Advertisement

Atas Barang dan Jasa (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas hasil pengolahan barang, pelaksanaan jasa dan pembelian barang dari luar negeri. Ketentuan tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM) di Indonesia dicakup dalam Undang-undang No. 8 tahun 1983. Semula Undang-undang tersebut ditetapkan untuk diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1984, namun untuk memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk mempelajari dan mengadakan persiapan teknis, pelaksanaannya diundur sampai dua kali, yaitu tanggal 1 April 1985 yang kemudian diundur lagi hingga tanggal 1 Januari 1986.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya; juga atas pemasukan barang dari luar ke dalam daerah pabean.

Advertisement

Subjek PPN meliputi: (1) pengusaha penghasil barang, yang dikenal sebagai pabrikan atau produsen; (2) pengusaha pemberi jasa, baik jasa berupa borongan pembangunan yang dikenal dengan sebutan pemborong, maupun jasa teknis bangunan lain; (3) pengusaha pengimpor barang, yang dikenal dengan sebutan importir; (4) pengusaha yang bertindak sebagai penyalur utama dan agen dari produsen, serta pedagang besar; (5) pengusaha yang memegang atau menggunakan hak paten dari produsen seperti tercantum pada no. 1.

Dengan demikian dikenal tiga jenis Pajak Pertambahan Nilai, yakni: PPN atas Penyerahan Barang atau PPN Barang; PPN atas Penyerahan Jasa atau PPN Jasa; PPN atas Pemasukan Barang atau PPN Impor.

PPN atas Penyerahan Barang (PPN Barang) dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang atau hak yang terjadi dalam transaksi (a) jual beli; (b) tukar menukar; (c) perjanjian leasing; dan (d) perjanjian pemesanan dan pembuatan (order).

PPN atas Penyerahan Jasa (PPN Jasa) dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak atas kegiatan usaha pemberian jasa atas dasar suatu ikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai. Yang termasuk Jasa Kena Pajak adalah jasa angkutan, jasa borongan (konstruksi), jasa persewaan barang bergerak atau barang tak bergerak, jasa hiburan, jasa biro perjalanan, perhotelan, jasa notaris, jasa pengacara, jasa akuntan, jasa konsultan, jasa kantor administrasi, jasa komisioner, atau jasa-jasa lain yang merupakan kegiatan usa-ha perusahaan.

PPN atas Pemasukan Barang (PPN Impor) dipungut atas Barang kena £>ajak yang diimpor dari luar negeri.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM) dikenakan atas Barang Kena Pajak tertentu, serta atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian barang yang tergolong mewah, baik yang dibuat di dalam negeri, maupun yang diimpor, dikenakan PPN dan PPN BM.

Subjek PPN BM adalah (1) pabrikan atau produsen barang mewah, (2) importir barang mewah.

Incoming search terms:

  • arti ppn
  • pengertian pajak pertambahan nilai
  • definisi ppn
  • Apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai
  • apa yang di maksud pajak pertambahan nilai
  • definisi pajak pertambahan nilai
  • apa yg dimaksud dengan pajak pertambahan nilai
  • apakah yang dimaksud pajak pertambahan nilai
  • apakah yang di maksud dengan pajak pertambahan nilai
  • apa yg dimaksud pajak penambahan nilai

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • arti ppn
  • pengertian pajak pertambahan nilai
  • definisi ppn
  • Apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai
  • apa yang di maksud pajak pertambahan nilai
  • definisi pajak pertambahan nilai
  • apa yg dimaksud dengan pajak pertambahan nilai
  • apakah yang dimaksud pajak pertambahan nilai
  • apakah yang di maksud dengan pajak pertambahan nilai
  • apa yg dimaksud pajak penambahan nilai