Advertisement

PENGERTIAN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA – Disingkat PDRI, dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatra Barat. PDRI dibentuk karena Belanda telah menangkap sejumlah pemimpin inti Republik, yakni Sukarno dan Hatta serta beberapa menteri. Sebelum terbentuknya PDRI, pemerintah pusat’Yogyakarta telah memberikan mandat kepada menteri kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang ketika itu berada di Sumatra Barat, untuk membentuk PDRI jika Sukarno-Hatta ditawan dan tidak dapat menjalankan mekanisme pemerintahan.

Pemberian mandat ini dipertegas dengan dikeluarkannya perintah harian oleh Wakil Presiden Hatta (sebelum ditawan), yang ditujukan untuk seluruh angkatan perang dan aparatur pemerintah. Perintah harian yang menjadi dasar legal bagi kelanjutan perjuangan itu antara lain berbunyi: “Mungkin pemerintah di Yogyakarta terkepung dan tidak dapat melaksa-nakan kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan pemerintahan di Sumatra. Apa pun yang terjadi dengan orang-orang pemerintahan di Yogyakarta, perjuangan diteruskan.”

Advertisement

Dengan demikian, eksistensi PDRI merupakan upaya untuk tetap menghidupkan pemerintah yang dapat mewakili dan secara sah membawa suara rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh tanah air. Perjuangan PDRI ini mendapat tanggapan rakyat Indonesia baik di Sumatra Barat, Aceh, Jawa, dan beberapa daerah lainnya serta perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Masyarakat internasional pun bersimpati terhadap perjuangan PDRI.

Perjuangan PDRI di Sumatra Barat. Seiring dengan serangan terhadap jantung ibu kota RI di Yogyakarta, pasukan Belanda juga melancarkan serangan mendadak ke Bukittinggi. Pesawat-pesawat pemburu dan pembom Belanda melancarkan aksinya terhadap ibu kota Propinsi Sumatra Tengah dan mendaratkan pasukannya di ujung selatan, di sekitar Danau Singkarak.

Sesaat setelah terjadinya serangan itu, terlihat kesibukan pejabat-pejabat pemerintah di Sumatra Barat. Pada hari itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang mengadakan kunjungan di sana segera mengadakan pertemuan kilat dengan beberapa pejabat tinggi setempat di gedung Tri Arga, guna mengambil langkah-langkah dan menentukan sikap sehubungan dengan terjadinya perubahan situasi politik dan militer akibat serangan pasukan Belanda tersebut.

Pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban (sebuah desa di perkebunan teh di kaki Gunung Sago, sekitar 18 kilometer sebelah timur Payakumbuh) diadakan rapat dengan para pemimpin untuk membentuk PDRI dan menetapkan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI merangkap menteri pertahanan, menteri penerangan dan menteri luar negeri ad interim (kemudian kedudukan menteri luar negeri ini diberikan kepada Mr. A.A. Maramis), dan Teuku Mohammad Hasan sebagai wakil ketua PDRI merangkap menteri dalam negeri dan menteri agama. Pejabat lainnya diangkat sebagai staf PDRI.

Berita pembentukan PDRI tersebut disebarluaskan ke seluruh tanah air dan ke luar negeri melalui pemancar YBJ-6. Melalui hubungan radio ini pula dibentuk komisariat di Jawa, untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bawah pimpinan Mr. Susanto Tirtoprodjo, I.J. Kasimo, K.H. Masykur, Mr. Supeno, dan R.P. Suroso. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa Letnan Jenderal Sudirman tetap menjabat Panglima Besar Angkatan Perang PDRI. Pak Dirman pun mendukung keberadaan PDRI. Para menteri Kabinet Hatta yang berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda di Yogyakarta dan ikut bergerilya juga menyokong PDRI. Untuk kelancaran tugas dan perjuangan menghadapi Belanda, PDRI juga mengangkat beberapa pejabat Gubernur Militer dan Komisaris pemerintahan di setiap propinsi Sumatra.

Sejak keberhasilan pemancar YBJ-6 berhubungan langsung dengan pemancar VWX-2 di India, pihak Belanda semakin gencar melakukan operasi untuk membungkam suara YBJ-6. Oleh sebab itu, ketika berada di daerah Lintau, pemancar itu terpaksa berpindah tempat sebanyak tiga kali, yakni Balai Tengah Palo Alai, dan Laros Air.

Dalam perjalanan bergerilya, rombongan yang bertugas mengamankan pemancar ini selalu mendapat bantuan dari masyarakat pedesaan. Untuk menghindari serangan Belanda lagi, rombongan selanjutnya meninggalkan daerah Lintau menuju Sawahlunto dan menetap di Saliburu. Dari lokasi ini pula pernah dilakukan komunikasi antara ketua PDRI dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang sedang dalam tawanan. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, pemancar YBJ-6 berfungsi untuk menetralkan semua siaran propaganda Belanda dengan menyiarkan siaran kontra propaganda Belanda.

Rakyat Aceh Mendukung PDRI. Kehadiran PDRI dalam sejarah perjuangan Indonesia ini sangat terasa di Aceh. Sebagai satu-satunya wilayah republik yang bebas dari kekuasaan Belanda, Aceh mempunyai peranan tersendiri dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peranan tersebui dilatarbelakangi oleh kesetiaan rakyat Aceh yang luar biasa terhadap republik, seperti tercermin dari dukungan mereka terhadap PDRI.

Bersamaan dengan serangan militer ke Bukittinggi (Sumatra Barat), Belanda juga menyerang Aceh, baik melalui darat, laut, dan udara. Blokade laut yang memang telah berlangsung sejak lama itu diteruskan. Dari udara dan laut Belanda menembaki pusat-pusat militer republik di Langsa, Lhokseumawe, dan Kuta- raja (kini Banda Aceh). Misalnya, pertahanan pantai dan udara yang ada di Lhok Nga, dekat Kutaraja, diserang dari laut dan udara tidak kurang dari 40 kali selama masa Agresi Militer Belanda yang kedua. Perlawanan yang diberikan oleh para pejuang menyebabkan tiga kapal Belanda (Jan van Gallen, Jan van Bucher, dan Banda) mengalami kerusakan, dua pesawat terbangnya tertembak.

Di darat, di daerah-daerah perbatasan terjadi pertempuran sengit di antara kedua kekuatan. Belandc berusaha keras menerobos garis pertahanan Aceh untuk memasuki daerah itu, di pihak lain para pejuang yang bergabung dalam pasukan Divisi X tidak hanya berusaha mempertahankan Aceh, tetapi bertekad merebut kota Medan dari tangan Belanda di front Sumatra Timur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pejuang Aceh cukup dapat mengimbangi kekuatan Belanda di front Sumatra Timur, meskipun tidak berhasil merebut Medan, dan mencegah kembalinya Belanda ke Aceh. Faktor pertama adalah dukungan dari para alim ulama terhadap perjuangan rakyat Aceh dalam mendukung PDRI. Faktor kedua adalah bahwa Aceh sudah sejak lama membentuk Resimen Istimewa Medan Area (RIMA), yang mempunyai fungsi khas mengkonsolidasikan perjuangan menentang Belanda di Sumatra Timur.

Kenyataan bahwa Aceh berada di luar kekuasaan Belanda sangat tidak menyenangkan. Untuk Belanda bahkan dapat dikatakan bahwa Aceh telah menjadi “duri dalam daging”. Sekalipun ada serangan dari angkatan laut dan udara Belanda, Aceh tetap merupakan daerah merdeka, bahkan malah mengirimkan pasi cannya untuk menghadapi Belanda di luar perbatasan. Hal ini sangat mengganggu strategi militer Belanda yang ingin menguasai front Sumatra Timur. Akan tetapi, lebih dari itu, adanya Aceh yang bebas dari kekuasaan Belanda itu menjadi simbol eksistensi republik dan memungkinkan pemerintah darurat di Sumatra Barat mempertahankan kewibawaannya.

Perjuangan PDRI di Jawa. Pada saat Belanda menyerang Yogyakarta, beberapa orang menteri sedang berada di luar kota. Secara kebetulan, Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Wirjoprodjo, Menteri Pemuda Supeno, dan Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo berada di Surakarta. Bertempat di balai kota Surakarta, pada tanggal 20 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri pula oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Suhardjo Hardjowardojo. Tanpa mengetahui adanya mandat presiden kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, tetapi sudah memperoleh informasi bahwa presi-den dan wakil presiden ditawan Belanda, para menteri ini memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat. Dr. Sukiman Wirjosandjojo diangkat sebagai ketua, sedangkan Susanto Tirtoprodjo sebagai wakil ketua. Menurut rencana mereka akan mengadakan rapat dengan Sri Susuhunan dan Mangkunegaran pada keesokan harinya. Sore hari tanggal 20 Desember mereka terpaksa meninggalkan Surakarta, sebab pasukan Belanda sudah mendekati kota itu.

Setelah meninggalkan Surakarta dan menempuh perjalanan sulit, rombongan “Pemerintah Darurat Surakarta” ini untuk sementara bermarkas di daerah Gunung Lawu. Sekitar hari Natal 1948, diperoleh berita tentang pembentukan PDRI di Sumatra. Untuk memudahkan hubungan dengan PDRI di Sumatra, rombongan tersebut pindah ke daerah Wonosari, sebab di sini terdapat pemancar radio.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di Jawa disampaikan kepada PDRI melalui siaran radio, baik oleh aparat militer maupun Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa (KPPD). Dalam laporan pada tanggal 2 Januari 1948, Kolonel Simatupang menyebutkan bahwa KPPD telah menyerahkan pimpinan perjuangan militer sehari-hari kepada Panglima Tentara Tertinggi Djawa 4PTTD), Kolonel A.H. Nasution, yang telah mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa sejak tanggal 22 Desember 1948.

Situasi dan kondisi perjuangan di Jawa agak berbeda dengan di Sumatra. Di Jawa aktivitas pemerintahan militer lebih menonjol daripada KPPD. Tetapi, seperti dikatakan Kolonel Simatupang, adanya KPPD sekurang-kurangnya “memberikan perasaan bahwa pemerintah masih tetap ada dan tetap berada di tengah-tengah rakyat dan tentaranya yang sedang berjuang”.

Adalah wajar bila terdapat perbedaan pandangan mengenai hal-hal tertentu, misalnya reaksi keras Jenderal Sudirman karena ia dan PTTD hanya didudukkan sebagai anggota dalam KPPD. Dengan demikian, Jenderal Sudirman merasa bahwa TNI hanya dijadikan alat negara saja dan tidak memiliki suara yang menentukan politik. Perasaan tidak puas Jenderal Sudirman ini disampaikan kepada PDRI pada tanggal 23 Januari 1949.

Incoming search terms:

  • pengertian pdri
  • apa itu PDRI
  • Peranan PDRI sebagai penjaga eksistensi RI
  • jelaskan tentang pdri
  • jelaskan peranan pdri sebagai penjaga eksistensi ri
  • apa yang dimaksud pdri
  • arti pdri
  • fungsi PDRI
  • peranan PDRI
  • tentang pdri

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian pdri
  • apa itu PDRI
  • Peranan PDRI sebagai penjaga eksistensi RI
  • jelaskan tentang pdri
  • jelaskan peranan pdri sebagai penjaga eksistensi ri
  • apa yang dimaksud pdri
  • arti pdri
  • fungsi PDRI
  • peranan PDRI
  • tentang pdri