PENGERTIAN STRUKTUR BIROKRASI ADALAH

151 views

PENGERTIAN STRUKTUR BIROKRASI ADALAH – Sosiolog terkemuka yang sering disebut sebagai bapak birokrasi, Max Weber, mengemukakan ciri pokok struktur administrasi birokratis yaitu sebagai berikut: ”Konsep utama pelaksanaan tugas adalah menerapkan peraturan perundangperundangan yang berlaku atas persamaan dan perlakuan secara cepat dan teliti”.

Dalam rangka kecepatan dan ketelitian perlakuan itu, penerapan peraturan dilakukan oleh tenaga-tenaga yang khusus dididik dan dilatih sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Agar ada kesamaan peraturan, semua kasus ditundukkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Sedangkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, diadakan penggarisan batas-batas yuridiksi aparatur administrasi negara. Selanjutnya Max Weber juga mengemukakan: “Untuk mencegah kesewenangan, ditetapkan hierarki kewenangan, sehingga keputusan ditingkat lebih rendah dapat ditinjau oleh tingkat yang lebih tinggi. Dan demi kepastian hukum, semua keputusan serta dasar per-timbangannya dilakukan secara tertulis”.

Di Indonesia, penyelenggaraan pembangunan nasional berkembang sangat cepat sehingga sukar diikuti oleh aparatur negara secara efektif dan efisien. Semua pekerjaan banyak dilakukan dengan sistem proyek atau diproyekkan. Proyek pembangunan yang bertambah dengan volume keuangan negara untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang membengkak dari hitungan milyar menjadi trilyun, tidak diimbangi dengan pertumbuhan kontrol sosial dalam masyarakat dan kontrol secara formal pemerintahan.

Sasaran politik Orde Baru antara lain mengarahkan pembangunan nasional dan ini dimanfaatkan oleh seluruh departemen.Ada kecenderungan bahwa gengsi beberapa pejabat tinggi dan instansi yang dipimpinnya dicerminkan dalam jumlah pegawai dan jumlah anggaran, dan tidak dicerminkan dengan volume atau bobot pekerjaan serta unjuk kerjanya. Di sisi lain, struktur pemerintahan sekarang ini lebih banyak bersifat elitis. Suatu elite yang sedang berkuasa %ajalah yang memikirkan segala sesuatu buat masyarakat, yang merencanakan buat masyarakat. Kaum elite pula yang menentukan apa yang harus masuk dalam program pembangunan dan repelita. Mereka itu termasuk teknokrat .lan birokrat yang ada dalam sistem pemerintahan.

Kondisi dan keadaan ini membuat eksekutif lebih kuat lalam hubungannya dengan legislatif. Dengan sendirinya hirokrasi pemerintahan menjadi amat kuat dan berkuasa. Kenyataannya, para eksekutiflah yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi bahkan mengevaluasikan seluruh kegiatan pembangunnan.

Birokrasi pemerintahan semakin kuat berarti kepemimpinan pemerintahan juga lebih kuat. Para pejabat kuat karena mereka tahu bahwa para wakil rakyat toh tidak dapat menggugat dan menjatuhkan sanksi. Kalau kita simak, Undang-undang Dasar 1945 meneg,askan bahwa kedudukan DPR kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden seperti dalam sistem parlementer. Sebaliknya, kedudukan Presiden tergantung pada DPR. Tetapi, sekarang ini kenyataan menunjukkan bahwa DPR biasanya menyetujui apa saja yang diusulkan oleh pemerintah. Memang ada pengkajian di DPR atas usulan itu, tetapi kemudian pasti disetujui DPR.

Kontrol DPR kepada pemerintah dilakukan sangat hatihati. Kekhawatiran ini berkaitan dengan recall. Itu pula sebabnya mengapa masyarakat sangat kecewa terhadap DPR dan DPRD, sebagai institusi yang berwenang menjalankan kontrol terhadap langkah-langkah pemerintahan yang dilakukan pihak eksekutif. Data membuktikan banyaknya masyarakat yang mengadu ke DPR dan DPRD, sehubungan dengan perlakukan tidak adil dan tidak puas terhadap suatu masalah.

Pengaduan masyarakat memang didengar oleh seke-lompok anggota DPR atau DPRD, dan biasanya kemudian diberitakan rnedia masa. Pihak DPR atau DPRD memberi janji bahwa permasalahannya akan diteruskan kepada pemerintah untuk dimintai penyelesaiannya. Namun setelah itu masyarakat tidak mendapat berita tentang penyelesaiannya secara tuntas. Tentu tidak semuanya begitu.

Saluran lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan kontrol sosial terhadap para pejabat pemerintah adalah pers, lebih jelas lagi surat kabar. Dan memang sejumlah surat kabar sering berfungsi sebagai penyalur suara rakyat. Namun karena adanya kekuasaan pemerintah untuk mencabut SIT (Surat Izin Terbit) surat kabar atau majalah, maka media massa itu akan berpikir beberapa kali sebelum menyediakan diri menjadi saluran kontrol sosial yang mengarah kepada pemerintah atau pejabat pemerintah yang berkuasa. Sikap tersebut dapat dimengerti, karena setiap tuduhan terhadap pejabat pemerintah meskipun bersifat formal, harus diperkuat dengan bukti-bukti nyata. Dalam konteks lemahnya lembaga perwakilan, dan kuat-nya birokrasi (yang pada kenyataannya selalu tertinggal oleh dinamika pembangunan itu sendiri), pemberdayaan inasyarakat menjadi semakin penting agar dapat melakukan kontrol sosial.

Incoming search terms:

  • pengertian struktur birokrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *