Advertisement

Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Ne-gara pasal 30 ayat (3) huruf a di-tegaskan bahwa Tentara nasional Indonesia Angkatan Udara Republik
Indonesia bertugas” selaku penegak kedaulatan negara di udara mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya”. Selanjutnya dalam Penjelasan UndangUndang ini ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan penegakan kedaulatan negara diartikan sama dengan penjelasan ayat (2) huruf a pasal tersebut bagi wilayah udara yaitu mencakup pengertian penegakan hukum di udara sesuai kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup nasional maupun dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Adapun pengertian dir-gantara yang dimaksud dalam Un-dang-Undang ini adalah mencakup ruang udara dan antariksa termasuk Geo Stationer Orbit (GSO) yang merupakan sumber daya alam terbatas.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditafsirkan bahwa rumusan pasal 30 ayat (3) huruf a dan penjelasannya bukanlah dimaksudkan sebagai tuntutan kedaulatan atas GSO. Pencantuman pengertian kedirgantaraan dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udaranya dan antariksa bagi Indonesia merupakan kawasan kepentingan yang perlu dimanfaatkan dan diamankan untuk kepentingan semua umat manusia di dunia. Adapun pencantuman GSO dalam penjelasannya hanyalah mengandung makna bahwa GSO adalah sumber daya alam terbatas yang mempunyai hubungan dengan wilayah nasional Indonesia.
Penafsiran tersebut sejalan dengan pedoman dan sikap yang dianut pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan GSO di forum internasional yaitu tuntutan yang diajukan oleh Indonesia bukanlah tuntutan kewi!ayahan tetapi lebih ditekankan kepada pengamanan kepentingan nasional yang praktic dan masa depan Indonesia atas kelangsungan satelit Palapa. Sehingga wilayah dirgantara nasional yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara Indonesia
terbatas pajga ruang udara dan antariksa merupakan kawasan kepentingan nasional yang perlu diamankan dan dimanfaatkan. Pencantuman tersebut pandangan sifat politik bangsa yang tidak dapat terlepas dari cara pandang bangsa Indonesia yang berkaitan dengan upaya perwujudan kepentingan bangsa di dirgantara.
Sehingga ketentuan UndangUndang Rl Nomor 20 Tahun 1982 sudah sejalan dengan Space Treaty 1967 dan tidak terdapat halhal yang bertentangan. Oleh karena itu pengesahan Space Treaty 1967 oleh Indonesia tidak akan menjadi masalah karena ditinjau dari aspek pertahanan keamanan tidak terlihat adanya masaiah yang mendasar dan menghambat pengesahan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Departemen Pertahanan Keamanan Rl, Badan Pengkajian dan Pengembangan Indsutri dan Teknologi dalam kait-annya upaya pengesahan Space Treaty 1967 berpendapat bahwa pasal 30 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 1982, menyebutkan Wilayah Dirgantara Nasional dalam UndangUndang ini adalah khas Indonesia dan oleh karenanya tidak ada istilah yang menyamainya di dalam bahasa ataupun peristilahan asing manapun juga. Pengertian wilayah dirgantara nasional adalah dimensi ruang di dirgantara yang berada di atas serta melingkupi wilayah daratan dan perairan nasional negara Rl, merupakan dimensi ketiga dan bagian integral dari wilayah nasional negara Rl. Penggunaan sebutan wilayah dirgantara nasional pada hakikatnya mencerminkan sikap dan kemauan politik bangsa yang tidak dapat dilepaskan dari cara pandang bangsa Indonesia di dirgantara artinya penggunaan istilah tersebut bernilai strategis yang dilandasi oleh cara pandang yang jauh ke depan dari bangsa Indonesia tentang dirgantara dan kedirgantaraan. Sebenarnya kepentingan bangsa Indoensia di antariksa sudah dapat diamankan karena sudah tersedianya peluang guna mewujudkan hak dan wewenang politiknya di dalam rangka pemanfaatan antariksa bagi sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. Tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan semaksimal dan seefektif mungkin peluang yang ada tersebut. Dengan meratifikasi Space Treaty 1967, Indonesia mempunyai landasan hukum yang lebih kuat untuk secara aktif mencegah penggunaan dan pemanfaatan antariksa yang bertentangan dengan ketentuan Space Treaty 1967 dan ikut mewujudkan suatu aturan yang adil bagi semua bangsa di dunia. Yang terpenting Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya baik dalam rangka pengembangan kemampuan kedirgantaraan maupun dalam pemanfaatannya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.
Dengan demikian sepanjang tetap berpegang teguh pada prinsip kepentingan dan tujuan nasional bangsa maka tidak ada permasalahan yang mendasar kalau Indonesia meratifikasi Space Treaty 1967 dikaitkan dengan makna Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun 1982 khususnya pasal 30 ayat (3) huruf a.
Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi bertujuan untuk mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Incoming search terms:

  • space treaty pengertian

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • space treaty pengertian