Advertisement

PENILAIAN TERHADAP MODEL PEREKONOMIAN TERPUSAT DI JERMAN – Nilai apa yang dikenakan pada suatu tatanan perekonomian pada dasarnya tergantung pada skala nilai yang berlaku, di satu pihak, yang di lain pihak pada ciri khas tertentu dari tatanan perekonomian itu sendiri. Kenyataan bahwa perekonomian diarahkan secara sentral oleh partai yang mewakili kelas

pekerja dengan menyuarakan minat dari kelas tersebut, misalnya, bagi pengikut Marxismmerupakan kelebihan dari perekonomian yang direncanakan dari pusat. Sedangkan dari segi pandangan individualistik dianggap sebagai suatu kelemahan, karena dalam perekonomian yang entralistik, ruang lingkup kemerdekaan perseorangan lebih kecil dibandingkan dari ruang lingkup perekonomian nasional yang tanpa pengendalian dari pusat. Sehubungan dengan itu, kita harus mulai meletakkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pilihan-pilihan sistem perekonomian.

Advertisement

Standar Penilaian

Patokan dasar untuk mengevaluasi tatanan perekonomian merupakan filsafat sosial dari orang-orang yang melakukan penilaian. Dua sistem nilai yang bertentangan secara diame- tral, yaitu filsafat sosial Marxisme- dan kode nilai liberal. Asumsi dasar filsafat Marxisme-L adalah sejarah manusia sebagai sejarah perjuangan kelas; bahwa kelas yang c iibentuk oleh pemilik alat produksi merupakan pengeksploitasian golongan yang tak berpunya atau dalam istilah konkret, kelas pekerja dalam proses tersebut mengalienasikan kemanusiaan dari dirinya sendiri. Tujuan manusia di dunia ini idalah menciptakan dunia yang serba gamblang, membentuk ilam anorganik, membuktikan diri sendiri, dan mendemontrasikan kesadaran sebagai anggota spesiesnya sendiri. Konsekuensinya, keanggotaan manusia dalam jenisnya lebih penting daripada individualitasnya. Dalam melakukan pekejaan, manusia menyerahkan kediriannya dan memanifestasikannya ke dalam alam dan dengan demikian dia memperkuat individualitasnya sendiri. Karena pemilikan alat-alat produksi ocara pribadi menghambat manusia untuk mencegah Penyerahannya dengan mengesampingkan produk yang dibuatnya, maka disebut bahwa diri manusia sudah dirampas dari alam, masyarakat, dan dirinya sendiri. Manusia dapat

dibebaskan hanya dengan menghilangkan pemilikan pribadi atas alat-alat produksinya. Dengan melepaskan kontradiksi mendasar dalam kapitalisme atau dengan kata lain, dengan meniadakan hak milik individual dari kapitalis swasta dan memperkenalkan produksi sosialis dimana produsennya, yaitu para pekerjanya, akan berperan sebagai pemilik alat produksi sosialis. Dalam proses peralihan dari masyarakat kapitalis eksploitatif ke arah masyarakat sosialis, tidak dapat diragukan bahwa partai Marxisme-Leninismeharusmengklaim monopoli kepemimpinan. Bagaimanapun, merupakan kebenaran sejarah yang tak dapat dipungkiri, bahwa sosialisme dapat dijalankan oleh para pekerjanya hanya jika dibimbing oleh partai dari kelas pekerja itu sendiri. Di tangan kelas pekerja, instrumen utama pelaksanaan sosialisme adalah negara sosialis.

Hingga kini, konsep yang di garis-besarkan di atas merupakan dasar pengesahan sistem partai tunggal pada masyarakat sosialis serta pengangkatan partai pekerja ke status sebagai partai negara (Masih perlu pembuktian apakah ucapan resmi mengenai monopoli kekuasaan yang dikumandangkan oleh sejumlah partai Marxist-Leninist di beberapa negara benar-benar serius dan berlangsung lama?) Dengan filsafat sosial seperti itu, masyarakat dan negara diorganisasikan secara sentralisme demokratis; para pekeja diturunkan untuk menjadi pembantu dalam penyiapan dan pelaksanaan, dan para pejabat partai sangat meyakini bahwa mereka mengenal baik kepentingan-kepentingan masyarakat-nya dan yang sesungguhnya seharusnya selalu mengatasi semua pertanyaan mendasar yang sehubungan dengan masalah sosial dan ekonomi.

Berlawanan dengan itu, filsafat sosial liberalisme percaya bahwa setiap individu itu unik dan memiliki hak pribadi serta hak fundamental tertentu yang tak dapat dirampas dari dirinya. Menurut filsafat ini, tatanan sosial yang dapat direkonsiliasikan dengan bawaan dasar manusia hanyalah yang menjamin kemerdekaan tertentu bagi setiap individu dan hak tersebut tidak dapat dilanggar. Antara lain, hak untuk hidup darn integritas jasmaniah, kebebasan menganut kepercayaan, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah igama, kebebasan berserikat, kebebasan mempunyai tempat tinggal, hak kepemilikan atas rumah yang tidak dapat diganggu gugat, kebebasan memilih tempat kerja, hak milik pribadi (termasuk alat produksi), dan hak atas proses hukum serta hak petisi. Dalam filsafat sosial liberal, kekuasaan legislatif, liksekutif, dan judikatif dipisahkan. Kekuasaan, pemerintah didesentralisasikan dan ditempatkan di bawah pengawasan masyarakat umum melalui sistem multipartai yang menjamin otonomi individu dan kelompok sosial secara minimum vis (berhadapan) dengan Masyarakat keseluruhan dan organisasi politiknya, yaitu negara. Otonomi individual di sini termasuk otonomi perekonomian.

Setelah sejauh ini membahas hubungan struktur negara dengan tatanan perekonomian, fungsi tatanan perekonomian, tan dasar sosial-filosofis tatanan perekonomian, maka dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap tatanan perekonomian seharusnya tidak hanya dilihat dari segi efisiensi dan iasionalitas ekonominya saja, tapi juga dari aspek politik tertentu, yaitu segi konstitusionalnya, dan segi kebijakan sosialnya.

Pentingnya kriteria kebijakan konstitusional disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem politik dan sistem perekonomian saling tergantung satu sama lainnya, sebagaimana halnya proses politik dan proses perekonomian, juga sangat tergantung satu sama lain di dalam perumusan tujuan dan pembuatan keputusan-keputusannya. Aspek-aspek sosial sangat diperlukan dalam menilai tatanan perekonomian dikarenakan hubungan-hubungan ekonomi, seperti juga hubungan sosial, pada dasarnya selalu mempunyai sisi rangkap, karena keputusan-keputusan perekonomian juga elalu mengandung konsekuensi sosial di samping konsekuensi lain.

perekonomian pasar, hal itu akan mempersulit pencapaian tujuan partai dalam kaitannya dengan kebijakan dalam negeri, luar negeri, dan militer. Hal itu juga akan mengganggu upaya pengarahan perekonomian agar sesuai dengan tujuan politik partai. Dari sudut pandangan Marxis, perekonomian terencana seperti ini mempunyai kelebihan, karena membuat pereko-nomian mengikuti tujuan negara di samping memberi peluang untuk mengimplementasikan masyarakat tanpa kelas.

Para pendukung perekonomian terpusat memandang ada tiga macam manfaat sistem ini dari segi ekonominya. Pertama, tidak adanya peluang bagi eksploitasi sosial atau ekonomi, tidak adanya peluang untuk menurunkan nilai murni yang diciptakan para pekerja sendiri, atau untuk perampasan hak yang lebih jauh. Kedua, sistem tersebut dapat disetir agar bebas krisis, kondisi bebas pengangguran dapat tejamin, dan daya beli mata uang dapat distabilkan. Ketiga, sistem tersebut memberi peluang untuk merencanakan pembangunan ekonomi dan strukturnya dalam perspektif untuk jangka panjang. Namun demikian, sejauh ini telah terbukti bahwa sejumlah negara yang menganut sistem ini, di Eropa bagian tengah dan tenggara ternyata telah gagal dalam mencapai tujuan tersebut.

Tanpa mengesampingkan nilai-nilai positif tatanan perekonomian Marxis-Leninistersebut, permasalahan inti dari sistem perekonomian terpusat antara lain,

  1. Permasalahan pengidentifikasian dan pemberian kesempatan pada keinginan anggota masyarakat sehubungan dengan tujuan-tujuan sosial dan ekonominya. Kebebasan harga merupakan indikator dari adanya keterbatasan barang, dan penyesuaian antara penentuan harga dari pihak pengusaha dengan permintaan barang di pasar hanya dapat diatur oleh pengelola perekonomian. Dalam pengelolaan perekonomian terpusat menurut pengalaman telah menunjukaan adanya kecenderungan kurang menghargai konsumen itu sendiri.

Permasalahan mengoreksi dan mempercepat penyesuaian pada perubahan perekonomian dari data-data keseluruhan-nya, yang kesulitannya terletak pada adanya birokrasi negara.

Permasalahan untuk membuat perencanaan yang efektif, rasional, dan terarah, serta permasalahan kwalitas kepemimpinan perekonomian, dimana pada sentralisasi keputusan puluhan ribu informasi yang elemennya saling tergantung satu sama lain harus diseleksi dan disesuaikan dengan makna dan tujuannya, yang juga merupakan aktifitas perjanjian perekonomian yang harus dijalankan dan dikontrol pada pelaksanaan perekonomiannya. (Perma-salahan nomor 2 dan 3 di atas, sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu di pusat ilmiah dan pusat perdebatan politik pada semua negara dengan perekono-mian terpusat.)

Permasalahan kemajuan teknologi dan produksi yang bermutu tinggi, dan karena di perekonomian terpusat tidak terdapat persaingan bebas, melainkan hanya persaingan antar pekerja untuk mendapatkan prestasi yang tinggi dan persaingan antar perusahaan agar rencananya terlaksana. Pada perekonomian terpusat, persaingan itu diorganisasi-kan tidak bebas dan tidak mendapatkan informasi serta pengetahuan tambahan, tidak bebas bereksperimen dan tidak bebas untuk mentest produknya dipasar. Karena itu bisa dipertanyakan apakah perekonomian terpusat tanpa keterampilan dan pemahaman dalam sistem perekonomian pasar, tanpa mengembangkan teknik memproduksi dan tanpa mengambil pengalaman dari adanya kemajuan teknik dan ekonomi, dapat dipertahankan lagi? Yang mana hal ini dapat disamakan dengan perekonomian perindustrian yang terkendali dan ternyata tidak dapat dipertahankan lagi. Masalah-masalah sosial dari pengendalian perekonomian akan diilustrasikan pada konteks lain.

Advertisement