Advertisement

Dalam dunia politik, pemilihan umum (pemilu) diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, terutama demokrasi Barat. Pada 1975. hanya 33 negara di dunia ini yang tidak menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pemimpinnya. Namun bagi kebanyakan negara, pertanyaan yang lebih penting adalah, pemilu macam apa yang seharusnya dilaksanakan? Di 33 negara lain, dalam pemilu hanya satu kandidat yang dicalonkan untuk suatu jabatan. Inilah pemilu “pengesahan” (consent elections). Umumnya, yang mengadakan pemilu kompetitif adalah negara-negara Barat. Sistem pemilu memberi pedoman tentang siapa yang memilih/dipilih, bagaimana prosesnya, seberapa sering atau kapan saja pemilu itu perlu diadakan, dan sebagainya. Di abad 20, kebanyakan negara memberi satu hak suara untuk setiap warga negara dewasa. Namun ini tidak terjadi seketika, karena dahulu ada kelompok tertentu (wanita, kaum minoritas) yang tidak punya hak suara. Pemerataan hak suara didasarkan pada azas persamaan atau prinsip “satu orang bernilai satu suara’. Di sebagian besar negara, tanggung-jawab pendaftaran pemilih ada di pundak pemerintah. Sedikit pengecualian masih ada, misalnya di beberapa negara bagian di AS, yang menyerahkan pendaftaran itu ke masyarakat sendiri. Hal ini turut menjelaskan mengapa keikutsertaan warga AS dalam pemilihan presiden sejak 1960 hanya berkisar 60 persen sedangkan di negara Barat lainnya umumnya mencapai 80 persen. Pemilik suara di AS sejak awal dapat mengetahui untuk siapa suaranya. Jika tidak ada kandidat yang menarik, maka biasanya ia takkan memakai hak suaranya. Jadi. tingginya persentasi pemakai suara tidak menjamin mutu demokrasi. Di Jerman Timur, sejak 1964 hingga runtuhnya negara ini, pemilik suara yang memakai hak suaranya mencapai 99.9 persen. Pemilu memiliki beberapa fungsi. Antara lain menentukan peme-rintahan secara langsung maupun tak langsung; sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; sarana rekrutmen politik; serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Fungsi-fungsi ini berlainan di setiap negara; di sejumlah negara tertentu, yang menjalankan fungsi-fungsi itu bukan pemilu melainkan partai atau kelompok yang berkuasa. Di negara-negara seperti Belgia, Italia, Denmark dan Belanda, yang menentukan komposisi pemerintahan bukan pemilu, melainkan tawar-menawar antara berbagai partai peserta pemilu. Pemilik suara baru punya pilihan kalau orientasi partai-partainya kontras. Dampak pemilu terhadap kebijakan publik sangat tergantung pada disiplin atau kekompakan partai yang tengah menguasai pemerintahan. Sampai sejauh ini, sistem dua partai ala Inggris dipercaya sangat mendukung terciptanya pemerintahan yang peka terhadap kepentingan pemilik suara. Dewasa ini, pemilu yang sifatnya lebih langsung dan spesifik, yakni referendum, kian sering diadakan. Ada tiga unsur pemilu. Pertama adalah obyek pemilu, yakni warga yang memilih pemimpinnya. Kedua adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. Ketiga adalah sistem pemilihan (electoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen atau pemerintahan. Sistem pemilu cukup bervariasi, mulai dari sistem mayoritas absolut (misalnya di Perancis) di mana pemenang harus memperoleh sekurang- kurangnya separuh dari total suara; sistem pluralis (dipraktekkan di sebagian besar negara berbahasa Inggris) dengan berbagai tingkatan proporsionalitas, mulai dari representasi proporsi murni (misalnya di Belanda) di mana 0,67 persen dari total suara dapat memberi sebuah kursi di parlemen bagi sebuah kelompok, hingga ke sistem yang memadukan berbagai mekanisme seperti di Jerman (separuh kursi di parlemen diberikan kepada pihak yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk setiap pihak yang memperoleh 5 persen suara).

Proporsionalisme mulai diperkenalkan di awal abad 20 untuk menjamin bahwa semua kelompok di masyarakat memiliki wakil di parlemen, dan agar minoritas tidak terancam oleh mayoritas. Hal ini memperbesar aspek keterwakilan, namun jika tidak ada partai mayoritas. pemerintahan cenderung tidak stabil. Sistem pluralitas Inggris menjamin kestabilan pemerintahan, namun mengorbankan aspek keterwakilan itu. Pada bulan Oktober 1974, Partai Buruh menguasai 51 persen kursi di parlemen, namun ia hanya punya 39 persen suara. Masing-masing sistem mengutamakan nilai yang berbeda. Kebanyakan negara Barat memilih proporsionalisme dalam berbagai tingkatan. Sampai sejauh ini belum ada tipologi pemilu yang akurat. Para pengamat hanya dapat mengukur derajat dukungan berdasarkan efektivitas partai dan pergantian penguasa di pemerintahan. AS punya dua partai utama. Belanda dan Denmark punya selusin. Italia, Swedia dan Norwegia cukup lama dikuasai partai tunggal yang dominan. Di Perancis, pergantian partai penguasa hanya terjadi sekali sejak tahun 1958. Key (1955) membedakan pola pemilu di AS berdasarkan aspek pemeliharaan (terpeliharanya loyalitas terhadap partai tertentu), deviasi (pengalihan jangka pendek suara ke partai lain), dan pergeseran (pergantian dukungan terhadap partai tertentu yang relatif berjangka panjang). Pengaruh pemilu terhadap kebijakan relatif terbatas. Para tokoh di birokrasi, lembaga peradilan. dan kelompok-kelompok kuat yang tidak perlu menjalani pemilu, ikut mempengaruhi kebijakan. Sampai sekarang, prinsip “suara memberi pengaruh, sumber daya yang menentukan” masih berlaku. Perdebatan tentang pengaruh relatif faktor-faktor sosioekonomi atau partai politik (atau pemilu) terhadap kebijakan belum membuahkan kesimpulan yang pasti. Bahkan pengaruh pemerintah pun bisa bergeser, tergantung pada kekuatan sentralisasi di masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat pasar dan pluralis, pemerintah hanya merupakan satu dari sekian banyak penentu kebijakan, sedangkan pemilu dan suara mayoritas sekedar dua dari sekian banyak elemen demokrasi representatif/ perwakilan. Adanya pemilu kompetitif tidak menjamin kepekaan politik kalangan elite. Masih banyak faktor lain dalam tubuh elite itu sendiri yang turut berperan mulai dari pertimbangan senioritas, kepemilikan sumber daya yang menentukan daya tawar-menawar, dan sebagainya. Betapa pun, pemilu merupakan bukti yang sah bagi sebuah pemerintahan untuk menyatakan dirinya demokratis.

Advertisement

Incoming search terms:

  • pemilu kompetitif adalah pemilu yang diselenggarakan di negara yang menganut sistem
  • pemilu kompetitif
  • pemilu kompetitif adalah pemilu yang diselenggarakan dinegara yang menganut sistem
  • pengertian pemilu kompetitif
  • pengertian kursi rakyat
  • pemilu kompetitif adalah pemilu yang deselenggarakan di negara yang menganut sistem
  • arti kursi rakyat
  • pemilu yang kompetitif
  • Pengertian suara rakyat
  • definisi pemilu kompetitif

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar,

Incoming search terms:

  • pemilu kompetitif adalah pemilu yang diselenggarakan di negara yang menganut sistem
  • pemilu kompetitif
  • pemilu kompetitif adalah pemilu yang diselenggarakan dinegara yang menganut sistem
  • pengertian pemilu kompetitif
  • pengertian kursi rakyat
  • pemilu kompetitif adalah pemilu yang deselenggarakan di negara yang menganut sistem
  • arti kursi rakyat
  • pemilu yang kompetitif
  • Pengertian suara rakyat
  • definisi pemilu kompetitif