Advertisement

PENGERTIAN PERSETUJUAN LINGGAJATI – Dilakukan antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Bangsa Indo­nesia bersikap mempertahankan dengan gigih status Indonesia merdeka berdasarkan proklamasi kemerde­kaan tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan bangsa Be­landa berusaha keras menguasai kembali Indonesia dan tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indone­sia. Perundingan-perundingan diadakan sejak tanggal 17 November 1945 sampai 25 Maret 1947. Persetu­juan tercapai setelah perundingan di Linggajati (Cire­bon). Dalam perundingan-perundingan ini, Inggris menjadi penengah.

Hubungan pertama terjadi secara informal antara Presiden Sukarno dan Letnan Gubernur Jenderal H. J. van Mook pada tanggal 23 Oktober 1945. Kedua pi­hak tidak puas terhadap hasil pertemuan ini, lebih-le­bih pihak Indonesia. Pada bulan November 1945, pe­merintah Indonesia mengeluarkan maklumat politik ..yang isinya menyerukan kepada Belanda untuk mengakui negara dan pemerintahan RI. Dinyatakan pula bahwa pemerintah RI bersedia membayar semua utang pemerintah Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dan berjanji akan mengembalikan semua mi­lik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Untuk merealisasikan maklumat ini, Kabinet Presidensial di­ganti dengan Kabinet Ministerial. Sutan Sjahrir ke­mudian ditunjuk sebagai perdana menteri.

Advertisement

Perundingan resmi pertama diadakan pada tanggal 17 November 1945 antara Indonesia dan Belanda. Pe­rundingan ini dipimpin oleh Sir Philip Christison dari Inggris. Perundingan pertama ini gagal dan tidak menghasilkan penentuan agenda perundingan berikutnya. Inggris mendorong untuk berunding kem­bali dan mengirimkan diplomat ulungnya Sir Archi­bald Clark Kerr. Pada tanggal 10 Februari 1946 pe­rundingan antara Indonesia dan Belanda diadakan di bawah pimpinan Sir Archibald Clark Kerr. Dalam pe­rundingan ini van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri atas enam pa­sal, yang isi pokoknya: (1) Indonesia akan dijadikan negara commonwealth berbentuk federasi yang me­miliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Ke­rajaan Belanda; (2) masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda; (3) sebelum pembentukan com­monwealth akan dibentuk pemerintah peralihan sela­ma 10 tahun; (4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Dalam perundingan ini Indonesia be­lum memberikan usul balasan.

Reaksi-reaksi muncul terhadap diadakannya pe­rundingan tanggal 10 Februari 1946/Oposisi terhadap Kabinet Sjahrir sangat keras. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100 persen terhadap Republik Indo­nesia. Akibatnya Kabinet Sjahrir menyerahkan man­dat kepada presiden. Akan tetapi Sjahrir ditunjuk kembali sebagai formatur kabinet, dan pada tanggal 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir yang baru (Kabinet Sjahrir II) terbentuk. Kabinet Sjahrir II kemudian me­nyusun usulan balasan pemerintah RI, yang terdiri atas 12 pasal yang isi pokoknya antara lain: (1) Repu­blik Indonesia harus diakui sebagai negara yang ber­kedaulatan penuh atas wilayah Hindia Belanda; (2) pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggung jawab Republik Indonesia; (3) federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan urusan luar negeri dan pertahan­an diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdi­ri atas orang-orang Indonesia dan Belanda; (4) tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara RI; (5) pemerintah Belanda ha­rus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat dite­rima sebagai anggota PBB; (6) selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan Belanda dan inteniran lainnya.

Selain sukar diterima oleh sebagian rakyat Indone­sia, usul balasan ini ditolak oleh van Mook. Sebagai balasannya van Mook mengajukan usul pengakuan terhadap RI sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas dalam rangka Kerajaan Belanda. Wakil semua daerah dan wakil golongan minoritas akan ber­kumpul untuk menetapkan bentuk negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Pasukan-pasukan Belan­da akan mendarat untuk menggantikan tentara serikat.

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Sjahrir membe­rikan jawaban yang isi pokoknya: (1) supaya pemerin­tah Belanda mengakui RI de facto atas Jawa dan Su­matra; (2) supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS); (3) RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Ku- rasao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda. Dengan usul balasan ini pihak Belanda menganggap kedua belah pihak sudah saling mende­kati, dan perundingan-perundingan selanjutnya perlu ditingkatkan. Sementara itu, langkah mundur Sjahrir sejauh ini mendapat reaksi yang keras dari pihak opo­sisi.

Perundingan kedua belah pihak kemudian diada­kan di Hooge Veluwe (Belanda). Delegasi RI, yang pada tanggal 4 April 1946 berangkat ke Belanda, ter­diri atas Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Pihak Belanda diwakili oleh J.H. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Indenburgh, Dr. van Royen, Prof. van Asbeck, Sultan Pontianak Abdul Hamid Al Kodri, dan Suryo Santoso dari KNIL. Da­lam perundingan ini ternyata pihak Belanda menolak rancangan hasil perundingan Jakarta. Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto atas Jawa dan Madura dikurangi daerah-daerah yang didu­duki oleh pasukan serikat. Republik Indonesia yang dimaksud harus tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Perundingan di Hooge Valuwe. yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 25 Aprii i 946 akhirnya gagal sama sekali.

Pada tanggal 2 Mei 1946, pemerintah Belanda kembali mengajukan usul baru pemerintahnya yang terdiri atas tiga pokok permasalahan, yakni: (1) peme­rintah Belanda mengakui RI sebagai bagian perse­makmuran Indonesia yang berbentuk federasi; (2) persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dan Nederland, Suriname, Kurasao, di lain pihak akan me­rupakan bagian-bagian Kerajaan Belanda; (3) peme­rintah Belanda akan mengakui de facto kekuasaan RI atas Jawa, Madura, Sumatra, dikurangi daerah-daerah yang diduduki Inggris dan Belanda.

Pada tanggal 17 Juni, pemerintah RI menolak usul ini karena dianggap tidak mengandung hal yang baru. Pihak RI kemudian mengajukan usul balasan: (1) RI berkuasa de facto atas Jawa, Madura, Sumatra, ditam­bah daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda; (2) RI menolak ikatan kenegaraan de­ngan Belanda dan menghendaki penghentian pengi­riman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan RI tidak akan menambah pasukannya; (3) pemerintah RI menolak suatu periode peralihan (overgangs periode) di bawah kedaulatan Belanda. Karena usul-usul yang diajukan oleh kedua belah pihak ini, perundingan ber­jalan seret.

Ketika perundingan antara Indonesia dan Belanda berjalan, tekanan politik dan militer terus dilancarkan oleh pihak Belanda. Tekanan politik dilakukan de­ngan menyelenggarakan konferensi di Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946, dan konferensi golongan mi­noritas di Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Konferensi ini bertujuan untuk membentuk “ne­gara-negara” di daerah-daerah yang baru diterima dari Inggris, yang diharapkan kelak mendukung Belanda memaksakan kehendaknya dalam pembentukan nega­ra federasi. Tekanan-tekanan militer dilakukan oleh Belanda dengan jalan terus-menerus mengirimkan pa­sukan Belanda ke Indonesia. Permusuhan bersenjata terus dilancarkan, dan makin lama makin meningkat.

Perubahan-perubahan di bidang pemerintahan pun terjadi, baik dalam pemerintahan Indonesia maupun Belanda. Di dalam negeri Indonesia terjadi krisis. Pa­da waktu jatuhnya Kabinet Sjahrir I sebenarnya ke­lompok Persatuan Perjuangan mengharapkan agar Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet, tetapi ternyata Sjahrir yang ditunjuk kembali. Karena tidak puas, Persatuan Perjuangan makin menghebatkan oposisinya untuk menjatuhkan Kabinet Sjahrir II, sampai-sampai dinilai oleh pemerintah tidak loyal dan membahayakan pemerintahan Indonesia.

Untuk menghindari situasi yang makin buruk, pe­merintah menangkap beberapa tokoh Persatuan Per­juangan, antara lain, Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosuyoso, Sayuti Malik, Chaerul Saleh, dan Muh. Yamin. Selain itu di Solo terjadi pula pergolakan rak­yat yang menuntut dihapuskannya pemerintah kesu- nanan. Peristiwa ini menambah ruwetnya situasi da­lam negeri, sehingga presiden pada tanggal 6 Juni 1946 mengesahkan UU Keadaan Darurat, dan meng­umumkan Solo dan sekitarnya dalam keadaan bahaya. Pengikut Tan Malaka terus berusaha menjatuhkan Kabinet Sjahrir. Untuk mengisi kekosongan perdana menteri, presiden dengan disetujui oleh kabinet mengambil alih pimpinan pemerintahan.

Sementara itu di Belanda sendiri terjadi pergantian jabatan tinggi pemerintahan. Kabinet Schermenhorn diganti oleh Kabinet Beel, dan kabinet baru ini mem­bentuk komisi jenderal yang beranggotakan E. de Boer, Prof. Schermenhorn, M. van Poll. Mereka berangkat ke Indonesia untuk membantu van Mook, dan sampai di Indonesia pada tanggal 17 September 1946.

Pada tanggal 2 Oktober 1946, kabinet baru yang di­bentuk Sjahrir (Kabinet Sjahrir III) dilantik. Kabinet ini mulai mengadakan perundingan-perundingan de­ngan pihak Belanda, dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sjahrir dengan 3 orang anggota, yakni Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan dr. A.K. Gani, disertai anggota-anggota cadangan Mr. Amir Sjarifuddin, dr. Sudarsono, dan J. Leimena. Ko­misi Jenderal dalam perundingan dengan Indonesia dipimpin oleh Prof. Schermenhorn. Perundingan di­mulai lagi pada tanggal 7 Oktober 1946 di Jakarta di bawah pimpinan Lord Villearn, pengganti Sir Archi­bald Clark Kerr. Pada tanggal 14 Oktober 1946 terca­pai persetujuan gencatan senjata. Kemudian pada awal November 1946, atas mufakat kedua belah pihak perundingan dipindahkan ke daerah Republik agar Presiden Sukarno dan Moh Hatta dapat menghadiri perundingan. Akhirnya diadakan perundingan di Linggajati, tempat peristirahatan di daerah pegu­nungan di Cirebon. Dalam perundingan di Linggajati ini tercapailah suatu persetujuan yang kemudian ter­kenal dengan nama Persetujuan Linggajati. Naskah persetujuan ini kemudian ditandatangani oleh kedua delegasi di istana negara Jakarta pada tanggal 15 No­vember 1946.

Persetujuan Linggajati terdiri atas 17 pasal yang antara lain menyebutkan: (a) pemerintah RI dan Be­landa bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasar federasi, yang dinamai Indo­nesia Serikat (b) pemerintah Republik Indonesia Seri­kat akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Be­landa membentuk Uni Indonesia-Belanda; (c) Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Seteiah naskah Persetujuan Linggajati ditanda­tangani, muncul reaksi pro dan kontra, baik di ling­kungan bangsa Indonesia maupun Belanda. Di ka­langan bangsa Indonesia, beberapa partai menyatakan menentang, yakni Masyumi, PNI, Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat In­donesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Je­lata. Partai-partai yang mendukung adalah PKI, Pe- sindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katolik. Pertentangan pendapat mengenai Persetujuan Linggajati ini berjalan terus, dan karena itu banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Peme­rintah kemudian me­ngeluarkan peraturan Presiden No 6/1946, yang bertujuan untuk meredakan sikap pro dan kontra ini melalui penyempurnaan susun­an KNIP Anggota KNIP ditambah, dan dengan penambahan anggota KNIP ini, pe­merintah berhasilmemperoleh dukungan un­tuk meratifikasi naskah Persetujuan Linggajati.

Parlemen Belanda sen­diri baru pada tanggal 20 Desember 1946 memberikan persetuju­annya dengan imbangan suara 65-30. Pada tanggal 25 Maret 1947, naskah Persetujuan Linggajati ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing- masing.

Sekalipun naskah Persetujuan Linggajati telah di tandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak ber tambah baik. Perbedaan tafsir mengenai beberapa pa­sal persetujuan menjadi sumber perselisihan. Belanda menafsirkan sendiri sesuai dengan politiknya tentane Indonesia, sedangkan RI menolak penafsiran yane merugikan RI. Apalagi pihak Belanda secara terang- terangan melanggar gencatan senjata yang telah diu­mumkan bersama pada tanggal 12 Februari 1947. Pe­rundingan dan surat-menyurat berulang kaij diadakan, tetapi perbedaan-perbedaan tafsir yang muncul tidak menjadi jernih. Sementara itu, pelang­garan gencatan senjata secara terang-terangan mendo­rong rakyat Indon6sia makin memperkuat perlawa­nan.

Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal me­nyampaikan nota kepada pemerintah RI. Nota terse­but harus dijawab dalam tempo 2 minggu. Isi nota ter­sebut adalah: (1) membentuk pemerintahan peralihan bersama; (2) mengadakan garis demiliterisasi dan menghentikan pengacauan-pengacauan di daerah- daerah yang bergabung dalam Konferensi Malino, se­perti NIT, Kalimantan, Bali, dsb; (3) mengadakan pembicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk itu sebagian angkatan darat, laut, dan udara Be­landa perlu tinggal di Indonesia; (4) membentuk alat kepolisian bersama yang dapat melindungi kepen­tingan dalam dan luar negeri; (5) mengadakan penga­wasan bersama atas hasil-hasil perkebunan dan devi­sa.

Pada tanggal 8 Juni 1947 pemerintah RI menegas­kan bahwa Indonesia bersedia mengakui Negara In­donesia Timur, sekalipun pembentukannya tidak sela­ras dengan Persetujuan Linggajati. Status Borneo dibicarakan bersama oleh RI dan Belanda. Dalam bi­dang militer, pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi dengan menyerahkan penjagaan zo­ne bebas militer itu kepada polisi. Peta demarkasi di­kembalikan pada situasi tanggal 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak diundurkan dari daerah de­markasi ke kota garnisun masing-masing. Penyeleng­garaan pasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat adalah urusan Indonesia Serikat sendiri sebagai kewa­jiban nasional dan harus dilakukan oleh tentara nasio­nal sendiri. Pembentukan alat kepolisian bersama di­tolak.

Pada tanggal 14-15 Juli 1947 diadakan perun­dingan untuk mendekatkan kedua belah pihak, akan tetapi mengalami kegagalan. Pada tanggal 20 Juli 1947 Letnan Gubernur Jenderal van Mook menyam­paikan secara tertulis kepada pemerintah RI bahwa pemerintah Belanda telah menempuh segala usaha untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia, akan te­tapi bangsa Indonesia tidak berniat bekerja sama seca­ra damai dan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Belan­da merasa tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggajati. Malam hari tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda bergerak dan menggempur pemerintah RI, dan meletuslah Aksi Militer Belanda Pertama.

Incoming search terms:

  • Partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai-partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • partai partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai partai yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggar jati
  • partai politik yg menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggar jati
  • sebutkan partai partai politik yang menolak Dan menyetujui isi naskah perjanjian linggar jati
  • apa alasan belanda menolak konsep hasil perundingan
  • sebutkan partai partai yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati?

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • Partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai-partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • partai partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai politik yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati
  • sebutkan partai partai yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggar jati
  • partai politik yg menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggar jati
  • sebutkan partai partai politik yang menolak Dan menyetujui isi naskah perjanjian linggar jati
  • apa alasan belanda menolak konsep hasil perundingan
  • sebutkan partai partai yang menolak dan menyetujui isi naskah perjanjian linggarjati?