PENGERTIAN POLA UMUM EVOLUSI POLITIK

61 views

PENGERTIAN POLA UMUM EVOLUSI POLITIK – Seperti halnya studi evolusi sosial-budaya pada umumnya, penyelidikan evolusi politik pada awalnya memerlukan suatu tipologi pentahapan politik. Yang paling dikenal dan paling luas digunakan ialah pentahapan yang dikem-bangkan oleh Elman Service (1971b). Ia membedakan empat tahap utama evolusi politik: kumpulan (band), suku (tribe), chiefdom, dan negara (state). Tipologi ini merupakan basis bagi pembahasan transformasi evolusioner utama dalam masyarakat politik.  Bentuk masyarakat politik yang paling sederhana ialah kumpulan, suatu bentuk politik yang secara khusus dihubungkan dengan masyarakat pem-buru dan peramu. Seperti dikemukakan oleh Service (1971), semua struktur politik tingkat kumpulan dapat dijumpai di dalam masyarakat pemburu dan peramu, meskipun tidak semua pemburu itu terorganisir secara politik pada tingkat kumpulan; dan masyarakat demikian, karena telah berkembang me-lamp aui tingkat kumpulan, telah mempunyai beberapa ciri khas sendiri yang tidak mirip lagi dengan pemburu-peramu.

Morton Fried (1967) telah memberikan suatu deskripsi penting menge-nai sifat kepemimpinan politik di dalam masyarakat tingkat kumpulan. Sebagaimana dikemukakannya, kepemimpinan politik itu bertumpu pada pengaruh dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya. Selain itu, kepemimpinan cenderung tidak tetap, sering beralih dari orang yang satu ke orang lainnya. Pergeseran kepemimpinan itu lebih diasosiasikan dengan sifat situasi sosial ketimbang orangnya. Fried juga mencatat bahwa sifat kepemimpinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan va;.iasi ekologi dan demografi. Kepemimpinan yang lebih ekstensif (dan kekuasaan pemimpin yang lebih besar) diasosiasikan dengan jumlah penduduk yang lebih padat dan pola subsistensi yang lebih produktif.

Suku secara khusus diasosiasikan dengan masyarakat hortikultura sederhana dan sebagian masyarakat peternak. Marshall Sahlins (1963) telah melukiskan ciri-ciri dasar salah satu tipe politik kesukuan dengan mengacu kepada sistem kepemimpinan big man di Melanesia. Sebagai pemimpin politik primer masyarakat suku (big man) adalah individu yang melakukan tindakan publik (kepemerintahan) yang dirancang untuk melakukan perbandingan yang tidak menyenangkan (rndividous) dengan yang lainnya. Akan tetapi, big man tidak memperoleh kedudukan karena warisan keturunan. Malah ia harus mencapai kedudukan itu dengan tindakannya sendiri. Dengan demikian status dicapai secara pribadi. Kualitas yang diperlukan untuk mencapai status big man umumnya mencakup kemampuan sebagai mengorganisasi produksi ekonomi dan mendistribusikan kekayaan, terampil dalam berbicara, mempunyai kekuatan magis, dan barangkali berani dalam perang. Sukses dalam perlombaan persaingan, seperti telah disinggung di muka, adalah suatu kualitas khusus maka penting yang diperlukan untuk mencapai kepemimpinan puncak. Dengan demikian politik suku adalah politik pribadi; status big man bukanlah gelar yang dianugerahkan, tetapi suatu kedudukan yang diperoleh melalui keterampilan dan kerja keras. Meskipun sukar dicapai, status ini mudah hilang kalau ia menjadi malas keterampilannya merosot. Status big man akan memberi prestise besar bagi orang yang mencapainya. Akan tetapi, status ini tidak memberikan kekuasaan atau wewenang nyata untuk memerintah orang lain. Big man biasanya memberi nasihat atau saran, dan membujuk, dan lebih sering terjadi keinginannya memang diikuti. Karena itu, sifat kepemimpinan big man hanya bertumpu pada pengaruh. Dengan tidak memerintah orang lain, big man merupakan pemimpin yang berhasil sejauh ia melayani kepentingan umum. Dalam arti sesungguhnya ia adalah pelayan rakyat. Pelayan yang bergantung pada kerelaan para pengikutnya untuk mengukuhkan statusnya yang tinggi. Status big man bersifat simbiotik dengan masyarakat secara keseluruhan; dalam tukar-menukar dengan prestise dan kemasyhuran, big man harus melayani kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, kalau tidak mereka tidak akan menjadi big man lagi. Kegagalan dalam melayani kepentingan umum akan menurunkannya dari status big man. Orang Nuer juga adalah contoh suatu masyarakat yang mempunyai bentuk politik. Orang Nuer adalah masyarakat peternak yang mendiami suatu bagian Sudan di Afrika bagian timur. Di kalangan mereka terdapat sejumlah kedudukan pemimpin informal, tapi tak satupun posisi itu yang memberikan kekuasaan atau wewenang yang nyata. Salah satu dari posisi pemimpin yang paling penting di kalangan orang Nuer ialah kedudukan kepala suku bersimbolkan kulit macan tutul. Kepala suku Nuer ini bertanggung jawab khusus dalam persoalan balas dendam tetapi ”tidak berarti bahwa ia berhak memerintah orang lain agar patuh kepadanya. Hak untuk mengenakan jubah kulit macan tutul adalah hak istimewa dan simbol posisinya” (Mair, 1964:41). Lucy Mair menyimpulkan sifat politik suku pada orang Nuer (1964:63) antara lain: Di kalangan mereka ada orang tertentu yang dianggap sebagai pemimpin dalam pengertian bahwa mereka dihormati, dan rakyat menunggu untuk melihat apa yang mereka lakukan dan kemudian mengikutinya; mereka juga memiliki kekuasaan ritual yang tidak dimiliki oleh semua anggota komunitas itu, dan upacara-upacara tertentu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang itu. Tapi tak satupun pemimpin yang dapat menuntut untuk memberi perintah; mereka juga tidak mengumumkan keputusan-keputusan yang telah diambil secara kolektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *