Advertisement

Salah satu kewajiban yang berhubungan keadaan ekonomi dosen adalah menambah ilmu pengetahuannya untuk memperoieh gelar Strata dua dan Strata tiga. Bagi dosen yang mendapatkan bantuan dari Perguruan Tingginya atau mendapat biaya dari Pemerintah h^itri^icfa^menjadi masalah. Akan tetapi jumlah yang diberikan terbatas dan bergilir menurut aturan yang telah digariskan, belum lagi bila di tengah perjalanan mengalami kegagalan, berarti d&na bantuan terputus, sedangkan kemauan untuk menimba ilmu tetap tinggi, maka perlu lembaga ekonomi lain yang dapat membantu biaya dengan angsuran serta beban biaya yang amat lunak.
Bagi Perguruan Tinggi pada tahap awal membangun, hanya cukup membiayai operasionalnya saja, dana yang tersedia untuk meningkatkan mutu dosen belum ada, maka keberadaan Koperasi yang dibentuk sejak dini perlu dipikirkan sebagai partner Perguruan Tinggi untuk membantu usaha meningkatkan mutu dosen, berarti pula Koperasi turut membantu meningkatkan mutu Perguruan Tinggi tersebut.
Begitu pula bagi Perguruan Tinggi yang telah maju, dana yang disediakan untuk meningkatkan mutu dosen juga terbatas, sehingga jumlah dosen yang dapat diberikan bantuan untuk bea siswa juga terbatas, maka perlu kehadiran koperasi ikut serta memikirkan agar bertambah jumlah kuantitas dosen untuk memperoleh bea siswa dalam hal membantu mempercepat proses meningkatkan mutu PTS tersebut. Perguruan Tinggi yang berkembang pada tingkat menengah peran Koperasi tidak kalah keberadaannya dengan kedua type Perguruan Tinggi yang dimaksud di atas.
Di samping itu pula yang perlu diamati, biasanya Dosen yang diberikan bea siswa oleh Perguruan Tinggi adalah dosen tidak tetap tidak akan mencicipi kenikmatan tersebut, maka Koperasi perlu keberadaannya untuk turut memikirkan Manusia lemah, yang masa pengabdiannya cukup lama pada Perguruan Tinggi tersebut di mana jasa-jasa pengabdiannya belum terbatas oleh Perguruan Tinggi tersebut, sedangkan kemauan untuk belajar sangat tinggi.
Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa ayat (1) pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dipisahkan pengaruhnya terhadap ayat (2) dan ayat (3). Ayat (1) pasal 33 ini tetap melandasi dan mewarnai bentukbentuk usaha lain yang ada, yang hakikat dan peranannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk ayat (2) dan ayat (3). Artinya di dalam kegiatan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas ataupun lainnya, apakah itu asing, patungan asing, domestik non pribumi, harus dihidupkan pula semangat ke usaha dan berasas kekeluargaan (Koperasi di Indonesia, Sri Edi Swasono, 1982).

Advertisement
Advertisement