antaranya sering kali terlihat menyulitkan kehidupan perekonomian mereka. Sebagai contoh, tradisi belis dalam perkawinan. Belis adalah syarat bagi para lelaki ketika mereka melamar wanita Sumba dalam sebuah prosesi pernikahan. Mereka menggunakan ternak seperti kerbau atau kuda sebagai Status seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh jumlah ternakyang harus mereka serahkan. Seorang umbu (sapaan bagi seorang lelaki dari strata sosial yang tinggi) harus menyerahkan lebih dari 100 ternak kepada calon wanitanya yang umumnya berasal dari strata sosial yang sama dengannya. Bahkan dalam tradisi kematian pun, mereka harus memotong berpuluh-puluh babi dan kerbau (terutama jika mereka dari kaiangan strata atas) untuk memberi suguhan makan kepada para tamu yang hadir melayat. Sungguh sebuah ‘perayaan’ kematian yang cukup mahal.

Jika diperhatikan lebih jauh pola sumber nafkah agro-pastoral dapat dikatakan merupakan salah satu cara yang adaptif dalam masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur untuk menjamin ketersediaan pangan secara berlapis-lapis (food security), karena kondisi lingkungan fisik yang kurang bersahabat bagi usahausaha pertanian. Dengan pola sumber nafkah semacam itu mereka memiliki tiga penyangga ketersediaan pangan.

  1. Penyangga pertama adalah usaha tani ladang (jagung, ketela pohon, dan kacang-kacangan). Produksi usaha tani ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (dan tidak berorientasi pada pasar).
  2. Jika penyangga pertama tidak terjadi (misalnya karena ada paceklik), maka mereka masih memiliki penyangga kedua yaitu ternak besar (terutama sapi, kerbau, dan kuda). Mereka masih mampu menjual ternaknya untuk memperoleh kebutuhan pangan.
  3. Jika penyangga kedua tidak berhasil, mereka masih memiliki penyangga ketiga, yaitu tanaman pangan liar yang tersedia di hutan (bukan tanaman budidaya) seperti: ubi hutan (berbentuk bulat sebesar kelereng dan bewarna hitam), talas liar, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya sekarang, sistem teknologi beternak pada masyarakat di Nusa Tenggara Timur beradaptasi dengan sistem teknologi jasa yang mulai berkembang di daerah perkotaan. Kedua sistem ini tampak beradaptasi dalam satu wilayah, khususnya di kota-kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan keadaan semacam ini penduduk diberi kemungkinan untuk memilih salah satu di antara kedua pola hidup yaitu industri jasa dan beternak, yang tampak berjalan secara bersama-sama dalam satu wilayah.

Pemilihan pola hidup ini, khususnya mata pencarian akan memengaruhi kehidupan secara keseluruhan bagi masyarakat yang tinggal di kota. Sebagaimana diketahui suatu masyarakat kota memerlukan sebuah sistem teknologi yang bergerak di bidang jasa. Karena itu penduduk yang sebelumnya telah memiliki secara

Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Teknologi turun-temurun teknologi beternak masyarakat desa, kemudian harus menggantinya dengan sistem teknologi industri jasa, sehingga terjadilah sebuah transisi sistem teknologi.

Proses transisi pola hidup menyebabkan terjadinya dualisme dalam masyarakat di kota-kota, yaitu dualisme antara aktivitas ekonomi modern dan aktivitas ekonomi tradisional (dualisme ekonomi). Di satu sisi masih banyak penduduknya yang sumber nafkahnya bertumpu pada sektor pertanian ladang/kebun dan ternak secara bersamaan, sedangkan di sisi lain banyak pula yang sumber nafkahnya bertumpu semata-mata pada sektor perdagangan dan jasa (terutama jasa pemerintahan). Bahkan banyak pula penduduk yang selain melakukan aktivitas di sektor pertanian ladang/kebun (agro-pastoral), juga melakukan aktivitas perdagangan (terutama di sektor informal). Sekalipun Kota Kupang secara legal formal berstatus sebagai kota, sebagian besar penduduknya belum dapat melepaskan dirinya dari budaya pertanian ladang-ternak.

Dalam proses peralihan tersebut peranan subsektor peternakan dapat dikatakan mengalami penurunan. Aktivitas peternakan dengan cara penggembalaan menjadi sangat terbatas, karena lahan penggembalaan yang luas menjadi sangat langka. Sekalipun dilihat dari total luas lahan, luas lahan kosong masih relatif luas, sebagian bescr tidak terpusat dalam satu satuan ruang yang luas. Pada umumnya, lahan kosong diselingi oleh lahan untuk kebun/ladang dan pemukiman, sehingga menjadi pembatas bagi aktivitas penggembalaan ternak. Sekalipun lahan penggembalaan semakin menyusut, budaya ternak pada sebagian besar penduduknya belum hilang. Sebagian besar keluarga (terutama di kelurahan-kelurahan di lingkar luar Kota Kupang) masih memelihara beberapa ekor ternak kecil, seperti kambing dan babi.

Hilangnya lahan penggembalaan secara berangsur-angsur ini diduga menjadi penyebab mengapa banyak penduduknya yang mulai merambah aktivitas perdagangan, terutama di sektor informal. Mereka umumnya mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari dengan berkebun (jagung, ketela pohon, dan ubi jalar), sedangkan untuk kebutuhan non-pangan dipenuhi dengan cara berdagang kecilkecilan (kios rokok, berjualan di pasar, dan lain-lain).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa. Suku bangsa-suku bangsa tersebut umumnya memiliki budaya dan bahasa yang acapkali berbeda satu dengan lainnya. Kondisi sosial-budaya seperti di atas juga terlihat di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Kesemua suku bangsa ini rata-rata bermata pencarian sebagai ladang dan ternak (agro-pastoral).

Wilayah Kabupaten Kupang sendiri sebagian besar dihuni oleh suku bangsa Dawan (atau disebut pula suku bangsa Atoni), yang menempati sebagian besar wilayah di Pulau Timor bagian barat. Selain suku bangsa Dawan, terdapat pula suku bangsa He’long yang menempati wilayah-wilayah yang berbatasan dengan bagian baratdaya Kota Kupang. Selain kedua suku bangsa tersebut, di Kabupaten Kupang terdapat juga suku bangsa Sabu di Pulau Sabu dan beberapa suku bangsa kecil di Pulau Rote dan Ndao yang memiliki bahasa dan budaya yang berlainan pula. Di Pulau Rote dan Ndao terdapat IS suku bangsa atau kerajaan kecil (nusak, istilah setempat) yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya.

Sebagian besar suku bangsa di Kabupaten Kupang (bahkan juga di Provinsi Nusa Tenggara) umumnya menganut genealogis teritorial. Mereka percaya bahwa seluruh warga suku bangsa sebenarnya merupakan satu asal keturunan, yang memiliki budaya, bahasa dan wilayah adat tertentu.

Pengelolaan wilayah adat ini menjadi wewenang para pemuka adatnya, mulai dari sonbay (gelar raja untuk suku bangsa Dawan), fetor (setara dengan bupati saat ini) hingga temukung (setara dengan kepala desa). Hubungan antara sonbay dengan para fetor dan temukung-nya. sebenarnya relatif longgar (semacam kerajaan paguyubart). Tiap fetor dan temukung dapat dikatakan memiliki kewenangan semiotonom dalam mengelola lahan adatnya. Dengan demikian, lahan-lahan adat yang ada di Kabupaten Kupang sebenarnya dikuasai oleh para fetor dan temukung. Para fetor dan temukung inilah yang mengatur pemanfaatan lahan adat bagi warga adatnya. Tanah suku bangsa yang tidak digarap oleh raja dan fetor dibagikan kepada warga suku bangsanya untuk dijadikan lahan garapan dengan hak pakai (bukan hak milik). Hak pakai inilah yang selanjutnya diwariskan dari orang tua ke anaknya. Jadi secara budaya sebenarnya di Kabupaten Kupang tidak ada kepemilikan lahan secara pribadi. Setiap warga adat berhak menggarap lahan milik suku bangsanya asal meminta izin terlebih dahulu kepada para pemuka adatnya (temukung atau fetor).

Para temukungini menjadi ‘patron’ bagi para warga adatnya. Selanjutnya para/etor menjadi patron bagi para temukungyang ada di wilayah kekuasaan adatnya (beserta para warga adatnya). Jadi dalam kehidupan sehari-hari, para ini dapat dikatakan merupakan raja-rajakecil yang berkuasa atas lahan-lahan adatnya. Kekuasaan sonbayumumnya baru tampak pada saat ada upacara perkawinan dan kematian. Manakala ada keluarga sonbay yang menikah atau meninggal, seluruh warga suku bangsa berkewajiban memberi sapi, kerbau, kuda dan kebutuhan pesta lainnya.

Ikatan sosial dalam suatu kefetoran(sub-suku bangsa) sangat kuat. (termasuk pula para temukung-rxya) berkewajiban membagi secara adil semua kekayaan adatnya, mulai dari tanah hingga ternak kepada para warga adatnya. Mereka mempunyai kewajiban menjaga agar para warga adatnya hidup sejahtera. Kelaparan yang menimpa warga adatnya dianggap merupakan tamparan yang memalukan bagi si fetor.Pola hubungan semacam ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan suatu jaring pengaman sosial net).Hal ini dapat dikategorikan sebagai modal sosial.

Kuatnya peranan para pemuka adat dan tidak adanya kepemilikan lahan menyebabkan banyak aturan-aturan adat yang harus dilalui oleh seorang warga adat bila ingin menggarap lahan adatnya. Sebagai contoh jika sebuah keluarga besar (kanaf)ingin membuka lahan, mereka harus terlebih dahulu menanyakan kepada seorang dukun (mnane).Setelah memperoleh petunjuk tentang lokasi lahan yang akan digarap, mereka kemudian harus meminta izin kepada selaku wakil sonbay (dalam hal ini juga wakil fetor)yang memiliki kewenangan mengelola lahan adat. Selanjutnya mereka diharuskan melaksanakan upacara adat yang secara simbolis memberikan persembahan kepada Dewa Langit. Dalam upacara adat tersebut secara simbolis mereka juga meminta izin kepada yang dianggapnya sebagai pemilik bibit tanaman. Setelah panen, penggarap tanah diwajibkan memberi bunga tanah (pak sufansebagai ucapan terima kasih kepada sonbay dan fetormelalui tobe. Kuatnya ikatan sosial dalam satu         terlebih dalam keluarga besar (kanaf) dapat dilihat hingga sekarang. Salah satu cermin dari kuatnya ikatan sosial ini tampak pada saat upacara perkawinan. Jika seorang pria akan menikah, biasanya diadakan kumpul keluarga.Dalam tersebut setiap anggota keluarga pria berkewajiban ikut menanggung (mahar) yang besarnya ditentukan keluarga wanita.

Ikatan sosial kefetoran yang kuat ini semakin diperkuat dengan adanya petsaingan antar kefetoran.Persaingan tersebut (dahulu bahkan sering kali menjurus ke perang suku bangsa) pada umumnya memperebutkan lahan dan ternak. Adanya persaingan ini di satu sisi memperkuat kerekatan sosial dalam satu toran (modal sosial), tetapi di lain pihak menumbuhkan situasi saling mencurigai cLntarkefetoran(kerugian sosial).

Situasi saling mencurigai antar kefetor ini masih tampak sisanya hingga sekarang sebagaimana terlihat misalnya dari pola pemukiman. Jarang sekali terdapat pemukiman asli mereka yang terletak di dataran rendah atau pesisir pantai. Latar belakang ini dapat menjadi penjelas mengapa mereka tidak memiliki tradisi sebagai nelayan meskipun pesisir pantai di Kabupaten Kupang relatif amat luas. Salah satu kasus yang menarik terlihat dari sejarah terbentuknya Desa Oeledo di Kecamatan Pantai Baru (Kabupaten Rote-Ndao) dan proses pergeseran sumbernafkah.

Adanya penerapan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui kepe-milikan pribadi terhadap lahan menyebabkan terjadinya pergeseran pola kepemilikan lahan. Secara peralahan-lahan status tanah adat beralih menjadi tanah pribadi. Adanya peralihan status kepemilikan lahan ini mengarah kepada kondisi penguasaan tanah yang cenderung terpusat ke para pemuka adat dan temukung).Para pemuka adat inilah yang umumnya memiliki lahan yang jauh lebih luas dibandingkan warga adat biasa. Mereka umumnya juga memiliki ternak dalam jumlah yang sangat banyak k.arena lahan yang dimilikinya memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan penggembalaan hewan. Pergeseran ini menyebabkan warga adat biasa umumnya hanyalah menjadi penggembala ternak milik para pemuka adatnya (dengan sistem paron).

Incoming search terms:

  • #########################################
  • keuntungan agropastural
  • pengertian agropastoral
  • keuntungan agropastoral
  • masyarakat peternakan
  • pengertian ternak dalam budaya belis
  • Suku dan daerah yang beternak

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • #########################################
  • keuntungan agropastural
  • pengertian agropastoral
  • keuntungan agropastoral
  • masyarakat peternakan
  • pengertian ternak dalam budaya belis
  • Suku dan daerah yang beternak