Advertisement

trade unions (serikat pekerja)

Serikat pekerja adalah perkumpulan pekerja yang bertujuan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja untuk meningkatkan upah dan kondisi pekerja. Pengaturan ini dilakukan melalui tiga cara: pengaturan secara unilateral oleh serikat pekerja: perundingan antara perwakilan pekerja dengan pemberi kerja: dan pengaturan melalui perundang-undangan (Clegg 1976).

Advertisement

Secara historis, pengaturan unilateral dipergunakan oleh persatuan tenaga kerja terampil di mana mereka bersepakat hanya akan menerima pekerjaan jika pemberi kerja mau memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh serikat. Dengan meluasnya cakupan serikat pekerja ke seluruh kalangan pekerja, perundingan kolektif atas gaji dan kondisi kerja telah menjadi kegiatan utama serikat pekerja di banyak negara, di mana para pegawai serikat juga bertindak meringankan keluhan para anggotanya di tempat kerjanya. Proses perundingan kolektif saat ini memiliki cakupan yang luas, dan biasanya pegawai serikat pekerja memiliki manajemen dan kontrol yang besar atas bursa tenaga kerja internal dari organisasi kerja dari anggotanya (hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen, promosi, disiplin, dan alokasi tugas). Negara cenderung campur tangan tidak hanya dalam hubungan pekerja-pemberi kerja tetapi juga dalam proses perundingan kolektif melalui peraturan perundangan dan prosedur-prosedur yudisial atau kuasi-yudisial. Dengan demikian serikat pekerja telah mengembangkan keahlian legal dan koneksi politiknya dalam beroperasi (dan kadang-kadang untuk mengadakan perlawanan) dan untuk mempengaruhi perundang-undangan demi kepentingan anggota mereka.

Kebanyakan negara mengatur pembentukan serikat pekerja dan pelaksanaan tugas-tugasnya (seperti peraturan perusahaan atau perundangan kerjasama). Biasanya serikat pekerja diharuskan untuk mendaftarkan diri, diharuskan memiliki aturan-aturan yang sejalan dengan beberapa standar tertentu (seperti pemilihan dewan tertingginya dan pengangkatan para pejabatnya), dan menyelenggarakan serta mengumumkan laporan keuangannya. Sebagai balasannya, serikat pekerja yang terdaftar bisa mendapatkan kekebalan hukum atau hak-hak istimewa tertentu, dan yang paling penting, tidak bisa dituntut melanggar kontrak sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya dalam kerangka perundingan kolektif. Di beberapa negara, pencabutan (atau ancaman pencabutan) izin telah dipergunakan sebagai senjata untuk mempengaruhi serikat pekerjanya.

Logika perundingan kolektif (dan kosekuensinya bahwa persetujuan harus dihormati kedua belah pihak) mensyaratkan, jika diperlukan, para pekerja anggota dari serikat harus bertindak bersama-sama dalam sebuah fron persatuan dan tidak satu pun anggotanya boleh melanggar dengan, misalnya, menolak pemogokan yang diserukan oleh para pejabat serikat pekerja atau dengan melancarkan pemogokan ketika tindakan itu tidak diperintahkan oleh serikat. Serikat harus memiliki metode untuk menjamin bahwa seluruh anggotanya melakukan apa yang mereka perintahkan. Serikat biasanya dapat mengandalkan ketaatan sukarela yang didasarkan pada solidaritas fraternal (persaudaraan) atau komitmen ideologis, tetapi penggunaan sanksi terhadap anggotanya yang membelot selalu megakibatkan permasalahan pelik hak-hak individual berhadapan dengan kepentingan kolektif.

Secara umum serikat pekerja telah menjadi bagian yang tidak terpecahkan di negara-negara di mana mereka ada. Ini menimbulkan kontroversi di kalangan orang-orang yang berbeda pendapat atas fungsi serikat pekerja. Marx dan Engels memandang serikat pekerja sebagai pertumbuhan yang tidak terhindarkan dan berperan sebagai pelopor dari proses revolusioner dalam menumbangkan sistem kapitalis. Marx dan Engels mengamati kecenderungan serikat pekerja, terutama di Inggris, untuk menjadi kekuatan ‘korup': yaitu dengan meningkatkan kondisi para pekerja melalui perundingan kolektif, mereka, dengan kata lain, menerima sistem kapitalis.

Meskipun Marx dan Engels melihat kecenderungan ke arah ‘borjuisasi’ kelas pekerja, Lenin lah yang berpendapat bahwa serikat pekerja cenderung terintegrasi ke dalam sistem kapitalis, dan dengan demikian perlu usaha untuk ‘membelokkan gerakan kelas pekerja agar tidak menjadi sayap borjuis, dan menaunginya di bawah sayap revolusioner Demokrasi Sosial’ (Lenin 1902). Sesudah itu, Trotsky memperluas tesis Lenin tersebut menjadi sebuah senjata untuk menyerang para pemimpin serikat pekerja yang menggunakan kewenangan mereka untuk mendukung kapitalisme dalam menguasai pekerja, yang dengan demikian memastikan penyatuan penuh dari serikat pekerja ke dalam sistem. Di lihat dari sudut pandang lain, serangan Trotsky adalah sebuah kritik atas peran serikat pekerja dalam memperkuat persetujuan kolektif. Pandangan bahwa serikat pekerja ‘mengamankan’ kapitalis-me dengan melembagakan konflik bisa diterima ataupun ditolak, tetapi hal ini merupakan intisari untuk memahami peran serikat pekerja.

Dengan menganggap bahwa serikat pekerja, sebagai bagian integral dari ekonomi pasar, bisa mengadakan perundingan secara efektif, maka muncullah pertanyaan di seputar dampak ekonominya. Di sini ada dua isu kepentingan: dampaknya terhadap tingkat pendapatan secara umum dan dampaknya terhadap struktur penghasilan di dalam pasar tenaga kerja. Dalam situasi full employment, proses perundingan kolektif (atau ‘kekuasaan’ serikat pekerja) dianggap menjadi biang keladi inflasi dengan meningkatkan upah per pegawai yang melebihi kenaikan output riil per pegawai, yang dengan demikian menyebabkan bengkaknya biaya-biaya tenaga kerja, naiknya harga, dan ‘jatuhnya’ daya saing (dalam tingkat suku bunga yang tidak berubah) di pasar dunia, yang kemudian akan diikuti oleh kehilangan pekerjaan. Sebagai balasannya, pemerintah kadang-kadang berusaha menyetujui kebijakan penghasilan serikat pekerja, yang biasanya melibatkan beberapa pembatasan atas kenaikan gaji yang dirundingkan secara kolektif bersama-sama dengan tindakan lain yang lebih bisa diterima oleh serikat pekerja.

Dalam hal pengaruhnya atas struktur penghasilan, terdapat bukti-bukti yang memperlihatkan (paling tidak selama periode-periode tertentu terutama pada masa pengangguran tinggi) penghasilan rata-rata kelompok-kelompok yang bersekutu dengan serikat pekerja punya kecen derungan lebih tinggi oari kelompok-kelompok yang tidak mengikuti serikat pekerja. Beberapa orang berpendapat bahwa serikat pekerja paling tidak ikut bertanggung jawab dengan bantuan kekuatan-kekuatan lain menciptakan dan memelihara segmentasi’ pasar tenaga kerja. Dalam situasi inilah para pekerja terpecah belah antara pasar tenaga kerja primer’ yang relatif berserikat yang terdiri dari pekerja-pekerja yang menikmati penghasilan dan kondisi kerja yang baik di perusahaan-perusahaan besar dan sektor swasta, serta pasar tenaga kerja ‘sekunder’ yang tidak berserikat yang hanya mendapatkan upah dan kondisi kerja yang lebih buruk. Kritik-kritik terhadap serikat pekerja muncul tidak hanya di negara-negara industri tetapi juga di negara-negara dunia ketiga di mana serikat pekerja hanya menguntungkan pekerja elit di perkotaan dengan mengorbankan kepentingan para petani di pedesaan: kebijakan penghasilan di negara dunia ketiga sering kali diarahkan untuk mengatasi kenaikan inflasi.

Incoming search terms:

  • pengertian trade union
  • pengertian serikat pekerja
  • pengertian unions pada bisnis
  • pengertian union dalam bisnis
  • materi serikat pekerja
  • pengertian labour union
  • arti Serikat pekerja atau traid union
  • pengertian tentang serikat pekerja
  • apa yg di maksu dengan sarikat kerja
  • arti serikat pekerja

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • pengertian trade union
  • pengertian serikat pekerja
  • pengertian unions pada bisnis
  • pengertian union dalam bisnis
  • materi serikat pekerja
  • pengertian labour union
  • arti Serikat pekerja atau traid union
  • pengertian tentang serikat pekerja
  • apa yg di maksu dengan sarikat kerja
  • arti serikat pekerja