Advertisement

Sekarang ini angka kecelakaan dan penyakit kerja masih tinggi, terutama di sektor konstruksi, pertambangan, transportasi dan pertanian, di perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan menengah dan kecil, di kota-kota maupun di desa-desa, (Presiden Suharto, 1993).
Di Jakarta terdapat 6.706 perusahaan, kasus kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 3.925 kasus. Dari kecelakaan tersebut ada yang mengakibatkan kamatian, ada pula yang mengakibatkan cacat permanen, dan sebagian besar menyebabkan tidak dapat bekerja kembali. Selain itu setiap kecelakaan akan mengakibatkan kerugian baik berupa uang maupun waktu.
Resiko cukup besar untuk kecelakaan yang terjadi dalam bentuk penderitaan manusia dan merupakan pemborosan ekonomi. Oleh sebab itu pencegahan kecelakaan tempat kerja adalah merupakan tugas yang penting dan vital.
Secara konstitusional perlindungan terhadap tenaga kerja telah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa :”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti, selain diperlukan penyediaan dan perluasan lapangan kerja, dibutuhkan pula lapangan kerja yang memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, agar tenaga kerja terhindar serta terlindungi dari bahaya kecelakaan.
Dalam menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II, yang juga biasa disebut sebagai era industrialisasi/era tinggal landas, banyak sekali proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan konstruksi bangunan. Untuk DKI Jakarta jumlahnya ada lebih kurang 350, perusahaan yang sebagian besar telah menjadi anggota Gabungan Pelaksana Kontraktor Nasional Indonesia (GAPENSI). Di Indonesia perusahaan konstruksi bangunan tersebar di 27 propinsi dengan jumlah 2.013 perusahaan menengah.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang menggantikan UndangUndang Peninggalan Belanda Veilligheils Reglement Tahun 1910, diatur bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, karena UU No.1 Tahun 1970 pengertian dan tanggung jawab mengenai keselamatan sudah lebih berkembang jelas dan tegas. Demikian juga mengenai sanksi hukumnya dalam hal terjadi pelanggaran.
Permasalahan
Bertolak dari konsep Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan setiap warganegara berhak mendapat perlindungan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung dan mentaati hukum itu sendiri, serta berkenan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dibidang keselamatan kerja serta dihubungkan dengan judul tesis ini, maka penulis mengangkat permasalahan pokok sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa yang umumnya atau seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja bangunan dalam melakukan pekerjaan.
2. Apakah peraturan-peraturan keselamatan kerja sudah diterapkan di perusahaan konstruksi bangunan ?
3. Sampai sejauh mana peranan pemerintah cq Departemsn Tenaga Kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan upayaupaya apa saja yang masih perlu ditambah untuk menanggulanginya ?

Incoming search terms:

  • konsep tentang perlindungan kesehatan
  • perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
  • makna perlindungan dan kesehatan kerja
  • pelindungan keselamatan kerja
  • pengertian perlindungan kesehatan
  • perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja
  • perlindungan keselamatan kerja
  • perlindungan keslamatan dan kesehatan ketja
  • perlindungan terhadap tenaga kerja sangat pen

Advertisement
Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • konsep tentang perlindungan kesehatan
  • perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
  • makna perlindungan dan kesehatan kerja
  • pelindungan keselamatan kerja
  • pengertian perlindungan kesehatan
  • perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja
  • perlindungan keselamatan kerja
  • perlindungan keslamatan dan kesehatan ketja
  • perlindungan terhadap tenaga kerja sangat pen