Advertisement

PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH – Yang terdapat di Indonesia, adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Pemerintah daerah tingkat I atau propinsi adalah gubernur dan DPRD; pemerintah Dati II atau kabupaten adalah bupati dan DPRD II. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuklah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Pemerintah daerah tingkat I (Dati I) dipimpin oleh kepala daerah tingkat I, yang disebut gubernur, sedangkan pemerintah Dati II dipimpin oleh kepala daerah tingkat II atau bupati. Yang juga merupakan daerah tingkat II adalah kota madia.

Calon kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan diajukan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang ada. Calon kepala daerah sedikit-dikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Sebulan setelah pengajuan calon itu disepakati, diselenggarakanlah pemilihan untuk menetapkan nama-nama calon terpilih kepala daerah, sedikit-dikitnya dua orang. Tetapi hak dan wewenang untuk mengangkat kepala daerah, baik untuk Dati I maupun Dati II, ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden.

Advertisement

Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah berkewajiban membelikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu, atau jika diminta oleh DPRD.

Sebagai bagian pemerintah daerah, DPRD juga mempunyai hak dan kewajiban, yang selanjutnya diatur dalam pasal 29 dan 30 Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah. DPRD mempunyai hak: (1) anggaran; (2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi setiap anggotanya; (3) meminta keterangan;, (4) mengadakan perubahan-perubahan; (5) mengajukan pernyataan pendapat; (6) prakarsa, dan (7) penyelidikan. Sementara itu kewajiban yang harus dilaksanakan adalah: (1) mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945; (2) menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen

GBHN, Ketetapan-ketetapan MPR, serta menaati segala peraturan perundangan yang berlaku; (3) bersama-sama kepala daerah menyusun V\PBD dan peraturan-peraturan daerah lainnya untuk kepentingan dae- rah : esuai dengan batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah; dan (4) memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat serta berpegang pada program pembangunan pemerintah.

prinsip-prinsip pemerintahan di daerah tercantum dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 yang antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan yang tersebar dan nerata di seluruh pelosok tanah air dan dalam rangca membina persatuan dan kesatuan bangsa, hubungan kerja yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Upaya ini perlu dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dan kebijaksanaan lainnya yang dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Atas dasar penggarisan yang terdapat dalam UUD 1945. GBHN dan Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah tahun 1974, dapatlah dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah: (1) pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab; (2) tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan Wawasan Nusantara. Dengan demikian pemberian otonomi daerah itu tidak membentuk negara dalam negara, tetapi diberikan dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa; (3) pemberian otonomi itu tetap mengingat kese isian hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (4) otonomi daerah dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dan kebijaksanaan lainnya yang mendorong kemajuan dan pembangunan daerah, misalnya desentralisasi. Otonomi daerah di sini berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya keps la pejabatnya di daerah. Sementara itu, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan inti pokok apa yang dimaksud dengan otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi, dapat diketahui asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dianut, yakni: (1) asas tugas pembantuan, yang berarti tugas untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya; (2) asas desentralisasi, yang berarti bahwa urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, terutama dinas-dinas daerah yang telah dibentuk; (3) asas dekonsentrasi, yang menunjukkan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, dan karenanya penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabat- pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab; pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksananya adalah terutama instansi-instansi vertikal, yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat. Di samping itu perlu pula diingat bahwa kebijaksanaan atas pelaksanaan urusan itu sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Adanya otonomi daerah dekonsentrasi maupun de-sentralisasi itu tidak berarti bahwa pemerintah daerah lepas sama sekali dari pemerintah pusat, atau sebaliknya, bahwa pemerintah pusat tidak boleh campur tangan terhadap pemerintahan di daerah. Prinsip otonomi daerah dan asas dekonsentrasi maupun dekonsentralisasi tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan Wawasan Nusantara. Di samping itu, pemerintah pusat tetap mempunyai peranan yang penting dalam bidang-bidang tertentu di daerah. Jadi otonomi seluas-luasnya kepada daerah sebagaimana ditetapkan flteh Ketetapan MPRS No. XXI/- MPRS/1966 tidak berlaku lagi. Di samping karena materinya telah tertampung dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988, juga istilah seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan.

Incoming search terms:

  • pengertian pemerintah daerah
  • arti PEMDa
  • Apa itu pemda
  • makna pemerintah daerah
  • pengertian pemerintahan daerah
  • Definisi pemerintah daerah
  • arti pemerintah daerah
  • pengertian pemda
  • arti pemerintahan daerah
  • pengertian kepala daerah

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian pemerintah daerah
  • arti PEMDa
  • Apa itu pemda
  • makna pemerintah daerah
  • pengertian pemerintahan daerah
  • Definisi pemerintah daerah
  • arti pemerintah daerah
  • pengertian pemda
  • arti pemerintahan daerah
  • pengertian kepala daerah