Advertisement

PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN – Atau istilah populernya training, diselenggarakan dengan tujuan utama membekali karyawan baru dengan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaannya, serta meningkatkan prestasi kerja dan efektivitas karyawan lama melalui penyegaran. Manajemen pendidikan dan latihan termasuk bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia.

Sebelum program pendidikan dan pelatihan atau ke arah penyatuan Golongan Merdeka. Edisi pertama berisi sebuah pernyataan dari Klub Pendidikan Nasional Indonesia di Jakarta, Malang, Surabaya, dan Palembang.

Advertisement

Mereka mendasarkan diri pada dua prinsip utama, yaitu Kebangsaan (Nasionalisme) dan Kerakyatan (Demokrasi). Haluan Sosial-Revolusioner dinyatakan dalam pembentukan organisasi massa proletariat yang dihadapkan kepada kaum kapitalis dan borjuis, tanpa memperhatikan apakah dari luar atau dari dalam negeri sendiri. Menurut mereka, kapitalisme dan borjuis sangat mempengaruhi adanya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Adanya perbedaan kelas inilah yang sama sekali tidak dapat diterima oleh PNI Baru. Oleh karena itu PNI Baru lebih menekankan pada pembentukan kader-kader yang terdidik yang harus mengajar massa. Dengan dasar pendidikan ini, masyarakat atau massa yang dicetak oleh PNI Baru bebas dari kelas-kelas, bebas dari pengaruh kapitalis dan imperialisme.

Selain menerbitkan surat kabar, langkah lebih lanjut ke arah penyatuan Golongan Merdeka adalah mendesak segera dibentuknya suatu komite yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan Golongan Merdeka di Jakarta. Komite ini bernama Komite Perikatan Golongan Merdeka, yang dibentuk sekitar bulan September 1931 atau Oktober. Tidak jelas siapa-siapa anggotanya, sekalipun bisa diduga bahwa para pemimpin Golongan Merdeka di Jakarta, termasuk Sudjadi dan Sukemi, memainkan peranan sangat penting. Pada tanggal 1931 Oktober kowtiie itu mengadakan pertemuan dengan wakit-wakil seluruh Goloirgan Merdeka, di Jakarta untuk merencanakan sebuah partai baru. Pertemuan itu menghasilkan keputusan: (1) menugaskan kelompok Studi Rakyat Indonesia dari Bandung untuk menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan 2) membentuk partai itu pada konferensi di Yogyakarta bulan Desember.

Konferensi Yogyakarta ini diadakan pada tanggal 25-27 Desember 1931 di bawah pimpinan Sukemi. Dalam acara pembentukan partai baru itu terdapat ketidaksepakatan tentang bentuk partai yang akan dibentuk dan bagaimana hubungan yang sebaiknya dengan Partindo. Setelah membicarakan nama-nama seperti Partai Indonesia Merdeka, Partai Daulat Rakyat Indonesia, atau pun nama lama, Partai Nasional Indonesia, sampailah pada suatu kesepakatan pembentukan sebuah badan yang disebut Pendidikan Nasional lndonesia Baru. Untuk sementara waktu PNI Baru -lebih menekankan pendidikan di kalangan pemimpin gerakan nasionalis. Kongresnya yang pertama direncanakan pada bulan Juni dan Juli 1932.

Pada tanggal 24 Agustus 1932 pimpinan organisasi diserahkan kepada Hatta. Setelah Hatta memegang kekuasaan dalam PNI Baru, organisasi itu segera meluaskan kegiatannya. Pada bulan Juni 1932 organisasi itu baru mempunyai 12 cabang, tetapi pada bulan Februari 1933 bertambah menjadi 32 cabang penuh, 26 cabang di antaranya berada di Jawa, 10 calon cabang dan 24 cabang yang masih dalam persiapan. Jumlah seluruhnya 66 cabang. Secara umum partai ini paling kuat di Jawa Barat dengan jumlah cabang dan anggotanya yang semakin menurun ke arah timur, meskipun ada cabang yang kuat di Surabaya.

Kursus-kursus kader didasarkan pada pamflet yan ditulis oleh Hatta pada akhir tahun 1932 yang beriif dul Kearah Indonesia Merdeka. Pamflet itu menjelaskan dasar-dasar dan taktik-taktik partai serta gambaran selintas tentang masyarakat yang dicita-citakan setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya Hatta menjelaskan adanya tiga macam bangsa, yakni bangsa yang diperintah oleh ningrat, bangsa yang diperintah oleh para cerdik pandai, dan bangsa yang diperintah oleh rakyat. Ia mengeritik ningrat Indonesia yang mendukung penjajah Belanda, sambil menyatakan harapannya untuk menciptakan kembali suatu negara Indonesia merdeka dengan pemerintahannya sendiri. Ia juga mengeritik para cendekiawan Indonesia yang kelak merdeka itu. Ia menyatakan bahwa PNI Baru menghendaki suatu kebangsaan rakyat dan kedaulatan rakyat yang lebih dari itu. Demokrasi yang sesungguhnya akan mencakup bidang ekonomi dan bidang politik. Ia juga menarik kontras yang tajam antara individualisme Barat dan kolektivisme masyarakat pedesaan Indonesia pada jaman pra-kolonial.

PNI Baru di kota Cirebon mempunyai cabang yang cukup besar dengan jumlah anggota 100 orang, dengan wakil ketuanya seorang Pegawai Dinas Telepon dan Telegram, dan membawahkan beberapa anak cabang yang menurut laporan resmi pemerintah mempunyai 1.000 orang anggota atau anggota dalam masa percobaan. Sebanyak 400 orang di antaranya berasal dari daerah Indramayu. Menurut sumber-sumber pemerintah, partai itu mendapat tanggapan baik dari guru-guru sekolah di kota maupun di desa dan memusatkan kegiatannya pada penyelenggaraan pertemuan-pertemuan dan kursus-kursus di desa-desa guna mengumpulkan dan melatih kader-kader setempat. Keberhasilan partai di daerah Indramayu merekrut anggota tampaknya disebabkan oleh kepandaian para pemimpin setempat yang dengan jeli memanfaatkan ketidaksenangan yang sudah meluas terhadap kese- wenang-wenangan residen dan kejengkelan yang telah lama terpendam terhadap monopoli garam oleh pemerintah, serta larangan-larangan untuk mengambil kayu jati di sekitar hutan itu. Pendapatan para petani yang menurun secara tajam sebagai akibat dari depresi ekonomi semakin memperbesar kejengkelan tersebut.

Setelah PNI Baru mulai membentuk organisasi di daerah itu, penjualan garam menjadi menurun, karena para petani secara tidak sah membuat garam sendiri. Hal ini juga didorong oleh pemimpin PNI Baru setem- pat yang menjanjikan perlindungan bagi orang-orang yang melanggar peraturan pemerintah tentang monopoli garam. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup menu at laporan resmi pemerintah diberikan janji bahwa dengan memiliki kartu tanda anggota PNI Baru seseorang akan kebal terhadap penahanan.

Mulai sejak pertengahan tahun 1932 para pemimpin PNI Baru setempat mulai menjanjikan kekebalan yang sama bagi para anggota yang pergi ke hutan jati dan menebang pohonnya, baik untuk dipakai sendiri maupun dijual. Keengganan rakyat menerima larangan pemerintah terhadap pengambilan kayu jati dari hutan selalu menjadi masalah bagi para pejabat pemerintah setempat di seluruh Jawa. Pelanggaran-pelang- ga an terhadap undang-undang kehutanan ini tampaknya meningkat sejak tahun 1930-an, sebagai akibat depresi, dengan sejumlah pelanggaran yang tercatat sebanyak 45.000 kali di seluruh daerah itu pada tahun 1936. Di Cirebon pelanggaran-pelanggaran itu meningkat dengan tajam semenjak tahun 1932. Namun pertumbuhan pengaruh PNI Baru di Indramayu tercermin pada banyaknya anggota partai yang terpilih menjadi kepala desa pada tahun 1933.

Untuk mengendalikan kejadian itu, Residen van derPlas tampaknya memberikan reaksi dengan memperkuat kekuasaan para lurah, kaum bangsawan setempat, dan mencari dukungan kiai desa. Kelompok- kelompok ini pada dasarnya menentang PNI Baru dan juga masuknya Partindo ke daerah pedesaan.

Taktik-taktik ini juga dikombinasikan dengan operasi militer. Pada bulan Maret 1933, umpamanya, ia memerintahkan penahanan para pemimpin PNI Baru Indramayu dan memperingatkan badan Pengurus PNI baru dan Pengurus Partindo Cabang Cirebon agar tidak menyatakan dukungan dalam bentuk apapun terhadap para pemimpin tersebut, dengan ancaman bahwa mereka sendiri akan ditahan. Van der Pias menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 1933 ia telah berhasil membatasi gerak PNI Baru dan Partindo sehingga hanya berkembang di dalam kota Cirebon.

Berbagai insiden yang serupa dengan yang terjadi di Indramayu tampaknya juga terjadi di tempat-tempat lain di Jawa pada tahun 1933. Tetapi, di cabang Pedan, dekat Surakarta, Jawa Tengah, PNI Baru, karena sebab-sebab yang belum pernah dijelaskan, mendapat dukungan dari para kiai di desa-desa. Menurut laporan polisi, di kampung Jonggo, cabang Pedan terdapat anggota yang sekaligus juga propagandis dan kiai yang cukup terkenal di daerahnya, yang bernama Mangundimedjo. Ia dengan cepat memperoleh pengikut sebanyak 700 orang. Mangundimedjo tampaknya telah menarik perhatian para pengikutnya dengan agar tidak turut dalam kerja paksa dan tidak membayar pajak sambil menawarkan perlindungan bagi siapa saja yang mengikuti sarannya. Bahkan ia menyarankan pengikutnya untuk terus menggarap sawah dan tanah desa meskipun dilarang dan menyerukan bahwa daripada membayar pajak, lebih baik para anggota menyumbang kepada PNI Baru cabang Pedan. Tak pelak lagi polisi pun menahannya dan pajak tetap saja dipungut, serta para pengikutnya kembali ke masyarakat desa sambil menyembunyikan kekesalan yang telah mendorong me-reka untuk mengikutinya.

Pengurus pusat PNI Baru dengan cepat dan tegas menanggapi ketidakberhasilan pemimpin cabang Pedan dalam memanfaatkan protes para petani terhadap ketidakberesan di daerah mereka untuk tujuan-tujuan ideologis yang lebih luas dalam gerakan nasionalis. Pada bulan Februari 1933, Sukemi seorang anggota pengurus pusat, berangkat dari Yogyakarta untuk menghadiri suatu rapat khusus pengurus cabang Pedan. Ia memberi tahu para peserta rapat bahwa mereka terlalu bersemangat dalam merekrut anggotanya, dan karena itu semua anggota cabang diturunkan statusnya menjadi calon anggota sampai mereka menjalani kursus-kursus latihan yang intensif dengan hasil yang cukup memuaskan. Anak cabang di Jonggo dibubarkan dan badan pengurusnya diperingatkan agar di masa mendatang lebih berhati-hati dalam menerima anggota baru. Cita-cita yang bertujuan menolong rakyat marhaen atau rakyat jelata ini tidak luput dari incaran operasi politik pemerintah jajahan. Pukulan pertama dari serangkaian tindakan terhadap para nonkooperator datang pada tanggal 27 Juni dengan diberlakukannya larangan bagi semua pegawai pemerintah untuk menjadi anggota PNI Baru atau Partindo. Hal ini disusul dengan penahanan Sukarno pada tanggal 1 Agustus dan penerapan pembatasan-pembatasan yang melumpuhkan hak berkumpul dari Partindo dan PNI Baru di seluruh negeri jajahan. Kegiatan PNI Baru dapat dikatakan diakhiri oleh Jaksa Agung pada awal bulan Oktober, dengan menginstruksikan pejabat-pejabat pemerintah di daerah untuk melarang semua rapat partai, baik rapat umum maupun bukan rapat umum. Tindakan ini kemudian disusul dengan pembredelan surat-surat kabar milik Partindo, PNI Baru, dan PSII.

Para pemimpin PNI Baru, di samping menyesalkan penahanan Sukarno dan mengeritik pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap semua partai nonkooperasi, melihat tindakan pemerintah sebagai bukti tentang benarnya argumen-argumen mereka dalam dua tahun terakhir ini. Hatta menganggap tindakan pemerintah itu mempersempit ruang gerak kaum nasionalis.

Incoming search terms:

  • prestasi partindo

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • prestasi partindo