PENGERTIAN PARTAI SOSIAL-DEMOKRATIK – Negara-negara Skandinavia terkenal dengan partai-partai politiknya yang mendukung pandangan “sosialis”. Sebagaimana yang diteliti oleh Frank Parkin (1971), Partai Sosial demokratik Swedia, telah memonopoli perpolitikan di Swedia sejak awal 1930-an. Partai Buruh di Norwegia telah berkuasa kira-kira setengah abad. Di Denmark, Partai Sosial Demokratik menjadi partai pemerintah terbesar pada tahun 1924, dan para sosial demokrat menjadi pen-iimpin kekuatan politik sejak saat itu. Partai-partai seperti itu dipilih rakyat karena mengarah kepada redistribusi pendapatan yang merata dan kekayaan dari mereka yang mempunyai hak istimewa kepada mereka yang tidak mernpunyainya. Pemera-taan seper ti itu telahberjalan secara efektif, sehingga mereka meninggalkan karakter ekonomi kapitalis. Jadi, demokrasi sosial di Skandinavia merupakan eksperimen dalam menciptakan pemerataan ekonomi .

I3anyak ahli menyanggah kemungkinan suksesnya pengalaman seperti itu (bandingkan: Parkin, 1971). Banyak para fungsionalis yang mengklaim bahwa semua masyarakat industrial modern memerlukan ketidakmerataan ekonomi minimal, karena ketidaksetaraan menjalankan fungsi sosial yang penting dalam mendudukkan orang pada kedu-dukan sosial yang berbeda, setiap percobaan pemerataan dengan caracara politik sering gagal. Para penganut Marxisme juga kritis terhadap eksperimen sosial demokratik, walaupun jelas dengan alasan-alasan yang berbeda. Menurut pandangan Marxian, “Pemerintahan buruh tidak dapat memperbaiki secara radikal kedudukan kelas subordinat karena mereka ditolerir kekuatan hanya sejauh mereka dapat menahan diri darimembuat serangan terhadap hak-hak istimewa kelas dominan”. (Parkin, 1971:105). Bagi kaum Marxis, pemerataan tidak dapat berdamping,an dengan kapitalisme, karenajenis sistem ekonomi ini mengizinkan adanya ketidaksetaraan ekonomi. Pemerataan hanya dapat terjadi jika kapitalisme diubah menjadi ekonomi sosialisme. Terhadap kedua pandangan di atas Parkin berkomentar (1971; 105): Kalangan sosialis demokrat mengatakanbahwa pemerintahan sayap kiri telah memperkenalkan peraturan yang dirancang untuk memperbaiki nasib kaum tidakberpunya. Dengan rnelakukan reformasi dalarn bidang pajak dan pendidikan, dengan memperluas program kesehatan dan kesejahteraan, kebjjakan pada t karya dan semacamnya, kedudukan kelas pekerja dan miskin telah mengalami perbaikan penting di bawah pernerintahan Buruh. Bahkan ketika alat-alat produksi berada ditangan pribadi, dan dimana perekonomian dijalankan menurut prinsip pasar, pemerintahan dengan ideologi demokratiksosialis, dalambatas-batas tertentu tetap dapat menjaga keseimbangan keuntungan dalam keadaan yang egaliter. Salah satu analisis terkenal tentang eksperimen partai sosial demokratik adalah dari Parkin (1971), yangpercayabahwa para sosialis demokrat tidak melakukan awapa untuk menggerakkan masyarakatnya menuju pemerataan ekonomi yang lebih baik. Untuk mendukung pandangannya, Parkin mengemukakan data-clata tentang perbandingan ketidaksetaraan pendapatan dalambeberapa masyarakat negara industri maju. Data ini memperlihatkan, misalnya, pada tahun 1956 administrator tinggi dan pekerja profesional di Norwegia n-tendapat 2,2 kali pendapatan buruh tidak terampil; pada tahun 1964 mereka mendapatkan 2,4 kali. Harnpir serupa dengan hal itu, para profesional dan administrator tinggi Swedia mendapatkan 2 kali pendapatan pekerja iidak terampiltahun 1953; pada tahun 1963 gambaran Minaik menjadi 3,1 kali. Data seperti ini, tentu saja mengindikasikan peningkatan aktual dalarn ketidaksetaraan pendapatan, lebih jauh lagi tingkat ketidaksetaraan pendapatan di Skandinavia akhir-akhir ini serupa dengan apa yang terjadi dalam negara-negara kapitalis. Data Parkin mernmjukkan faktafakta selanjutnya pada awal 1960-an: angka ketidaksetaraan pendapatan di Norvvegia antara pekerja tidak terarnpil dan para profesional hampir sama dengan perbedaan tingkat pendapatan di Amerika Serikat dan lebih besar dari Jerman Barat; Swedia mempunyai angka ke tidaksetaraan pendapatan lebih besar clari Amerika atau jerman Barat; dan Denrnark mempunyai tingkat ketidaksetaraan yang lebih besar dari Inggris, Amerika, dan Jerman I3arat. Data-data yang menj adi landasan kesimpulan ini masih kasar dan terbatas sehMgga tidak menampilkan distribusi pendapatan sesungguhnya pada masyarakat-masyarakat di atas. Walaupun demikian mereka memperlihatkan bahwa, seperti yang terjadi pada masyarakat negara kapitalis umuinnya, masyarakat Skandinavia tetap mempunyai pembagian kelas yang tinggi. Fakta ini mendorong Parkin untuk menyimpulkan (1971: 121):

Semua ini menimbulkan keraguan serius [tentang] pendapat yang menekankan kemampuan partai-partai atau pen-lerintah kelas buruh untuk menclistribusikan keuntungan material secara egaliter… Hal ini tidak mendukung pendapat bahwa, pemerintahan sosialis dalam rnasyarakat kapitalis dapat melawan tekanan pasar lebih efektif dibanding pemerintahan lainnya. Kesimpulan pesimis tik Parkins tentang pengalaman sosial demokrat diikuti oleh Paul Stevenson (1974) dalam kasus Swedia. Dari penilaiannya terhadap beberapa penelitian, Stevenson berkesimpulan bahwa ketidaksetaraan ekonomi di Swedia tidak berbeda dari negara-negara kapitalis, dan tampaknya meluas pada tahun-tahun terakhir ini. Stevenson bahkan mencoba untuk memperkirakan sampai sejauh mana kemiskinan merupakan hal yang tetap merupakan gambaran penting dalam masyarakat Svvedia masa depan: “Jarnek menganggap mereka yang menerima kurang dari 14,500 kroner per tahun dalam tahun 1966 sebagai ‘berpenghasilan sangat rendah’. Kira-kira 15% dari pegawai mendapatkan lebih sedikit dari pendapatan di atas Kira-kira 76,1% seorang pembayar pajak Swedia mendapatkan kurang dari $ 3,846 (20 ribu kroner) pada tahun 1967 sedangkan 25,9°/0 pasangan pembayar pajak mendapat pendapatan dibavvah tingkat pendapatan tersebut ” (1974;49). Dalam penelitian mutakhir yang memperbandingkan distribusi penclapatan pada sejumlah masyarakat kapitalisbarat, Stevenson (1982) telah memperlihatkan bahwa, pada awal 1970-an Swedia mempunyai ketidaksetaraan distribusi sebelum diberlakukan pajak, tetapi setelah pajak mulai diberlakukan terjadi pemerataan clistribusi. Hal ini mengakibatkan penilaian yang lebih positif terhadap demokrasi sosial. Walauptin demikian keberatan dalam menerima pandangan ini tetap ada (Stevenson, 1982). Ternyata setelah diberlakukan pajak, distribusi pendapatan di Swedia tetap sama dengan masyarakat kapitalis barat lainnya. Lebih jauh lagi, negara-negara Skandinavia lainnya tidak lebih sukses dari Swedia dalam redistribusi pendapatan. Dalarn analisis terakhir, apabila pertanyaan yang penting adalah bagaimana prestasi negara sosial demokrat dibandingkan negara yang tidak melakukan paharn sosial demokrat, maka prestasi dari dernokrasi sosial sangat kecil. Sejak mereka berkuasa pada tahun 1930an, partai sosial idemokrat telah banyak mengalami perubahan ideologi. Perubahan-perubahan ini mengarah kepacla pengertian tentang definisi pemerataan sebagai “pemerataan dalam kesempatan” dan meninggalkan redistribusi keuntungan material. Sebagaimana diterangkan oleh Parkin, partai Buruh sosialis telah mencoba membentuk “sosialisme meritokratik”. Mereka telah melakukannya dengan memperluas ekses generasi muda kelas pekerja untuk rnengenyam pendidikan tinggi. Transformasi ini tidak mengejutkan. Karena pemerintah sosial demokratik Skandinavia ditegakkan dalam kerangka dasar ekonomi kapitalis, perekonomian yang diorganisasi dan didominasi oleh kelas kapitalis yang berusaha melindungi hak-hak istimewa mereka. Partai-partai sosial demokrat harus berhadapan dengan fakta ini, dan supaya dapat memerintah dengan sukses mereka harus mengakomodimya. Akomodasi ini mengakibatkan kapitulasi kepentingan elit ekonomi dan dengan demikian juga merupakan kompromi prinsip-prinsip filosofis mereka sendiri (bandingkart Szymanski, 1978). Semua ini telah menunjukkan kepekaan pernyataan Marxian bahwa pemerataan hanya dapat timbul dengan transformasi ekonomi, tidak hanya transformasi politik. Kegagalan eksperimen partai sosial demokrat untuk menciptakan masyarakat yang lebih egali ter tidakberarti merupakan kegagalan total. Demokrasi sosialis mungkin telah melakukanpenyelesaian yang belum sempurna (bandingkan Castles, 1978; Stephens, 1980; Steinmo, 1988; Davis dan Scase, 1985), walaupun negara-negara Skandinavia tidak dapat menghilangkan kemiskinan secara total, mungkin mereka telah melakukan usaha yang lebih dari rnasyarakat kapitalis lainnya untuk mengurangi meluasnya tingkat kemiskinan (Steinmo, 1988). Lebih jauh lagi, sistem nasionalisasi pelayanan kesehatan di Skandinavia tampaknya telah memberikan kelas subordinat kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan dibandingkan mereka yang berada di negara kapitalis. Tentu saja, semua ini rnasihjauh dari tujuan semula partai-partai sosialis Skanclinavia. Fakta ini harus menjadi perhatian dalam menilai secara cermat eksperimen sosialisme dernokratik.

Filed under : Bikers Pintar,