Kebiasaan sosial.

Pengertian norms (norma) adalah Secara umum ide norma adalah ide pola. Ada dua cara ide ini di­kembangkan dalam teori sosial, di mana norma sosial menjadi fokus perhatian. Pertama, ada ide norma sebagai pola pe­rilaku aktual, dalam pengertian dijalankan secara standar dan reguler oleh anggota populasi. (Label “kebiasaan sosial” dan “penggunaan” dipakai untuk beberapa po­la semacam itu.) Kedua, ada ide norma se­bagai pola yang dirumuskan (prescribed): seperti apa yang dianggap sebagai hal-hal yang mesti dilakukan dalam suatu masya­rakat tertentu. (Label “konvensi”, “aturan sosial”, dan LAW ada dalam kategori ini). Saya akan merujuk norma dari tipe “nor­ma preskriptif” ini.

Ekspektasi normatif.

Norma sosial sering diasosiasikan de­ngan ekspektasi. Ada dua jenis ekspektasi yang berbeda: ekspektasi prediktif tentang apa yang akan dilakukan oleh anggota suatu populasi, dan ekspektasi normatif atau deontic. Ekspektasi normatif meli­batkan keyakinan bahwa perilaku yang “diharapkan” seharusnya terjadi, dalam pengertian yang lebih dari sekedar pre­diktif. Pola aktual mungkin diasosiasikan dengan ekspektasi prediktif, sedangkan pola yang dirumuskan diasiosiasikan de­ngan ekspektasi normatif. Istilah “norm” itu sendiri relatif baru dalam penggunaan teori sosial standar. Istilah yang lebih mapan seperti “adat”, “tradisi”, “konvensi”, “hukum”, dan se­bagainya cenderung dipakai untuk tipe norma spesifik. Mereka semua didefinisi­kan secara bervariasi oleh berbagai macam penulis di bidang sosiologi, filsafat, dan bi­dang lainnya. W. G. Sumner membedakan dan men­diskusikan berbagai macam tipe norma dalam Folkways: A Study of the Socio­logical Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals (1906). Dia menunjukkan beragam kandungan norma, dan perbedaan-perbedaan pentingnya: jadi hukum adalah sanksi spesifik atas suatu kelompok sebagaimana ia ditata secara politik” (h. 56). Norma mungkin berhubungan dengan setiap area kehidupan manusia, dari ucap­an selamat dan cara berpakaian hingga perilaku seksual dan proses politik. dalam The Rules of the Sociological. Method (1895) Durkheim mencatat sebuah konti­num norma preskriptif antara norma hukum tertulis yang “tetap” dan norma yang tak dikodifikasikan dan norma re­meh-temeh seperti etiket. Dalam Suicide (1897) dia menekankan arti penting norma preskriptif sebagai kerangka untuk kehidu­pan manusia. Banyak yang menekankan perlunya rumusan pola tertentu sebagai cara untuk menciptakan dan menjaga ket­ertiban sosial dalam konteks di mana do­rongan naluriah tidak cukup kuat (seperti untuk mengoordinasikan problem, lihat di bawah) atau di mana keinginan orang adalah saling bertentangan (seperti dalam tipe situasi “dilema tahanan”). Dalam Suicide, Durkheim menggunakan istilah ANomiE untuk mendeskripsikan keadaan masyarakat di mana hanya ada sedikit norma preskriptif yang tegas. Menurut­nya keadaan semacam itu dapat menye­babkan peningkatan tingkat bunuh diri masyarakat. Karenanya, norma preskriptif adalah penting untuk kesehatan psikologis manusia. Dia menyarankan cara untuk mengurangi tingkat bunuh diri dengan memperkuat ikatan individual dengan ke­lompok tertentu yang kecil seperti keluarga dekat dan kelompok di tempat kerja. Dalam Rules, Durkheim menyatakan hahwa meski norma sosial diasosiasikan dengan sanksi “eksternal” mulai dari kri­tik informal dan ostracism oleh orang lain hingga ke hukuman mati untuk pelanggar, namun faktor utama yang menyebabkan konformitas kepada norma aclalah proses SocIALIzATR)N. Melalui proses ini individu menginternalisasikan norma-norma: meng­ikuti norma menjadi “kebiasaan” dan ba­tasan eksternal masyarakat jarang menjadi masalah.

Norma sosial. Pengertian norms (norma) adalah

Max Weber, meski berbeda dengan Durkheim dalam beberapa aspek teori, juga menekankan pentingnya norma dalam diskusinya tentang konsep sosiologi dasar (1921-2, h. 29-36). Weber membedakan adat kebiasaan (custom) dengan conven­tion, di mana konformitas dianggap seba­gai pengikat individu, seperti halnya hu­kum. Dengan konvensi ini, setiap anggota populasi bisa mengaplikasikan sanksi jika ada penyimpangan. Dengan hukum, hanya ada “staf” terbatas yang berhak memberi­kan sanksi, fisik atau psikologis. Talcott Parsons mendukung peran norma dan ni­lai dalam masyarakat; norma dan nilai itu secara khusus memampukan orang untuk memprediksikan apa yang akan dilakukan orang lain. Ada banyak norma sosial di dalam se­tiap kelompok sosial. Durkheim, Parsons dan yang lainnya menekankan pentingnya pelaksanaan fungsi harmoni kemasyaraka­tan atau integrasi antarnorma. Banyak pertanyaan dapat diajukan tentang norma umum dan tipe norma khu­sus. Norma dapat berubah dari waktu ke waktu atau hilang. Setiap teori perubahan sosial perlu menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Terkadang (seperti norma yang berkaitan dengan peran gender) kebutuh­an penting dari suatu kelompok dalam masyarakat disisihkan atau diabaikan oleh norma yang ada. Kesadaran akan hal ini mungkin akan menimbulkan desakan un­tuk melakukan perubahan, yang boleh jadi akan sukses atau gagal. Faktor yang me­mengaruhi proses perubahan itu akan amat kompleks. Topik penting lainnya adalah penyimpangan dari norma yang mapan (berapa sering penyimpangan terjadi, siapa yang menyimpang dan mengapa?), konflik antarnorma, dan asal usul norma. Salah satu pertanyaan teoretis funda­mental adalah bagaimana cara terbaik memahami gagasan norma preskriptif. Dalam filsafat, hukum, dan ekonorni, terdapat perhatian cermat terhadap persoalan cara menganalisis gagasan konvensi sosial dan aturan sosial sehari-hari. Pendekatan teori permainan dicontoh­kan oleh karya Lewis (1969) yang meng­ikuti saran Schelling (1960). Lewis fokus pada tipe situasi khusus yang melibatkan lebih dari satu orang. Dia mengatakan bahwa jika situasi ini ada di dalam suatu populasi, maka mungkin akan muncul pola perilaku aktual. Dia merujuk pola ini sebagai “konvensi”. Tipe situasi tersebut dinamakan “problem koordinasi”. Pengertian norms (norma) adalah Prob­lem seperti ini adalah lazim dalam kehidu­pan sosial manusia. Contohnya adalah dua orang yang sedang telepon tetapi menda­dak terputus sambungannya. Siapa yang harus menelepon kembali? Dalam situasi semacam ini orang mungkin pertama akan mencoba-coba dan sukses, kemudian cen­derung mengulangi tindakan terakhir yang sukses, atau berharap orang lain akan melakukan hal serupa. Jadi, mungkin akan muncul “self-perpetuating system” ekspektasi konformitas, preferensi pada konformitas, dan konformitas semua pi­hak terhadap regularitas tertentu (seperti penelepon pertamalah yang akan menele­pon kembali) (Lewis, h. 42). Lewis menun­jukkan bahwa dalam kasus ini mungkin muncul sebuah keyakinan umum bahwa regularitas ini seharusnya diikuti (h. 97). Akan tetapi, dia melihat kemunculan pola aktual perilaku sebagai fenomena primer; preskripsi umum atas konformitas hanya­lah konsekuensi yang mungkin terjadi. Lewis tidak membuat definisi preskriptif atas definisi dan konvensinya ini. Para pengkritik mengatakan bahwa Lewis tidak menangkap konsep konvensi sosial sehari-hari. Pengertian norms (norma) adalah Tampaknya konvensi itu hanya muncul dalam konteks problem koordinasi; persoalan aetiologi tidak dahului oleh definisi. Lebih jauh, sebuah konvensi tampaknya memiliki preskripsi di dalam intinya. Untuk apa suatu kelompok punya aturan atau preskripsi tindakan? Menu­rut Hart (1961 ) anggota kelompok harus mengambil “sikap reflektif kritis” terha­dap beberapa pola perilaku. Mereka harus menganggapnya sebagai standar yang ha­rus diikuti oleh semua anggota. Hart mene­gaskan bahwa kebanyakan anggota harus percaya bahwa mereka berhak mengkritik satu sama lain yang dianggap menyimpang dari standar, dan bahwa mereka berhak menuntut kepatuhan jika penyimpangan itu mulai mengancam. Maka, muncul pertanyaan apa dasar keyakinan itu. Keyakinan itu jelas tidak bisa dijustifikasi hanya dengan fakta seder­hana bahwa, misalnya, setiap anggota secara personal percaya bahwa anggota harus mematuhi standar. Hak untuk meng­hukum penyimpangan jelas bukan berasal dari penerimaan seseorang atas standar. Maka, muncul pertanyaan apa dasar keyakinan itu. Keyakinan itu jelas tidak bisa dijustifikasi hanya dengan fakta seder­hana bahwa, misalnya, setiap anggota secara personal percaya bahwa anggota harus mematuhi standar. Hak untuk meng­hukum penyimpangan jelas bukan berasal dari penerimaan seseorang atas standar.