Advertisement

welfare state (negara kesejahteraan)

Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga peru-mahan, pendidikan dan kegiatan sosial. Sejak akhir abad ke-19, beberapa negara industri paling maju melibatkan diri dalam derajat, bentuk dan dampak yang berbeda dalam prinsip seperti itu. Pada tahun 1884 Jerman menerapkan sistem asuransi nasional wajib yang pertama untuk penanggulangan penyakit. Segera setelah itu Denmark, Selandia Baru dan Australia menerapkan pemberian pensiun kepada orang-orang lanjut usia tanpa pungutan iuran. Di Inggris sejumlah reformasi kesejahteraan serupa dilaksanakan oleh Pemerintahan Partai Buruh antara tahun-tahun 1906 dan 1914. Namun, perkembangan-perkembangan yang paling signifikan terjadi pada tahun-tahun 1930-an dan 1940-an dengan, misalnya, program New Deal di Amerika Serikat, Perumahan Rakyat (People ‘s Home) di Swedia, dan reformasi-reformasi kesejahteraan pasca-perang di Inggris, Perancis dan Jerman. Kebanyakan reformasi ini ditujukan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi para pria yang didukung dengan tunjangan keluarga dan manfaat asuransi kesehatan, pengangguran dan usia lanjut. Perkembangan sejarah dari sesuatu yang kadangkala disebut negara kesejahteraan Keynesian ini menjadi dasar dari makna istilah negara kesejahteraan.

Advertisement

Namun pemahaman umum atas negara kesejahteraan ini menimbulkan sejumlah persoalan penting. Pertama, tidak semua prinsip kesejahteraan itu timbul dari pihak negara, juga tidak semua warganegara mendapatkan keuntungan yang setara. Pasar, sektor sukarela dan keluarga, terutama pekerjaan para wanita yang tidak diupah, juga memberikan kesejahteraan. Kedua, ada beberapa pandangan dan penjelasan politik mengenai peran kesejahteraan dalam masyarakat. Ketiga, sejak tahun 1980-an pembenahan kesejahteraan pasca-perang menghadapi tantangan-tantangan berat.

Hingga tahun 1970-an kajian mengenai negara kesejahteraan didominasi oleh pendekatan Fabian atau sosial demokratik di mana perluasan kesejahteraan yang disediakan oleh Negara dianggap sebagai inti dari masyarakat sosialis yang lebih egaliter dan terintegrasi (Titmuss 1958). Tidak semua orang yang mendukung intervensi kesejahteraan negara dengan sendirinya dianggap sosialis. Arsitek pembenahan kondisi pasca-perang Inggris, Beveridge, adalah seorang tokoh Liberal yang meyakini peran intervensi negara dalam melenyapkan berbagai problem kapitalisme.

Munculnya kekuasaan pemerintahan Kanan Baru di Inggris (dan Amerika Serikat) pada tahun 1980-an menandai artikulasi dan praktek suatu bentuk pendekatan khusus anti kolektivis terhadap kesejahteraan. Menurut pendekatan ini negara kesejahteraan bukanlah solusi terhadap penyakit-penyakit masyarakat tetapi justru merupakan salah satu sebab: karena negara kesejahteraan menimbulkan peningkatan pajak, mengintervensi pasar, bertindak sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi; menciptakan budaya ketergantungan (kelas bawah) yang melemahkan inisiatif individu, boros, tidak efisien dan bersifat birokratik (Friedman 1962).

Analisis-analisis kritis terhadap negara kesejahteraan juga muncul dari kalangan kiri. Suatu ekonomi politik kesejahteraan menjelaskan perkembangan negara kesejahteraan ibarat suatu gencatan senjata yang alot di antara berbagai kepentingan yang saling berbenturan: kepentingan kelompok kapitalis untuk meraih laba dan memiliki angkatan kerja yang tangguh, cekatan dan terlatih dengan baik; kepentingan kelompok pekerja untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan kepentingan negara untuk mempertahankan stabilitas politik dan legitimasinya sendiri (Gough 1979). Perkembangan gerakan sosial di sekitar masalah perbedaan gender, ras dan ketidak-berdayaan telah memunculkan berbagai isu baru dalam agenda kesejahteraan. Analisis-analisis dari kelompok feminis, pada khususnya, menyatakan bahwa meskipun berbagai ketentuan kesejahteraan memiliki kemampuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada para wanita (misalnya berkenaan dengan kontrasepsi atau pengasuhan anak), namun pada saat yang sama banyak kebijakan justru memperkuat ketergantungan wanita (Pascall 1986). Kebijakan jaminan sosial dari masa pasca-perang mengasumsikan bahwa wanita mempunyai ketergantungan dalam bidang keuangan pada pria sebagai kepala keluarga, dan mengasumsikan peran utamanya sebagai isteri dan ibu. Berbagai kritik senada muncul dalam kaitannya dengan unsur-unsur rasis dalam ke warga-negaraan yang berdasarkan kesejahteraan (Williams 1989) dan peran negara kesejahteraan dalam menciptakan suatu bentuk ketidakberdayaan (Oliver 1990).

Sejak tahun 1980-an sejumlah perkembangan telah menimbulkan keraguan mengenai ketepat¬an istilah “negara kesejahteraan”. Pertama, sejumlah perubahan sosial di negara-negara industri Barat telah menimbulkan berbagai tantangan terhadap masa depan negara-negara kesejahteraan pasca-perang: resesi ekonomi, pengangguran yang makin meningkat, populasi yang mengalami penuaan, struktur keluarga yang berubah, kemiskinan yang makin meningkat dan ketidaksetaraan dalam kelas, gender dan ras, dan fragmentasi dukungan kelas kepada kebijakan- kebijakan kesejahteraan universal. Kedua, banyak negara di Eropa mulai memberikan tekanan yang lebih besar pada usaha mengembangkan kesejahteraan bauran (welfaremix)antara negara, swasta, sukarela (voluntary) dan sektor informal, dan kebanyakan negara tersebut telah mulai melaksanakan dan mengadakan seleksi yang lebih ketat. Ketiga, pembentukan Uni Eropa pada tahun 1993 menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana sebuah negara supranasional bisa menetapkan kebijakan-kebijakan sosial yang terpadu. Akhirnya, meski sejumlah ahli menganggap berita-berita tentang runtuhnya negara kesejahteraan pascaperang adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan (misalnya Hills 1993), namun berbagai perkembangan ini telah membangkitkan kesadaran tentang banyaknya intervensi negara dalam kesejahteraan, sehingga, akan lebih akurat untuk menerima pandangan tentang keberagaman rezim kesejahteraan daripada berbicara tentang negara kesejahteraan yang secara implisit mengandung makna seragam.

Salah satu kajian komparatif penting mengenai 16 negara kapitalis demokratis yang telah maju menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan negara-negara itu terbagi dalam tiga rezim kesejahteraan: liberal (Amerika Serikat. Kanada, Ausralia, Jepang, Swiss), konservatif (Perancis, Jerman, Italia, Austria, Belgia) dan sosial-demokratik (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia. Belanda) (Esping-Andersen 1990). Perbedaan utama ketiga rezim itu terletak pada sejarah politiknya, terutama mobilisasi kelas pekerja dan kemampuan untuk melakukan koalisi kelas-kelas, pengaruh relatif dari negara dan pasar, dan sejauh mana akses ke berbagai manfaat jaminan sosial itu secara efektif melindungi para warganegaranya untuk tidak tergantung pada pasar. Kajian komparatif lainnya (Ginsburg 1992) memusatkan perhatiannya pada mobilisasi dan ketidaksetaraan kelas, ras/etnis dan gender, dan hubungan antara negara, pasar dan keluarga, dengan membuktikan, misalnya, sampai sejauh mana ne-gara kesejahteraan telah memodifikasi model ketergantungan wanita terhadap pria sebagai pen-cari nafkah untuk kurun waktu pasca-perang. Kajian-kajian semacam ini menambah makin kompleksnya gambaran tentang peran yang dimainkan berbagai sistem kesejahteraan dalam suatu dinamika kapitalisme yang tersusun secara patriarkal dan rasial pada abad ke-20 .

Incoming search terms:

  • pengertian negara kesejahteraan
  • Teori negara kesejahteraan
  • negara kesejahteraan
  • pengertian negara sejahtera
  • negara sejahtera
  • kesejahteraan negara
  • sejarah timbulnya negara kesejahteraan
  • pencetus teori negara kesejahteraan adalah
  • pencetus teori negara kesejahteraan
  • pengertian welfare state

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian negara kesejahteraan
  • Teori negara kesejahteraan
  • negara kesejahteraan
  • pengertian negara sejahtera
  • negara sejahtera
  • kesejahteraan negara
  • sejarah timbulnya negara kesejahteraan
  • pencetus teori negara kesejahteraan adalah
  • pencetus teori negara kesejahteraan
  • pengertian welfare state