Advertisement

Suatu politik kolonial Belanda di Indonesia yang berorientasi kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Politik ini lahir dari kesadaran di kalangan pemerintah kolonial akan tanggung jawabnya terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat jajahan.

Ide politik etis muncul dari pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan keuntungan ekonomi. Kaum humanis melihat bahwa pemerintah Belanda mempunyai tanggung jawab moral terhadap pembangunan masyarakat jajahan. Pengaduan seorang pejabat pemerintah yang diungkapkan dalam novel Max Havelar (1860) dan pembeberan lainnya tentang kemelaratan yang terjadi di Jawa menunjukkan hasilnya.

Advertisement

Kaum kapitalis yang telah melihat Indonesia sebagai pasar modal potensial mendukung dan mendorong perlunya peningkatan investasi colonialdalam hal keamanan, hukum, modernisasi, dan kemakmuran. Mereka mendukung adanya pembaruan-pembaruan politik atas pertimbangan keinginan mereka untuk terus menerus menanamkan modal dalam bentuk perusahaan-perusahaan modern di Indonesia, adanya ja- ; minan keamanan, dan tersedianya tenaga kerja murah yang terdidik. Adanya dorongan dari kaum humanis dan kaum kapitalis ini mengakibatkan makin kuatnya suara-suara yang menyerukan perbaikan nasib masyarakat jajahan. Pemerintah kolonial tidak mungkin lagi mengabaikan suara-suara itu.

Pada tahun 1891, seorang anggota parlemen, Van Deden, dalam suatu pidatonya mengutarakan keharusan memisahkan keuangan Indonesia dengan keuangan negeri Belanda, dan memperjuangkan adanya desentralisasi, kesejahteraan rakyat, dan ekspansi  menuju kesatuan politik yang konstruktif. Perjuang­an ke arah politik kolonial baru ini kemudian dite­ruskan oleh Van Kol Brooschooft dan Van Deventer. Van Kol, juru bicara golongan sosialis, melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba melarat di Indo­nesia. Ia mengecam bahwa selama satu abad lebih pe­merintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak pernah mengembalikan sepeser pun.

Th. Van Deventer, seorang ahli hukum yang pada tahun 1880— 1897 tinggal di Indonesia, mengeluar­kan kritikan yang senada. Dalam artikelnya yang di­terbitkan dalam majalah De Gids pada tahun 1899 dengan judul Een Eereschuld (utang kehormatan), dia mengemukakan bahwa orang Indonesia berjasa be­sar kepada orang Belanda dengan keuntungan yang diperoleh Nederland dari Indonesia. Dengan usaha Van Kol yang mendorong dari dalam lewat parlemen dan Van Deventer yang mendesak dari luar, pemerin­tah Belanda akhirnya menanggapi dengan sungguh- sungguh ide politik baru ini.

Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina (memerintah 1890—1948) memberikan pidato tahunan kerajaan, dan mengemukakan kewajiban yang luhur serta ber­tanggung jawab sosial “untuk rakyat Hindia Belan­da” berkenaan dengan keadaan ekonomi yang buruk di Hindia Belanda, dan meminta dilaksanakannya suatu penelitian mengenai merosotnya kesejahteraan masyarakat Jawa. Pidato tahunan kerajaan tahun 1901 inilah kemudian yang dianggap awal politik etis.

Pada tahun 1902, Alexander W.F. Idenburg men­jadi menteri koloni (1902-1905; 1908-1909; 1918-1919) menggantikan T.A.J. van Asch van Wijk, dan tahun 1909-1916 dia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Be­landa. Dalam kedudukannya ini, ia merupakan salah satu pendukung terkemuka politik etis, dan menegas­kan tiga prinsip, “trias van Deventer”, sebagai ciri­nya, yakni pendidikan, pembangunan di bidang iriga­si, dan emigrasi. Pada tahun 1904, pemerintah Hin­dia Belanda menerima 40 juta gulden dari pemerin­tah Belanda sebagai dana pelaksanaan politik etis.

Pelaksanaan politik etis disambut dengan semangat oleh kaum kapitalis, yang memang sejak semula meng­hendaki peningkatan investasi pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Prinsip etis memang sangat dibutuh­kan untuk kemajuan perusahaan-perusahaan mereka. Apa yang mereka bayangkan memang menjadi ke­nyataan. Produksi ekspor yang dihasilkan perusahaan swasta meningkat dengan cepat. Dari tahun 1900 sampai tahun 1930, produksi gula meningkat hampir empat kali lipat, teh tujuh kali lipat. Tambang mi­nyak yang pada tahun 1900 baru ada di Langkat, pa­da tahun 1920 telah berkembang menjadi 50 perusa­haan perminyakan yang tersebar di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Di bidang perkebunan karet, peme­rintah mendorong pertumbuhannya dengan mening­katkan jumlah penasihat, riset, dan sebagainya. Se­kitar tahun 1906, penanaman pohon karet meluas de­ngan cepat, khususnya di Sumatra. Pada tahun 1912, karet sudah mulai diekspor dan tahun 1930 produksi karet Indonesia mencapai hampir separo suplai karet dunia. Produksi lainnya juga meningkat dengan ce­pat, seperti tembakau, lada, kopra, timah, kopi, dan emas.

Perkembangan ekonomi ini berlangsung terutama di luar Jawa. Yang masih menonjol di Jawa adalah ekspor teh dan gula. Pada tahun 1925, 99 persen mi­nyak dihasilkan daerah luar Jawa. Pada tahun 1930, 55,3 persen ekspor kopi, kopra, karet, gula, teh, tem­bakau, timah, dan minyak yang mencapai sekitar 930,5 juta gulden, berasal dari luar Jawa. Sebanyak 66 persen ekspor dari Jawa yang jumlahnya 44,7 per­sen berasal dari ekspor gula.

Perkembangan ekonomi yang terjadi secara men­colok berlangsung di luar Jawa. Sementara itu pro­blem utama dalam peningkatan kemakmuran ada pa­da masyarakat Jawa. Secara teoretis, program pening­katan kesejahteraan di Jawa dapat dibebankan pada sebagian keuntungan atau pajak atas perusahaan di luar Jawa, dan dengan demikian beban pajak atas ma­syarakat di Jawa dapat dihindarkan atau dikurangi. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi. Daerah di luar Ja­wa dieksploitasi tidak untuk meningkatkan taraf hi­dup masyarakat di Jawa. Kaum humanis dan kapita­lis, yang aliansinya berhasil mendorong lahirnya po­litik etis, dalam praktik bergerak tidak searah. Selagi usaha peningkatan kesejahteraan dijalankan di Pulau Jawa, orang Jawa dan Sunda merasa bahwa uang dan tenaga mereka tetap dituntut untuk membiayai pro­gram pemerintah. Suatu kenyataan, ketika keuangan kolonial merosot setelah Perang Dunia I, pajak atas mereka meningkat sampai 40 persen.

Pembangunan ekonomi dan perhatian terhadap pe­ningkatan kesejahteraan rakyat terkait hanya dalafrn infrastruktur proyek. Eksploitasi jalan kereta api, mi­salnya, tahun 1873 hanya sepanjang 260 kilometer, kemudian meningkat secara cepat pada tahun-tahun sesudahnya. Sampai tahun 1930, telah dibangun ja­lan kereta api sepanjang 7.425 kilometer. Pembangun­an jaringan lalu lintas kereta api ini mempunyai pe­ngaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, komunikasi antardaerah menjadi semakin cepat. Proyek-proyek irigasi yang secara langsung mempu­nyai kaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan setengah-setengah, kecuali di daerah per­kebunan gula. Dari tahun 1885 sampai 1930 areal per­sawahan yang mendapat irigasi hanya naik sekitar 1,8 kali. Pertambahan ini tidak mempunyai banyak arti apabila dibandingkan dengan cepatnya pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk Jawa yang begitu cepat sangat erat kaitannya dengan tingkat hidup masyarakat. Pada tahun 1900, jumlah penduduk Jawa men­capai 28,4 juta jiwa. Menjelang tahun 1920, jumlah ini meningkat menjadi 34,4 juta jiwa, dan menjadi 40,9 juta jiwa pada tahun 1930. Pemerintah Belanda tidak mempunyai kebijaksanaan apa pun terhadap permasalahan ini, kecuali emigrasi. Tetapi, transmi­grasi, yakni perpindahan penduduk Jawa ke luar Ja­wa, dilaksanakan terutama karena adanya permintaan tenaga kerja di daerah perkebunan. Pada tahun 1905, pemindahan penduduk mulai dilaksanakan, pertama- tama ke daerah Lampung, kemudian ke daerah lain, seperti Deli, Sumatra Utara. Sampai tahun 1931 pe­merintah berhasil memindahkan penduduk Jawa ke luar Jawa sekitar 36.000 tenaga kerja. Jumlah ini ma­sih ditambah dengan penduduk yang pindah secara spontan sekitar 306.000 tenaga kerja. Dengan demi­kian jumlah penduduk Jawa yang pindah ke luar Ja­wa hanya beberapa ratus ribu saja. Jumlah ini tidak­lah mengurangi tekanan penduduk di Jawa, yang dari tahun 1905 sampai tahun 1930 meningkat 11 juta jiwa.

Sementara itu, praktik-praktik pengembangan di bidang pendidikan dilakukan terbatas pada tindakan yang terpaksa dilakukan. Atas desakan yang makin kuat akan kebutuhan pendidikan modern, pemerin­tah Belanda mendirikan sekolah rakyat kelas I dan II. Sekolah rakyat ini telah ada sejak tahun 1893, tetapi sampai awal abad ke-20 penyelenggaraan sekolah ini masih bercorak “pribumi”. Baru ketika desakan un­tuk memperluas pendidikan bahasa Belanda makin kuat, pada tahun 1912 sekolah kelas I diperluas dan dipersamakan dengan sekolah dasar Eropa. Namanya kemudian diganti dengan HIS (Holandsh Inlandsche School). Sekolah kelas I ini diperuntukkan bagi anak-anak golongan atas. Demikian juga pendidikan-pendidikan lainnya.

Ketika tuntutan kebutuhan akan pegawai negeri pri­bumi makin meningkat, didirikanlah beberapa seko­lah untuk mendidik calon pegawai negeri (ambtenaar), seperti OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren). Demikianlah, sekolah lainnya didirikan secara berangsur-angsur. Pada tahun 1902, STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) didiri­kan, sebagai hasil reorganisasi Sekolah Dokter Jawa. Pada tahun 1913 NIAS didirikan, disusul satu tahun kemudian sekolah dokter hewan dan sekolah lain. Per­kembangan pendidikan memang terjadi secara cepat, tetapi bila dibandingkan dengan tuntutan akan pen­didikan waktu itu, perluasan pendidikan yang terjadi relatif sedikit. Pada tahun 1905, anggaran belanja un­tuk pendidikan hanya 5 sen per kepala, kemudian naik menjadi 20 sen pada tahun 1908. Anggaran untuk pe­rang, sebagai perbandingan, telah mencapai 125 sen per kepala. Sampai tahun 1930—1931, penduduk Indonesia yang memperoleh pendidikan modern ha­nya 2,8 persen dari total penduduk atau 8 persen dari penduduk usia sekolah.

Karena itu keadaan sosial tidak mengalami banyak perubahan. Kemiskinan, buta huruf, tingkat kese­hatan yang rendah masih tampak jelas dalam kehi­dupan masyarakat. Diferensiasi sosial makin jelas, ka­rena perkembangan baik di bidang sosial maupun eko­nomi terutama hanya terjadi pada lapisan atas. Me­rekalah yang mendapatkan kesempatan dan keduduk­an yang baik dalam masyarakat kolonial. Mereka ini adalah golongan kecil masyarakat pribumi yang terdiri atas pegawai negeri dan pamong praja.

Kegagalan politik etis tampak jelas pada tahun- tahun akhir Perang Dunia I. Kemiskinan dan keme­laratan merupakan keadaan umum. Apabila selama tahun 1900 sampai 1914 orang lebih banyak diam sa­ja, sejak tahun 1914 muncullah kecaman yang me­nyatakan kegagalan politik etis. Sementara itu rakyat semakin resah. Gerakan sosial terjadi di berbagai daerah, seperti di Pasar Rebo (1916), dan Cimareme (1918). Pemerintah kolonial sendiri bersikap tidak memperhitungkan hasrat bangsa Indonesia. Perkem­bangan lebih lanjut mengarah ke radikalisasi, baik di pihak bangsa Indonesia maupun pemerintah kolonial Proses radikalisasi ini bertambah kuat setelah tahun 1921, antara lain akibat krisis ekonomi tahun 1921 dan krisis perusahaan gula tahun 1918. Gubernur Jende­ral Van Limburg Stirum (1916—1921) yang terkenal dengan sikap toleransinya terhadap perjuangan bangsa Indonesia segera diberhentikan dan digantikan oleh Gubernur Jenderal D. Fock. Fock kemudian menja­lankan pemerintahannya secara otokratis dan meng­abaikan Kemauan rakyat. Beban yang ditugaskan ke­padanya adalah meningkatkan penghasilan pemerin­tah dan melakukan penghematan anggaran belanja pe­merintah. Sejak pemerintahan Fock, politik kolonial sekali lagi kembali kepada politik pemerasan.

Dengan munculnya pergerakan nasional Indonesia, di samping kesadaran rakyat, yang terus meningkat adalah kegiatan bangsa Indonesia sendiri untuk men­capai kemajuan. Usaha ke arah tercapainya tujuan yang semula dicanangkan oleh politik etis diambil alih oleh bangsa Indonesia. Kemajuan yang dicapai pada masa-masa sesudahnya adalah hasil usaha yang dila­kukan terutama oleh bangsa Indonesia sendiri.

Incoming search terms:

  • pengertian politik etis
  • sebutkan berbagai pertimbangan yang menjadi indikasi kegagalan politik etis
  • tujuan mendasar dicanangkannya politik etis oleh ratu wilhelmina pada tahun 1901 adalah
  • pidato ratu wilhelmina yang disampaikan tahun 1901 dengan judul
  • pengertian politik kolonial baru
  • Pada permulaan abad ke 20 pemerintah hindia belanda memindahkan penduduk Jawa ke Sumatera tindakan ini dilakukan karena
  • pengertian politik etnis com
  • pengertian politik etika
  • pada permulaan abad ke-20 pemerintah hindia belanda memindahkan penduduk jawa ke sumatra tindakan ini dilakukan karena belanda
  • Pada permulaan abad ke 20 pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk Jawa ke Sumatra tindakan ini dilakukan karena

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian politik etis
  • sebutkan berbagai pertimbangan yang menjadi indikasi kegagalan politik etis
  • tujuan mendasar dicanangkannya politik etis oleh ratu wilhelmina pada tahun 1901 adalah
  • pidato ratu wilhelmina yang disampaikan tahun 1901 dengan judul
  • pengertian politik kolonial baru
  • Pada permulaan abad ke 20 pemerintah hindia belanda memindahkan penduduk Jawa ke Sumatera tindakan ini dilakukan karena
  • pengertian politik etnis com
  • pengertian politik etika
  • pada permulaan abad ke-20 pemerintah hindia belanda memindahkan penduduk jawa ke sumatra tindakan ini dilakukan karena belanda
  • Pada permulaan abad ke 20 pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk Jawa ke Sumatra tindakan ini dilakukan karena