Yurisdiksi politik.

Pengertian nation (bangsa) adalah Barangkali tak ada defi­nisi yang disepakati secara universal untuk istilah ini. Definisi yang berbeda-beda itu adalah akibat dari kompleksnya materi yang dipakai untuk mendefinisikan istilah tersebut. Manusia terbagi dalam beragam kultur yang berlainan (kelompok yang dibedakan oleh bahasa, adat, keyakinan dan sebagainya), dan dalam unit politik yang beragam (kelompok yang berkomit­men untuk saling membantu, berbagai otoritas, dan sebagainya). Batas kultural atau politik tidaklah tegas; ciri-ciri kul­tural seperti bahasa, agama, adat, dan sebagainya sering kali saling bersilangan satu sama lain. Yurisdiksi politik mungkin berlapis-lapis, sehingga kepatuhan pada otoritas lokal di beberapa konteks mung­kin berdampingan dengan kepatuhan pada otoritas yang lebih tinggi lainnya. Batas politik dan kultural jarang saling bertemu satu sama lain.

Eksistensi unit politik.

Adalah mustahil untuk mengaplikasi­kan istilah nationke semua unit yang bisa dibedakan secara kultural atau politik, dan tidak banyak upaya yang dilakukan untuk itu. Apabila ada yang melakukan­nya, maka akan ada terlalu banyak bang­sa, dan terlalu banyak individu yang akan memiliki identitas nasional yang beragam. Pertanyaannya adalah—dari berbagai ke­lompok yang bisa dibedakan secara politik dan kultural itu, manakah yang dapat dise­but sebagai sebuah “bangsa”? Pengertian nation (bangsa) adalah Eksistensi unit politik tidak selalu me­iiimbulkan astimsi bahwa batas-batasnya mendefinisikan sebtiah bangsa. Banyak unit politik historis yang lebih kecil atati lebih besar ketimbang apa yang biasanya disebut sebagai bangsa: kerajaan adalah multinasional; negara-kota atau segmen tribal lebih kecil ketimbang bangsa atau negara. Meski demikian, unit-unit politik yang jelas dikehendaki dan didukung oleh anggotanya kadang-kadang dapat disebut bangsa meski bersifat multikultural: adalah wajar untuk berbicara tentang bangsa Swiss, meski ada perbedaan linguistik-kul­tural di dalamnya, atau ada subkelompok yang signifikan secara politik, “cantons”. Demikian pula, menggunakan setiap diferensiasi kultural untuk mendefinisikan bangsa jelas tidak cocok dengan penggu­naan aktual. Dialek Arab berbeda-beda, tetapi ini tidak mengurangi ide tentang bangsa Arab, atau secara otomatis menja­dikan pembicara dialek yang dapat dibe­dakan itu menjadi suatu bangsa. Lalu apa jawabannya? Di niasa pramodern, pertanyaan ini bukan hanya tak menghasilkan jawaban umum, tetapi juga tidak pernah diajukan. Manusia adalah anggota kelompok kerabat atau organisasi lokal, bawahan dari suatu dinasti, pengikut agarna yang sering dikait­kan dengan legitimasi politik, anggota stra­ta sosial, dan sebagainya. Identifikasi kul­tural dan loyalitas politik adalah kompleks dan bervariasi. Pertanyaan tentang bangsa jarang diajukan, dan pertanyaan ini mulai mengemuka dalam konteks jenis organisasi sosiopolitik yang bermunculan sejak akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Karakteristik clari jenis masyarakat ini adalah digantikannya basis ekonomi tgrar­ian dengan basis ekonomi industrial. Orang yang bekerja di tanah/lahan menjadi sema­kin sedikit, terkadang amat sedikit, dan tak lagi menonjol dalam seluruh populasi. Kebanyakan pekerjaan bersifat semantik, melibatkan manipulasi makna dan orang, bukan objek fisik. Mobilitas okupasional menjadi kelaziman. Pengertian nation (bangsa) adalah Baik itu sifat pekerja­an (yang melibatkan komunikasi dengan banyak orang, yang kebanyakan tak dike­nal) maupun sifat dari kontak sosial men­syaratkan kondisi melek-huruf yang ham­pir universal dan pendidikan formal yang baik. Pendidikan tidak lagi merupakan hak istimewa segelintir orang, dan men­jadi prakondisi bagi efektivitas sosial dan penerimaan dalam lapangan kerja. Dalam situasi ini, kultur berbasis pendidikan yang standar menjadi kriteria utama dari iden­titas sosial; salah satu peran utama dari negara adalah memelihara dan melindungi kultur semacam ini. Manusia diidentifikasi berdasarkan kultur melek hurufnya, dan negara melindungi kultur ini. Negara pada gilirannya akan dianggap sah (legitimate) apabila melindungi kultur nasional, dan simbol yang dipakainya adalah simbol ke­bangsaan, bukan dinasti atau religius.

Identitas “Nasional”. Pengertian nation (bangsa) adalah

Dalam dunia semacam ini, sebuah “bangsa” adalah populasi yang besar, ano­nim, yang menganut CUITURE yang sama, dan memiliki payung politil< sendiri (1ihat juga STATE). Identitas “Nasional” menjadi perhatian utama dan kriteria untuk legi­timasi politik. Baik itu kriteria eksternal dari kultur maupun kriteria subjektif dari kehendak politik ada di dalam definisi ini, meski mungkin bobotnya bervariasi. Swiss, misalnya, didefinisikan berdasarkan ke­hendak bersama ketimbang kulturnya: kri­teria yang sama juga membuat warga Da­taran Tinggi Skotlandia berbahasa Gaelic diidentifikasi sebagai bangsa Skotlandia, meskipun memiliki bahasa berbeda. Pengertian nation (bangsa) adalah Aplikasi definisi ini masih diperdebat­kan. Ketidaksepakatan ini bukan karena kesalahan definisi, tetapi inheren dalam situasi tersebut. Maksudnya adalah bahwa dalam rangka membangun negara-bangsa, ada upaya membuat satu payung politik untuk satu kultur yang dianut bersama, dan di sini terjadi konflik, sering kali kon­flik sengit, mengenai soal kultur mana yang akan dijadikan negara, atau unit politik mana yang akan dipilih oleh kultur dan menjadi raison d’etre-nya. Dari sudut pandang teoretis adalah penting untuk membedakan antara “bangsa” modern di satu pihak, dengan suku, kasta, dialek, dan minoritas religius di pihak lain, tetapi hal ini tidak memberi tahu kita mana dari dife­rensiasi pramodern ini yang akan menjadi bangsa modern. Yang bisa menentukan dalam hal ini hanyalah sejarah, bukan kri­teria independen. Istilah nation sudah ada dalam konteks pramodern, yang mendeskripsikan, misal­nya, koperasi mahasiswa berbasis regional di beberapa universitas abad pertengahan, atau totalitas gentry dalam unit politik tertentu (Polandia). Tetapi demi kerapian logis, akan lebih baik untuk membatasi istilah ini pada populasi besar di era mo­dern, yang berbagi kultur melek-huruf dan memiliki kehendak untuk mempunyai satu otoritas politik (meski terkadang ada satu atau dua elemen yang mendominasi). Definisi ini tidak dapat membuat kita bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang bisa akan mencegah, atau menjadikan, sebuah kelompok pramodern menjadi sebuah bangsa. Nasionalis yang memperjuangkan keadilan cenderung merasa bahwa kultur mereka benar-benar dan secara objektif mendefinisikan bangsa (Iihat NATIONALISM): tetapi perasaan ini melahirkan realitas his­toris dari suatu bangsa, bukan refleksinya.