Advertisement

PENGERTIAN PEMERINTAH – Atau pemerintahan, dalam arti sempit adalah pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan dalam arti luas, seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara; jadi, juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Tugas utama pemerintah adalah melaksanakan kehendak negara sebagaimana tercantum dalam UUD. Aga; tugas tersebut dapat dilaksanakan secara baik, pemerintah perlu diatur secara baik, termasuk yang menyangkut wewenang, bentuk, dan sistem pemerintahan yang disepakati. Keberhasilan tugas tersebut sangat ditentukan oleh aparatur pemerintah. Oleh se-bab itu, idealnya seluruh aparatur pemerintah adalah orang yang berkualitas, baik dalam kepandaian yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya maupun motivasi, disiplin, dan kejujurannya.

Advertisement

Pada awalnya pemerintah tampaknya hanya bertugas melaksanakan undang-undang yang dihasilkan oleh suatu negara. Akan tetapi, perkembangan dunia, seperti adanya pertambahan penduduk, perkembangan teknologi, dan kebutuhan ekonomi, telah pula mengubah fungsi dan tugas pemerintah. Pemerintah tidak hanya merupakan penjaga keamanan, tetapi penyelenggara kegiatan untuk menyejahterakan rakyatnya. Untuk itu pemerintah bertugas menggali segala sumber daya (sumber kekayaan) untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.

Poda dasarnya pemerintah juga mempunyai wewenang atau kekuasaan yang mencakup beberapa bidang, seperti administratif, perundangan-undangan, kehakiman (yudikatif), militer, dan diplomatik. Namun wewenang atau kekuasaan itu sering pula disebut tugas. Perbedaan istilah ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan, yakni keduanya bertujuan agar pemerintah dapat berjalan baik, hingga akhirnya dapat mencapai tujuan negara.

Tugas administratif erat sekali hubungannya dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan lain, seru penyelenggaraan administrasi negara. Salah satu kekuasaan administrasi yang sangat erat kaitannya dengan jalannya roda pemerintahan adalah kekuasaan untuk mengangkat pegawai-pegawai pemerintah.

Kekuasaan perundang-undangan adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan, dan membuat peraturan-peraturan umum bersama-sama dengan Dewan Perwakilan (lembaga legislatif). Contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh kepala eksekutif adalah memberi grasi, amnesti, dan sebagai- nya, kepada para terhukum. Kekuasaan ini merupakan fungsi kepala negara dalam bidang yudikatif.

Kekuasaan militer berarti kekuasaan untuk mengatur angkatan perang, menyelenggarakan peperangan, atau melakukan gencatan senjata, serta melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa negara yang kepala negaranya juga memegang kekuasaan tertinggi di angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Yang berkaitan dengan kekuasaan diplomatik adalah langkah untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, misalnya membuka hubungan diplomatik atau mengakui suatu pemerintahan/negara baru. Bentuk tugas diplomatik lainnya adalah mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, serta menerima dan mengirimkan wakil diplomatik.

Bentuk-bentuk Pemerintahan. Di dalam sistem ketatanegaraan maupun praktik kenegaraan ada bermacam-macam bentuk pemerintah. Ada yang membaginya berdasarkan jumlah orang yang diserahi tugas mengurus kepentingan bersama dan memegang kekuasaan untuk mengatur kebijaksanaan atau langkah- langkah agar kepentingan bersama itu dapat tercapai. Pembagian semacam ini dianut oieh Aristoteles (384 – 322 SM), yang membagi bentuk pemerintah menjadi enam, yakni: (1) monarki, yaitu suatu bentuk pemerintah yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan satu orang, yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang; (2) tirani, yaitu suatu bentuk pemerintah yang menegaskan bahwa kekuasaan negara dipegang oleh satu orang, yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan sendiri; (3) aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintah yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan sejumbh kecil rakyat, yang merupakan orang- orang terbaik (yang biasanya dikuasai oleh kaum bangsawan), dun yang menjalankan kekuasaannya itu untuk kepentingan semua orang; (4) oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintah yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan sejumlah kecil rakyat, yang menjalankan kekuasaannya itu untuk kepentingan sendiri. Dalam bentuk seperti ini biasanya yang memegang kekuasaan adalah kaum pedagang atau golongan rakyat biasa; (5) demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintah yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan sejumlah besar rakyat, yang menjalankan kekuasaannya itu untuk kepentingan semua orang; (6) anarki, saatu bentuk pemerintah yang kekuasaan negaranya dipegang oleh sejumlah besar rakyat, tetapi tidak berhasil menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan semua orang. Bentuk pemerintah anarkis umumnya menimbulkan bencana, karena orang dapat melakukan tindakan sewenang-wenang serta melakukan penindasan atas golongan minoritas atau golongan masyarakat yang tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintahan atau golongan penguasa.

Di samping itu, bentuk pemerintahan juga dapat dibagi berdasarkan cara penunjukan kepala negara. Pembagian seperti ini dipelopori oleh seorang sarjana Perancis, Duguit, yang membagi bentuk negara menjadi dua, yaitu kerajaan dan republik. Kerajaan atau monarki menunjukkan bahwa kepala negara, dalam hal ini raja, mendapatkan kedudukannya berdasarkan hak waris turun-temurun. Dalam republik, kedudukan kepala negara yang disandangnya diperoleh karena pilihan (dipilih), jadi bukan warisan turun-temurun.

Bentuk pemerintahan kerajaan ada dua macam, yakni monarki absolut (kerajaan mutlak) dan monarki terbatas (kerajaan terbatas). Pada kerajaan mutlak seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja dan setiap perkataannya merupakan undang-undang bagi rakyatnya yang harus dijalankan tanpa imbalan. Raja dapat memegang kekuasaan seperti itu karena pandangan rakyatnya tentang kedudukan raja. Masyarakat atau rakyat memandang rajanya sebagai wakil Tuhan, atau menyamakan kedudukan raja dengan Tuhan, atau beranggapan bahwa kedudukan yang ada adalah milik raja. Contohnya kepercayaan rakyat Jepang sebelum Perang Dunia II, yang memandang kaisar Jepang sebagai anak Dewa Matahari, Amaterasu. Pandangan seperti ini menyebabkan raja dapat berkuasa secara mutlak dan absolut. Penyelewengan atas kepercayaan rakyat ini dapat menimbulkan tirani. Pada umumnya dalam kerajaan-kerajaan kuno, baik di Eropa maupun di Asia, kepercayaan semacam ini masih berlangsung. Baru setelah pendidikan rakyat semakin meningkat, dan pada dasarnya juga membuka kesadaran rasio masyarakat, kepercayaan semacam itu mulai berkurang.

Kerajaan terbatas dapat dibagi menjadi dua, yakni monarki konstitusional dan monarki parlementer. Bila kekuasaan raja dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu, baik berupa undang-undang tertulis maupun undang-undang tidak tertulis, kerajaan semacam itu disebut kerajaan terbatas. Suatu kerajaan disebut kerajaan konstitusional bila kerajaan tersebut mempunyai undang-undang dasar. Ini berarti bahwa tindakan raja dibatasi oleh undang-undang dasar. Suatu kerajaan disebut kerajaan parlementer bila para menteri dalam pemerintahan itu bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Raja di sini hanya lambang, misalnya lambang pemersatu bangsa itu. Yang memegang pe-merintahan di sini bukan raja melainkan perdana menteri, yang dibantu oleh para menteri, yang tergabung menjadi satu dalam kabinet. Dalam monarki parlementer, parlemenlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sehingga parlemen dapat menambah dan mengubah undang-undang dasar.

Bentuk pemerintahan republik ada dua, yaitu republik dengan sistem parlemen dan renublik dengan sistem pemisahan kekuasaan. Dalam republik dengan sistem parlemen terdapat hubungan sangat erat antara badan legislatif dan badan eksekutif. Di sini menteri- menteri bertanggung jawab atas segala tindakan yang berhubungan dengan kekuasaan eksekutifnya pada parlemen. Ini berarti bahwa kabinet atau dewan menteri harus mendapat kepercayaan dari parlemen. Hal ini juga mengandung arti bahwa kebijaksanaan kab’ net harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagiai besar anggota parlemen (biasanya partai pemenang Sistem pemerintahan yang seperti ini juga sering di sebut Kabinet Parlementer.

Republik dengan sistem pemisahan kekuasaan menunjukkan secara tegas adanya pemisahan antara ba dan eksekutif dan badan legislatif. Para menteri bertanggung jawab kepada kepala pemerintah, dan parlemen tidak dapat menjatuhkan kabinet (dewan menteri). Sistem yang seperti ini biasanya disebut Kabinet Presidensial.

Di samping itu, masih dikenal pula republik dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dalam republik yang seperti ini, tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh warga negara. Pengawasan itu dapat dilaksanakan melalui referendum baik referendum obligatoire maupun referendum fakultatif.

Sistem pemerintahan yang berlaku bagi suatu negara dapat dilihat dari konstitusi atau undang-undang dasar negara yang bersangkutan.

Incoming search terms:

  • Dewan Pemerintahan umumnya dalam bentuk dewan pemerintahan militer
  • Apabila kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang secara mutlak bisa mengakibatkan
  • apabila kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang secara mutlak mengakibatkan
  • dewan pemerintahan militer
  • istilah dewan pemerintahan militer
  • dewan pemerintahan umumnya dalam bentuk dewan pemerintahan militer disebut
  • apabila kekuasaan pemerintah dipegang oleh satu orang secara mutlak bisa mengakibatkan
  • apabila kekuasaan pemerintah dipegang
  • apabila kekuasaan pemerintah di peganh
  • akibat kekuasaan pemerintahan di pegang satu orang secara mutlak

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • Dewan Pemerintahan umumnya dalam bentuk dewan pemerintahan militer
  • Apabila kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang secara mutlak bisa mengakibatkan
  • apabila kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang secara mutlak mengakibatkan
  • dewan pemerintahan militer
  • istilah dewan pemerintahan militer
  • dewan pemerintahan umumnya dalam bentuk dewan pemerintahan militer disebut
  • apabila kekuasaan pemerintah dipegang oleh satu orang secara mutlak bisa mengakibatkan
  • apabila kekuasaan pemerintah dipegang
  • apabila kekuasaan pemerintah di peganh
  • akibat kekuasaan pemerintahan di pegang satu orang secara mutlak