Advertisement

Menurut definisi yang dirumuskan Direktorat Jenderal Pajak, adalah “iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang, dengan tidak ir -iapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, Pajak yang dipungut oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan serta membina kesejahteraan rakyat. Dengan perkataan lain, pemerintah memberikan balas jasa tak langsung kepada wajib pajak melalui pengadaan jasa pelayanan umum yang dinikmati masyarakat, seperti jalan raya, bendungan, irigasi, rumah sakit, penanggulangan bencana alam, keamanan, pertahanan negara. dll.

Perpajakan di Indonesia secara umum diatur menurut Undang-undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1983 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang Perpajakan ini merupakan pembaruan dari berbagai Undang-un-dang Perpajakan yang berlaku sebelumnya.

Advertisement

Di samping Undang-undang Perpajakan yang meliputi ketentuan umum perpajakan tersebut, telah di- saM’an pula empat undang-undang baru yang melengas peraturan pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Kccrnpat undang-undang tersebut adalah: (1) Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; (2) Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; (3) Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; (4) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Ciri-ciri Utama Sistem Perpajakan Baru yang membedakannya dari sistem perpajakan sebelumnya aiuara lain adalah: memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang; bersifat sederhana agar mudah dimengerti dan dilaksanakan, baik oleh petugas maupun oleh wajib pajak; bersifat adil dengan membebaskan anggota masyarakat berpenghasilan rendah dari kewajiban membayar pajak, dan menarik pajak yang lebih tinggi dari perusahaan dan anggota masyarakat berpenghasilan tinggi.

Incoming search terms:

  • ciri-ciri sistem perpajakan yang baru

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • ciri-ciri sistem perpajakan yang baru