Advertisement

PENGERTIAN POLITIK LIBERAL – Suatu politik yang didasarkan pada ideologi liberalisme, yakni suatu ideologi ten tang negara, ekonomi, dan masyarakat, yang meng­harapkan kemajuan budaya, hukum, ekonomi, dan ta­ta kehidupan negara demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat serta peng­hormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam sejarah Eropa, ide-ide liberal berhasil membangkitkan kekuatan untuk melawan absolut­isme di Eropa. Contohnya, antara lain, di Inggris Bill of Rights pada tahun 1688, di Amerika “Revolusi Amerika” pada tahun 1776, di Perancis “Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara” pada ta­hun 1789.

Advertisement

Dalam sejarah Indonesia, politik liberal kurang mendapatkan tempat untuk berkembang, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada ma­sa Indonesia merdeka. Pemerintah Hindia Belanda da­lam menjalankan politik kolonialnya menerapkan pe­merintahan tidak langsung dengan mempertahankan struktur politik tradisional yang bercorak feodal, ka­rena politik liberal akan membahayakan kelang­sungan pemerintahannya.

Pada masa pemerintahan Indonesia merdeka, poli­tik liberal mendapat penilaian buruk. Sekalipun pan­dangan liberal mewarnai juga kehidupan politik di In­donesia, seperti ide tentang hak asasi, demokrasi, dan konstitusionalisme, penerapan politik liberal dalam kehidupan politik di Indonesia belum pernah terjadi. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia terdapat pan­dangan bahwa politik liberal akan menimbulkan kapitalisme dan dari kapitalisme ini lahirlah kolonial­isme dan imperialisme. Indonesia yang pada waktu itu sedang bergelora menentang kapitalisme dan imperialisme tentu saja menolak politik berpaham li­beral.

Ide-ide liberal pernah juga mewarnai politik peme­rintah Hindia Belanda, akan tetapi terbatas pada pe­laksanaan politik ekonominya. Ide-ide ini pertama ka­li dikemukakan oleh Van Hogendorp, dan kemudian dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jen­deral Daendels, pada masa pemerintahan sisipan Ing­gris di bawah pemerintahan Letnan Gubernur Jende­ral Raffles, sampai pada masa diterapkannya sistem tanam paksa (baca juga Landrenten-stelsel). Seka­lipun demikian, pelaksanaan politik ekonomi liberal ini tidak terlepas dari ideologi kolonial pemerintah Hindia Belanda, yakni bahwa daerah jajahan berfung­si sebagai wingewest, yang harus memberikan keun­tungan kepada negeri induk (Belanda).

Hambatan utama pelaksanaan politik ekonomi li­beral pada masa-masa ini adalah feodalisme, dan ka­rena itu usaha-usaha penghapusan feodalisme dilak­sanakan. Penguasaan tanah yang dipandang oleh pemerintah sebagai sumber pemerasan dihapuskan, dan rakyat diberi tanah untuk ditanami secara bebas. Penyerahan wajib kepada para pemimpin tradisional juga dihapuskan, dan sebagai gantinya diterapkan pa­jak kepala dan pajak hasil bumi. Kekuasaan pengu­asa-penguasa tradisional, terutama para bupati, diba­tasi. Mereka dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji dan wewenang yang telah ditetapkan. Politik eko­nomi liberal ini diharapkan akan dapat mendorong se­cara wajar ke arah perkembangan ekonomi bebas yang lepas dan campur tangan pemerintah.

Dalam perkembangannya, perdagangan Inggris di Jawa mengalami kemacetan. Untuk mengatasi situasi ini, Raja Willem I memprakarsai pendirian Nederlan- dse Handels Maatschappij pada tahun 1824, dan ke­mudian diangkatlah du Bus, kapitalis terkemuka Bel­gia, menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1826-1830) menggantikan Van der Capellen (1818- 1826). Konsep du Bus tentang politik ekonomi liberal ini adalah kebebasan menanam untuk meningkatkan produksi. Menurut du Bus, peningkatan produksi akan menambah kemampuan daya beli penduduk pri­bumi. Ternyata politik ekonomi du Bus meleset dan mengalami kegagalan. Pemasukan pajak tanah meng­alami kemerosotan, dan hasil ekspor seperti kopi, gula, indigo, tidak mengalami peningkatan.

Di tahun-tahun kemudian, Belanda mengalami ke­munduran ekonomi akibat Perang Diponegoro dan Perang Napoleon. Kesulitan ekonomi makin besar se­telah memisahnya Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Untuk menghindari kebangkrutan, politik kolo­nial berdasarkan liberalisme dianggap tidak cocok, dan Belanda kembali ke sistem VOC dengan bebera­pa perubahan, yang terkenal dengan sistem tanam paksa (cultuur stelsel). Sistem liberal ditinggalkan sa­ma sekali. Politik ekonomi liberal ini muncul kembali pada paro kedua abad ke-19, terutama setelah dikeluarkannya undang-undang agraris tahun 1870, tetapi kemudian mengalami kemunduran lagi menje­lang abad ke-20 (baca juga Liberal, Jaman).

Incoming search terms:

  • politik liberal
  • sistem politik liberal
  • pengertian sistem politik liberal
  • Pengertian politik liberal
  • pengertian politik ekonomi liberal
  • politik liberal adalah
  • budaya politik liberal
  • politik ekonomi liberal
  • politik kolonial liberal
  • pengertian liberal

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • politik liberal
  • sistem politik liberal
  • pengertian sistem politik liberal
  • Pengertian politik liberal
  • pengertian politik ekonomi liberal
  • politik liberal adalah
  • budaya politik liberal
  • politik ekonomi liberal
  • politik kolonial liberal
  • pengertian liberal