Advertisement

Tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Penjelasan tersebut dikenal dengan nama tujuh buah kunci pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu:

(1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (re c hts s taat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, jelaslah bahwa negara hukum yang dimaksud bukan sekadar hukum dalam arti formal, bukan pula negara yang hanya menjadi polisi lalu lintas atau penjaga malam. Pengertian negara hukum di sini adalah negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti material. Negara tidak hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum, tetapi juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan negara harus mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, yaitu kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya. Harus selalu diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) memenuhi kedua kepentingan dan landasan itu.

Advertisement

(2) Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, dan dengan sendirinya juga oleh ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang, dsb.

(3) Kekuasaan tertinggi negara terletak di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sinilah sebenarnya terjelma pokok-pokok pikiran mengenai kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan jalannya negara dan bangsa, yakni menetapkan UUD, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dengan kewenangan ini, kekuasaan MPR luas sekali. Ini logis, karena MPR adalah pemegang kedaulatan negara. Sebagai badan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, segala keputusan yang diambil MPR harus mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.

(4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Sistem seperti ini adalah logis, karena presiden diangkat oleh majelis. Di samping itu, presiden juga dipercaya dan diberi tugas melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara atau ketetapan lainnya.

(5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut sistem pemerintahan RI, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bekerja sama dengan DPR. Dalam pembuatan undang-undang dan menetapkan APBN, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem parlementer, tetapi DPR juga tidak dapat menjatuhkan presiden, karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

(6) Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara adalah sepenuhnya wewenang presiden. Status mereka adalah sebagai pembantu presiden. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa para menteri negara itu pegawai tinggi biasa. Para menteri inilah yang pada kenyataannya menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang masing-masing. Inilah yang disebut Kabinet Presidensial.

(7) Kekuasaan negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Ketegasan semacam ini sebetulnya juga ditegaskan dalam kunci kedua, yakni pemerintahan konstitusional, di samping masih terus ditegaskan dalam peranan para menteri negara dan fungsi maupun peranan DPR. Sesuai dengan sistem ini, DPR mempunyai kedudukan dan peranan kuat. Selain tidak dapat dibubarkan oleh presiden, DPR juga memegang wewenang memberikan persetujuan kepada presiden untuk mensahkan undang-undang dan menetapkan APBN, serta memegang pengawasan atas pemerintah, dalam hal ini presiden. Yang juga menunjukkan bahwa DPR mempunyai kedudukan kuat adalah bahwa seluruh anggota DPR adalah anggota MPR yang mempunyai wewenang memanggil MPR untuk mengadakan persidangan istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden, apabila DPR menganggap presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau MPR. Adanya pengawasan secara efektif berarti kebijaksanaan atau tindakan presiden juga dibatasi. Sistem atau mekanisme seperti ini juga merupakan sarana preventif untuk mencegah merosotnya sistem konstitusional menjadi absolutisme.

Incoming search terms:

  • kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh
  • kebijakan atau tindakan presiden dibatasi dan diawasi oleh
  • pemerintahan berdasarkan konstitusi
  • pemerintah berdasarkan konstitusi
  • sistem konstitusional
  • pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme artinya kekuasaan yang
  • kekuasaan pemerintah tidak terbatas artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh
  • pengertian sistem pemerintahan negara
  • sesuai dengan penjelasan uud 1945 pemerintah selalu diawasi oleh
  • menjelaskan apa yang dimaksud pemwrintahan berdasarkan konstitusi

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh
  • kebijakan atau tindakan presiden dibatasi dan diawasi oleh
  • pemerintahan berdasarkan konstitusi
  • pemerintah berdasarkan konstitusi
  • sistem konstitusional
  • pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme artinya kekuasaan yang
  • kekuasaan pemerintah tidak terbatas artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh
  • pengertian sistem pemerintahan negara
  • sesuai dengan penjelasan uud 1945 pemerintah selalu diawasi oleh
  • menjelaskan apa yang dimaksud pemwrintahan berdasarkan konstitusi