state (negara)

Negara,dalam pengertiannya yang luas, merujuk kepada setiap pengaturan diri sendiri dari orang- orang yang terorganisasi sehingga mereka berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan. Negara adalah sebuah unit teritorial yang diperintah oleh kekuasaan yang berdaulat, dan melibatkan pejabat negara, tanah air, tentara yang diper senjatai secara khusus untuk membedakan mereka dengan warga lainnya, duta besar, bendera negara, dan sebagainya. Sejak 1880-an, daratan di bumi yang dapat didiami telah dibagi-bagi menjadi unit-unit seperti itu; sebelumnya, dataran yang sangat luas masih belum diklaim dan didiami. atau telah ditempati oleh kaum nomadik dan para pengembara yang belum mengorganisasikan diri sebagai negara. Kini sebagian besar negara telah terwakili di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan negara-negara tersebut bervariasi di dalam ukuran dan signifikansinya, mulai dari Cina sampai Amerika di satu titik ekstrim. sampai Nauru dan Seychelles di titik lainnya.

Tetapi, yang lebih khusus lagi, istilah negara mengacu kepada bentuk pemerintahan sipil terpusat yang berkembang di Eropa sejak abad ke-16. Model ini telah ditiru, dengan keberhasilan yang bervariasi, oleh penduduk lain di dunia modern. Yang membedakan negara sebagai sebuah entitas organisasional adalah kebebasan dan kemudahan yang dengannya negara dapat menetapkan atau mencabut undang-undang. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan di belahan Timur sebagian besar diikat oleh adat istiadat, sedangkan di Eropa abad pertengahan pemegang otoritas tersebar di antara berbagai institusi yang berbeda, dan bagaimanapun juga diperlukan waktu yang lama sebelum mereka memberi tempat bagi undang-undang yang pasti.

Negara-negara Eropa modern muncul secara bertahap dan tidak pemah berhenti berkembang. Kemunculannya dapat ditelusuri kembali di kawasan Eropa melalui kemunculan kata “state” bersamaan dengan kata analog lainnya dalam bahasa Eropa: stato, etat, estado. Reich dan sebagainya. Namun ide ini memainkan peran yang bervariasi di negara-negara yang berbeda-beda, misalnya antara Inggris dengan beberapa negara kontinental lain. Machiavelli,dalam The Prince (1513) mengajukan penjelasan tentang kemunculan realitas kekuasaan sentral; tetapi meskipun ia kadang-kadang berbicara tentang lo stato ia juga menggunakan ekspresi loro stato (negara anda) yang menandakan bahwa ia tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara negara dengan rezim. Dalam karya Jean Bodin, SixLivres de la Republique (1578), negara Perancis secara jelas dimasukkan dalam konsep gagasan kedaulatan, sebagai kekuatan absolut dan abadi yang membuat atau mencabut undang-undang. Pencabutan undang-undang merupakan hal yang penting karena tindakan ini merupakan salah satu alasan mengapa bangkitnya kekuasaan absolut dapat diterima sebagai pembebasan dari kekuasaan pemerintahan yang turun-temurun. Karena bosan dengan pertikaian sipil di negara-negara pada abad ke-16 dan 17, akhirnya rakyat bersedia menerima penguasa absolut sebagai penjaga perdamaian. Raja, tentu saja, mau menerima kekuasaan semacam ini dan mulai berusaha menghancurkan kekuatan yang berada di luar sistem, dan yuridiksi diwarisi dari masa sebelumnya. Gereja mungkin merupakan yuridiksi yang paling penting. Di mana-mana institusi parlementer menjadi tidak berfungsi kecuali di Inggris. Kaum bangsawan, yang pernah bergolak saat menjalankan kekuasaan feodalnya, kini dimasukkan ke dalam kalangan istana, dan yang paling terkenal adalah pada masa Louis XIV di Versailles. Sistem monarki menjadi kekuasaan turun-temurun dan berhubungan dengan hak-hak ketuhanan dan darah keturunan istana. Karena itu kekuasaan absolut seringkali digunakan dengan sinisme kasar yang dilambangkan dengan moto “kitab suci adalah argumen sang raja” dan dicontohkan oleh usaha memperluas kekuasaan monarki yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Charles XII dari Swedia dan Frederick Yang Agung dari Prussia. Tetapi semua negara biasanya berusaha memperluas kekuasaannya dengan memobilisasi sumber daya dan dengan menaklukkan daerah baru. Tetapi adalah keliru jika absolutisme modern awal ini disamakan dengan despotisme. Raja yang berkuasa tetap tunduk kepada aturan tradisi yang banyak sekali dan harus menjalankan kekuasaannya menurut hukum yang keabstrakannya membatasi kegunaannya sebagai instrumen dari kebijakan murni. Lebih jauh. ketika sistem yang baru telah ditetapkan di akhir abad ke-17, kelas-kelas yang lebih kuat, seperti bangsawan, pendeta gereja, dan borjuis di kota-kota, menyatukan diri mereka sehingga membatasi kebebasan kekuasaan raja dan mereka ini menemukan doktrin di dalam rasionalisme Abad Pencerahan yang sangat kondusif bagi keinginan mereka untuk memobilisasi kekuasaan nasional. Maka yang kemudian muncul adalah ancien regime, sebuah bentuk sosial yang sangat kaku sehingga diperlukan Revolusi Perancis dan seorang Napoleon untuk menghancurkannya.

Persoalan yang ditimbulkan oleh kemunculan bentuk asosiasi sipil yang baru ini dapat dipahami dengan baik melalui refleksinya di dalam filsafat politik Eropa. Teori murni tentang negara dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651). Hobbes berpendapat bahwa mematuhi raja yang memerintah berdasarkan hukum adalah satu-satunya alternatif dalam situasi yang penuh pertikaian berkepanjangan di mana individu-individu saling bersaing satu sama lain. Hobbes menegaskan bahwa negara adalah suatu struktur yang abstrak dan impersonal dari jabatan yang secara kondisional dijalankan oleh individu-individu tertentu. Rakyat, sebagai subyek, secara rasional harus menyetujui kekuasaan absolut dari penguasa, namun persetujuan ini bubar manakala penguasa tidak dapat melindungi mereka, atau apabila penguasa mulai mengancam kehidupan mereka. Keberanian konsep Hobbesian, yang mencerminkan kecermatan pandangan Hobbes terhadap persoalan ini, terletak di dalam usahanya menghilangkan setiap pembatasan eksternal terhadap kekuasaan raja: apa pun yang di katakan adil oleh sang raja adalah ipso facto adil, dan penguasa berhak menentukan keyakinan agama dan yang boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Kebebasan adalah menikmati perdamaian yang diciptakan oleh asosiasi sipil. Dan dengan perdamaian maka kekayaan budaya dan material dapat dipelihara.

Sebagai karya filsafat, Leviathan bersifat menjelaskan tetapi tidak memberi justifikasi, dan fragmen-fragmen dari argumennya diambil oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perang sipil di Inggris. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan argumen tersebut untuk menyerang satu sama lain. Leviathan secara terbuka ditentang di Oxford pada tahun 1685. Segera setelah Revolusi 1688, John Locke mempublikasikan Two Treatises on Government, yang memperhalus gambaran kekakuan negara yang bersifat tidak toleran sebagaimana diberikan oleh Hobbes. Karya ini mempopulerkan pandangan bahwa pemerintah terbentuk berdasarkan persetujuan subyek mereka, dan dibatasi oleh hak-hak alamiah (hak untuk hidup, kebebasan dan hak milik) yang dengan hak tersebut rakyat masuk ke dalam masyarakat sipil. Tugas pemerintah adalah melindungi hak-hak tersebut. Locke menolak pandangan kedaulatan mutlak dan menegaskan bahwa pemerintah harus merepresentasikan yang diperintah. Penyebaran paham liberalisme dalam dua abad berikutnya memperluas gagasan ini baik itu dalam teori maupun praktek.

Sepanjang abad ke-I8, telah menjadi jelas bahwa negara-negara Eropa modern mengandung masalah-masalah baru, baik itu dalam teori maupun praktek. Adalah asosiasi individu bebas yang mengklaim kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri tanpa harus memiliki komitmen moral, agama atau metafisika. Akibatnya muncul dua ide, yang berpotensi memecah-belah, yang mendominasi perkembangan selanjutnya: komunitas dan kebebasan. Rumusan terbaik dari masalah ini ada di dalam bab 6 karya Rousseau, Social Contract (1762):

Bagaimana mencari bentuk asosiasi yang akan mempertahankan orang dan harta dari masing-masing anggotanya dengan kekuatan kolektif dari semuanya, dan bagaimana setiap individu, sambil menyatukan diri dengan yang lainnya, berbuat se-kehendak hatinya dan tetap bebas seperti sebelumnya.

Solusi Rousseau menitikberatkan pada kehendak umum komunitas warga negara yang ditujukan untuk kepentingan publik. Konsepsi seperti ini jelas berasal dari konsepsi lama tentang republik ideal yang membayangi pemikiran Eropa sejak munculnya karya Machiavelli, Discourses on the First Ten Books of Livy (1518). dan jelas bersifat subversif bagi sistem Kerajaan di Eropa. Hal ini menjadi jelas dalam pemikiran Immanuel Kant. yang berpendapat bahwa republik merupakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi, dan di dalam Evolusi Perancis, yang mengadopsi gagasan Rousseau.

Masalahnya adalah bentuk republik klasik tersebut hanya bisa terjadi di kota kecil dengan penduduk yang homogen. Montesquieu, di dalam De I esprit des lois (1748), berpendapat bahwa bentuk republik seperti itu tidak mungkin terjadi di dalam lingkungan Eropa modern. Di tahun 1820-an, Hegel, dalam Philosophy of Right {1821), menjelaskan tentang negara modern sebagai perwujudan obyektif dari kebebasan subyektif yang telah berkembang sepenuhnya, yakni kebebasan yang selalu menjadi tujuan dari umat manusia. Akan tetapi, pada waktu itu muncul sekelompok penulis yang menekankan kesengsaraan dan penindasan dari kehidupan modern dan ketidakdilan negara. Marx dan Engel berpendapat bahwa negara adalah sebuah ilusi yang menutupi dominasi kelas borjuis, dan mereka memperkirakan setelah revolusi kaum proletar negara akan lenyap. Umat manusia homogeny yang baru akan mampu melampaui kesatuan dan nilai dari republik klasik di seluruh dunia.

Dalam sejarah, negara-negara selalu berkembang, baik itu dalam klaimnya untuk mengatur kehidupan dan kemakmuran warganya maupun dalam kapasitas fisiknya untuk memperkuat klaim tersebut. Misalnya, adalah lebih mudah mengatur masyarakat yang melek huruf ketimbang yang buta huruf. Kecenderungan negara-negara Eropa untuk terlibat dalam perang sering menimbulkan situasi genting yang memerlukan pemerintah yang cakap untuk mengatasinya; dan semua negara kini mempunyai birokrasi dan instrumen-instrumen kontrol lainnya. Tetapi, secara berlawanan, meningkatnya kekuatan negara mengakibatkan efektivitas kekuatan penyeimbang menjadi turun. Ketika fungsi-fungsinya dibatasi hanya untuk memelihara ketertiban dan keamanan, negara diberi imunitas dari beberapa batasan moral yang mengikat individu. Doktrin yang dinamakan “reason of state’ mengizinkan negara melanggar prinsip moral, berbohong, menggunakan kekerasan, jika memang diperlukan. Mulai abad ke 19 beberapa perluasan kekuasaan negara (khususnya redistribusi kekayaan yang mulai menjadikan negara sebagai sistem kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat) dibenarkan berdasarkan alasan bahwa negara berpihak kepada moralitas yang lebih tinggi. Karena itu warga negara sampai kepada keyakinan bahwa mereka berhak menentang negara. Klaim negara untuk membatalkan undang-undang, menjaga kerahasiaannya sendiri, menggunakan tindakan non-legal dalam menghadapi musuh yang menggunakan cara teror  semua aparatur raison d’etat tradisional mulai ditentang, dan diyakini bahwa tugas negara adalah merepresentasikan standar moral yang paling tinggi meskipun terhadap mereka- mereka yang melawannya dengan kekerasan. Dengan perkembangan seperti ini, dan dengan berkembangnya dinamika demokrasi secara terus menerus, kita akan menemukan alasan untuk melihat negara modern, setidaknya di jantung Eropa, bukan sebagai ide yang abstrak, tetapi sebagai sebuah institusi yang terus-menerus responsif terhadap keyakinan yang menggerakkan subyeknya.