refugees (pengungsi)

Konsep pengungsi pada awalnya adalah sebuah kategori hukum, politis, budaya dan sosiologis. Sebagai konsekuensinya, sebutan atau label pengungsi tidak hanya memiliki konotasi-konotasi budaya umum dan kekhususan hukum, melainkan juga sarat dengan bawaan analitis (Marx 1990; Zetter 1988; 1991). Pengungsi juga berarti penduduk heterogen yang hidup di berbagai tempat yang dibedakan dari kelompok migran biasa sebagai sebuah obyek bagi kajian berbagai disiplin.

Dimensi-dimensi politik dan hukum

Meski fenomena pengungsi bukan sesuatu yang asing di abad ke-20 (Marris 1985), pengertian teknisnya, sejak dikembangkan pada akhir PD I, berhubungan dengan pembedaan antara kelompok-kelompok yang kehilangan perlindungan dari negara mereka sendiri (yaitu pengungsi) dengan kelompok migran biasa (imigran). Pada periode ini, pengungsi tidak hanya didefinisikan sebagai orang-orang yang mencari keselamatan, melainkan juga orang-orang yang terpaksa melintasi perbatasan internasional akibat ancaman-ancaman politik tertentu (Skran 1989). The ascription refugee (sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pengungsi 1933) membagi status ini sesuai dengan nasionalitasnya masing-masing, seperti bangsa Rusia, Armenia, Asiria dan Turki (Skran 1989: 21). Konvensi internasional ini juga mewajibkan negara penerima untuk menyediakan bantuan dan perlindungan. Sebuah kategori lain dari orang-orang yang memerlukan perlindungan internasional diidentifikasi pada tahun.

Konvensi Pengungsi 1938 yang memikirkan status bangsa Jerman yang didenasionalisasi, terutama bangsa Yahudi (Goodwin-Gill 1990; Skran 1989). Penting untuk dicatat bahwa definisi pra-PD II mengidentifikasi pengungsi dalam pengertian anggota sebuah kelompok nasional di mana situasi politiknya menyebabkan mereka mengungsi.

Alat hukum internasional utama  UN Convention Relating to the Status of Refugees tahun 1951 — muncul sebagai pengalaman yang di-dapat bangsa Eropa dari PD II. Para perancang konvensi itu — 35 orang yang kebanyakan berasal dari negara-negara blok-barat (Wei 1994) mendefinisikan pengungsi sebagai individu-individu, bukannya kelompok, yang memiliki “ketakutan yang nyata akan penyiksaan karena ras, agama, nasionalitas, keanggotaan dari kelompok sosial atau opini politik tertentu”. Definisi ini diterapkan pada orang-orang yang menghindari kejadian-kejadian yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951. Meskipun pemerintah seharusnya menerapkan definisi ini pada seluruh pencari keselamatan dengan sikap yang netral, dan lembaga UNHCR harus menjadi sebuah badan yang sama sekali non-politis, pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Akibat politik Perang Dingin, orang- orang yang keluar dari negara-negara komunis biasanya diberi perlindungan dan tindakan penerimaan ini dilakukan demi tujuan-tujuan ideologis (Loescher 193: 59; Loescher dan Scanlan 1986).

Pada akhir periode dekolonisasi, pengungsi menjadi permasalahan global dan Protokol 1967 telah memperluas definisi pengungsi di luar perbatasan Eropa. Baik konvensi O AU (Organization of African Unity) maupun Deklarasi Kartagena memasukkan orang-orang yang meninggalkan negaranya “akibat agresi dari luar, pendudukan, dominasi asing ataupun kejadian-kejadian yang sangat mengganggu tatanan publik” ke dalam definisi pengungsi. Salah satu ciri penting dari semua konvensi internasional ini adalah adanya kritik negatif (negative stricture) (yaitu kondisi non-refoulemenl) bagi negara-negara penanda-tangan tanpa mewajibkan mereka untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Di sisi lain, perlindungan dalam pengertian hukum Islam telah menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan (Elmadmad 1993).

Meskipun Konvensi 1951 yang berhubungan dengan Status Pengungsi telah dipersiapkan pada saat pengusiran bangsa Palestina pada tahun 1948. masyarakat internasional mengakui adanya kesulitan untuk mempersatukan mereka dalam otoritas High Commissioner for Refugees, yang seharusnya bersifat non-politis, dan negara-negara Arab juga menentang dimasukkannya bangsa Palestina karena mereka menganggap PBB bertanggung jawab langsung dalam penciptaan krisis pengungsi dan meyakini bahwa masyarakat internasional seharusnya menanggung akibatnya. bukannya melemparkan beban pada negara-negara yang didatangi para pengungsi. Sebagai konsekuensinya, sebuah badan hukum dan bantuan independen. UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) bagi para pengungsi Palestina di Timur Dekat, didirikan di bawah resolusi Majelis Umum PBB 194 (III) tahun 1948 untuk mengakomodasi kasus ini.

Berdasarkan definisinya, orang Palestina ter-daftar sebagai pengungsi oleh UNRWA jika mereka kehilangan rumah dan lingkungannya dan mengungsi di salah satu negara di mana organisasi ini memberikan bantuannya. Lebih lanjut, status para pengungsi Palestina diturunkan melalui garis ayah. Dengan demikian penentuan status pengungsi, bantuan dan perlindungan itu dipengaruhi oleh agenda-agenda geopolitik yang berlaku.