Advertisement

Di Indonesia diatur dengan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan menggantikan beberapa Undang-undang dan Peraturan yang berlaku sebelumnya.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan yang dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1003/KMK.04/1985.

Advertisement

Pengertian bangunan yang dikenai PBB, selain rumah tinggal dan gedung, mencakup pula jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dll.; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; taman mewah; tempat olahraga; ga-langan kapal, dermaga; tempat penampungan/pengilangan minyak, air dan gas, pipa minyak; dan fasilitas-fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Advertisement