Pola pluralisme.

Pengertian pluralism (pluralisme) adalah Istilah ini me­ngandung tiga ide yang berbeda dalam ilmu sosial. Salah satunya dijelaskan se­cara ringkas berikut ini: pluralisme dalam pengertian pertama inertijuk pada pola institusional dalam masyarakat praindus­trial non-Barat di bawah kekuasaan kolo­nial atau pasca-kolonial. Masyarakat plural adalah sebuah konsep yang diusulkan oleh J. S. Furnivall (1948) dan dikembangkan lebih lanjut oleh L. Kuper dan M. G. Smith (1969). Dalam masyarakat semacam itu kelompok-kelompok sosial yang menga­tur cliri sendiri dan saling berhubungan akan hidup berdampingan, namun mas­ing-masing kelompok punya eksistensi ko­munal yang berbeda. Kelompok semacam ini secara eksternal dihubungkan oleh negara dan pasar. Pola pluralisme ini tidak mengimplikasikan kesamaan pengaruh atau arti penting antarkelompok; sebaliknya, yang sering terjadi adalah munculnya relasi hierarki atau dominasi. Relasi komunalis­tik semacam ini merupakan penghambat menuju perkembangan negara-bangsa mo­dern atau perekonomian integral modern.

Pendekatan pluralis. Pengertian pluralism (pluralisme) adalah

Pengertian kedua pluralisme adalah lebih berpengaruh dan lebih terkenal, sehingga rujukan pada “pendekatan pluralis” atau “pluralisme” hampir selalu berarti teori demokrasi politik pluralis Amerika. Teori ini mengklaim hendak mengembangkan pan­dangan dari sejumlah sumber pemikiran poli­tik pramodern. Yang kerap dikutip adalah The Federalist Papers tahun 1787-8, namun tokoh pendahulu yang terpenting adalah Alexis de Tocqueville yang dalam Democracy in America (1835-40) berpendapat bahwa sebuali pemerintahan demokratis akan di­pertahankan oleh masyarakat di mana sistem politik plural terjamin dan lestari. Artinya, demokrasi, di mana ada kesempatan untuk memengaruhi opini publik dan pembuatan keputusan pemerintah, tidak terlalu ber­gantung pada mekanisme konstitusional formal seperti pemilihan perwakilan, teta­pi lebih bergantung pada eksistensi plu­ralitas asosiasi dalam Ctvit. SOCIFFY yang terpisah dari, dan tidak dikuasai oleh, negara. Tersebarnya opini dan pengaruh, adanya persaingan antarlembaga masyara­kat, dapat mencegah demokrasi mayoritas menjadi tirani atau menjadi negara yang menguasai semua kehidupan dan loyalitas warga. Ide Tocqueville berbeda tajam den­gan ide jean-jacques Rousseau, yang ber­pendapat bahwa semua organisasi yang ada di antara negara dan warga individu akan menyelewengkan demokrasi mayoritas dan menciptakan kekuasaan dari sekelompok pihak yang mementingkan diri sendiri. Re­volusi Perancis dan pemerintahan Teror je­las merupakan beberapa konsekuensinya. Tocqueville memandang bahwa jika ma­syarakat politik terdiri dari minoritas yang saling bersaing, maka tidak akan ada yang mampu menguasai seluruh isu, dan kare­nanya akan menyulitkan munculnya tirani. Pandangan ini dikembangkan lehih lanjut oleh ilmuwan politik Amerika, ter­utama sejak 1940-an. Teoretisi pluralis terkemuka adalah Talcott Parsons (1969) dan David Truman (1951). Rumusan yang paling kokoh adalah rumusan R. A. Dahl dalam A Preface to Democratic Theory (1956). Di tangan Dahl, pluralisme men­jadi teori tentang persaingan politik dan kondisi normatif dan institusional yang menopangnya. Kekuasaan dan pengaruh hanya akan tersebar di dalam kondisi so­sial dan politik tertentu: partisipasi poli­tik harus setidaknya mencakup seluruh orang dewasa yang memiliki hak sama; formasi kelompok kepentingan dan partai yang saling bersaing dan bebas dari kon­trol negara tidak boleh dimonopoli secara sistematis oleh satu kelompok minoritas. Selain itu, mayoritas kelompok yang bersaing mendapatkan kendali atau untuk memenga­ruhi pembuatan keputusan haruslah tunduk pada norma kultur politik demokratis, yakni mereka harus menerirna perputaran (rota­si) jabatan, hak kelompok lain untuk eksis dan membatasi metode persaingan politik (lihat INTEREST GRouP). Masyarakat indus­tri Barat modern dan beberapa negara Dunia Ketiga seperti India cenderung bisa memenuhi syarat-syarat tersebut sampai tingkat yang mencukupi sehingga mereka Kctika dipakai sebagai perbandingan dengan Uni Soviet dan negara-negara sa­telitnya, pluralisme mampu menunjukkan bahwa demokrasi Barat menunjukkan pe­ngaruh yang lebih besar dan persaingan politik yang lebih terbuka. Pengertian pluralism (pluralisme) adalah Tetapi membu­ka kesempatan bagi para pengkritiknya yang mengetahui keterbatasan pelaksana­an fungsi demokrasi di Barat. ditambahkan bahwa pluralisme cukup kuat hanya sebagai teori persaingan politik spesifik, bukan sebagai pendekatan umum untuk ilmu politik. Teori ini penjela­sannya terbatas, sebab, terutama, ia cend­erung memperlakukan negara dan agen pemerintah seolah-olah mereka itu tak lebih dari medium yang dipakai kelompok yang kuat untuk mendapatkan tujuannya. Jadi negara adalah jaringan perantara yang melaluinya kelompok-kelompok yang ber­saing berjuang untuk memengaruhi kebi­jakan dan pembuatan keputusan. Tindakan negara merefleksikan tujuan dari kelompok kepentingan dominan. Ini bisa diistilahkan sebagai teori percakapan telepon negara. Di dalam teori pluralis, adalah amat sulit untuk mengakomodasi proposisi bahwa negara adalah institusi yang amat eksklusif dan bahwa kelompok dan agen di dalam negara punya kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Akan tetapi, teori kekua­saan elit atau teori kelas penguasa Marxis tidak bisa menggantikan teori pluralis se­cara efektif, sebab teori-teori itu adalah teori generalisasi yang pada akhirnya se­cara sistematis meremehkan peran kom­petisi politik dan kekuatan politik plural. Teori-teori itu pada gilirannya membuat negara terlalu rapuh dan homogen, dan terlalu patuh pada kelompok sosial yang minoritas: kompleks militer-industrial atau kelas kapitalis. Meskipun pluralisme de­ngan tepat menentang konsep kekuasaan zero-sum sebagai kuantitas tetap, namun ia cenderung mengabaikan kekakuan insti­tusi pemerintah yang mencegah pengaruh dari makin meluas tak terkendali. Area penting dari riset empiris plura­lis adalah analisis kekuatan komunitas. Pluralis dan neoelitis berbeda pendapat soal proposisi bahwa kekuasaan di ka­wasan Amerika dan kota-kota Amerika telah tersebar luas. Pendapat pluralis utama dikemukakan oleh Dahl (1961) sedangkan pandangan monopolisasi kekuasaan utama dikemukakan oleh Floyd Hunter (1953). Untuk tinjauan debat ini, lihat Nelson W. Polsby (1963) dan Arnold M. Rose (1967). Pengertian ketiga pluralisme adalah plu­ralisme politik Inggris. Pluralisme dalam teori politik ini sangat berpengaruh di Inggris dan di tingkat internasional pada seperempat pertama abad ke-20, tetapi kemudian pengaruhnya menurun dengan* cepat. Pengertian pluralism (pluralisme) adalah Pluralisme dalam pengertian ini le­bih merupakan kritik terhadap struktur negara dan basis otoritas negara, bukan sebuah doktrin kompetisi politik seperti di Amerika. Pluralis Inggris menentang teori kedaulatan negara tanpa batas dan konsep negara persatuan terpusat yang mewujud­kan kekuasaan dalam otoritas hierarkis dan eksklusif. Pluralis Inggris mengutamakan peran asosiasi warga negara dalam masyara­kat sipil. Namun tujuan pandangan mer­eka bersifat normatif: untuk menunjukkan bahwa kedaulatan negara membatasi dan menghambat pertumbuhan dan kebebasan asosiasi bebas itu, bahwa negara adalah rintangan bagi eksistensi asosiasi plural yang mengatur dirinya sendiri, dan kare­nanya negara itu harus “dipluralisasikan” agar lebih cocok dengan kebutuhan aso­siasi bebas dalam masyarakat bebas. Plu­ralisme Amerika, sebaliknya, menyatakan bahwa difusi kekuasaan adalah sebuah fakta dan pluralisme Amerika tidak ba­nyak memerhatikan struktur negara.