Advertisement

A. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja
Kecelakaan terjadi tentu ada sebabnya. Cara penggolongan sebab-sebab kecelakaan di berbagai negara tidak sama. Namun ada kesamaan umum, yaitu bahwa kecelakaan disebabkan oleh dua golongan penyebab. (Suma’mur, 1985).
1. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human acts).
2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe conditions).
Di samping kedua hal tersebut di atas, faktor alat juga sangat menentukan. Misalnya mesin yang belum diservis, pemakaian tower crain yang melebihi beban, akan membahayakan pemakainya, dan lain sebagainya.
Di Indonesia kurangnya penanganan di dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini menyebabkan data mengenai kecelakaan di konstruksi sangat sulit di dapat.
Diketahui penyebabnya maka akan diketahui pula pencegahannya. Berdasarkan penelitian, maka penyebab kecelakaan kerja di perusahaan konstruksi adalah; jatuh, kejatuhan benda, kelalaian manusia, kekurangan, ketiadaan atau kesalahan alat dan kurang pengetahuan. Dari penyelidikan-penyelidikan, ternyata faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan, selalu ditemui dari hasil-hasil penelitian, bahwa 80 85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, (ILO, 1990).
Kecelakaan kerja di tempat kerja, berdasarkan Undangundang No. 1 Tahun 1970 terjadi karena :
1. Pekerja bekerja kurang hatihati, terburu-buru.
2. Pengoperasian mesin tidak menurut prosedur.
3. Peralatan kerja sudah rusak, namun tetap dipakai.
4. Mesin-mesin tanpa pengaman.
5. Tenaga kerja masih baru dan tidak terampil
6. Karena faktor-faktor lain, kurang tidur, stress, dan lain sebagainya.
Kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel di atas, menunjukkan bahwa banyaknya kecelakaan kerja di berbagai perusahaan, termasuk semua jenis perusahaan, kontraktor, industri, dan Iain-Iain. Jumlah tersebut di atas adalah yang benar-benar mengikuti program Jamsostek. Diperkirakan jumlah seluruh perusahaan baik yang mengikuti program Jamsostek maupu yang tidak mengikuti lebih kurang 120.660 perusahaan untuk tahun 1993. Dari tabel di atas diketahui, bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 jumlah kecelakaan kerja di semua jenis perusahaan, termasuk perusahaan kontraktor, industri dan lainnya cukup tinggi. Jika pada tahun 1990 jumlah perusahaan yang terdaftar ada 31.058 ternyata telah menimbulkan 20.509 kasus ke-celakaan kerja. Angka kecelakaan kerja ini masih cukup tinggi pada tahun 1991. Dari 36.517 jumlah perusahaan yang terdaftar ada 31.058 ternyata telah menimbulkan 20.509 kasus kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja ini masih cukup tinggi paa tahun
1991. Dari 36.517 jumlah per-usahaan yang terdaftar terdapat 24.840 kasus kecelakaan kerja. Angka ini menurun pada tahun
1992, yaitu dari 42.030 jumlah perusahaan terdapat 24.604 kasus kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja itu berkurang lagi pada tahun 1993. Dari 45.160 jumlah perusahaan yang terdaftar terjadi 24.105 kasus kecelakaan kerja.
Angka-angka di atas, belum menunjukkan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di sektor konstruksi. Dari observasi yang dilakukan di 5 (lima) wilayah Jakarta, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur dan Pusat diketahui bahwa jumlah perusahaan konstruksi dan kasus kecelakaan kerja sejak tahun 1990 sampai tahun 1993 cukup tinggi.
Pada tahun 1990, terdaftar 494 jumlah perusahaan kons-truksi, yang menimbulkan 453 kasus kecelakaan kerja. Pada tahun 1991, jumlah perusahaan konstruksi tetap tinggi. Pada tahun 1992 jumlah perusahaan konstruksi bertambah, jumlah kasus kecelakaan kerja makin tinggi. Pada tahun 1993 jumlah perusahaan konstruksi ber-tambah, dengan diikuti jumlah kasus kecelakaan yang makin naik.
B.Peran Perusahaan dalam Melindungi Pekerja
Dalam setiap proyek pembangunan, Kepala Proyek bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja pekerjanya. Hal ini dapat kita baca semboyan yang mengatakan bahwa “Keselamatan Kerja harus mulai dari atas”. Di samping itu seJain kepala proyek maka peranan pimpinan perusahaan sangat penting bagi keberhasilan program keselamatan kerja. (Suma’mur, 1985).
Faktor-faktor lingkungan yang terbukti merupakan alat yang berguna untuk menurunkan jumlah kecelakaan meliputi: kebersihan, produksi yang efisien,
peralatan dengan efisiensi tinggi, mesin-mesin yang memiliki motor masing-masing, penerangan yang sangat baik, pemakaian warna yang dipilih secara hati-hati, sistem pengaturan udara termasuk suku cadangnya yang baik, dan tempat duduk yang baik.
Perhatian pimpinan perusahaan melalui kepala proyek dalam hal keselamatan kerja juga harus dilihat dari kenyataan seperti mesin-mesin benar-benar diberi perlindungan keselamatan, tempat-tempat berbahaya diberi pagar pengaman, penyediaan peralatan yang tepat dan perawatannya dilakukan, alat-alat perlindungan diri disediakan, kegiatan perbaikan dan perawatan dilakukan secara teratur. Jika hal-hal tersebut tidak memadai, tenaga kerja tidak pernah akan memberi kepercayaan bahwa pengusaha benar-benar menaruh perhatian terhadap keselamatan.
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan sistem pengupahannya, pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja Harian Lepas dalam program yang diselenggarakan oleh PT ASTEK.
Kewajiban pengusaha yang lain dalam hal kecelakaan kerja adalah pengusaha diwajibkan
melapc’kan kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan tiap kecelakaan yang menimpa seorang pekerja dalam perusahaan selekas-lekasnya, tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Namun dalam praktek setelah kecelakaan terjadi, dan pengu-saha melaporkannya ke PT ASTEK, santunan dari PT ASTEK baru turun setelah satu bulan, di mana pekerjanya ada yang telah meninggal dunia.
Meskipun sebagian besar pengusaha konstruksi bangunan sudah mengetahui tentang Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), banyak perusahaan konstruksi yang belum mengikuti program tersebut. Pada umumnya peru-sahaan yang proyeknya di bawah Rp.100.000.000,(seratus juta) tidak mengikuti program tersebut. Perusahaan yang di atas Rp.100.000.000,(seratus juta), pada umumnya telah mengikuti program tersebut. Oleh karena dalam kontrak kerja telah tercantum ketentuan tersebut.
C. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja.
Dalam masalah Perburuhan Pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal’perlindungan keseldmatan dan kesehatan kerja. ‘Dalam mencapai keberhasilan pembangunan pevmerintah tidak akan membiarkan akibat negatif dari ketidaktenangan kerja dan ketidaktentraman kerja berlangsung terus tanpa batas waktu.
Campur tangan pemerintah dalam hubungan perburuhan di sini tidak terlepas dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa :
“Tiap-tiap warga negaravb’erhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi keimanusiaan”.
Dalam rangka merealisasikan hak rakyat tersebut di atas, pemerintah wajib untuk berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan perburuhan diharapkan dapat mendorong terciptanya ketenangan kerja dan ketentraman kerja di setiap unit perusahaan. Karena itu untuk dapat mencapai tujuan di atas, peningkatan penjaminan keamanan dan keselamatan kerja merupakan hal yang mutlak akan menentukan keberhasilan program ini.
Untuk melaksanakan hal ini maka dapat ditempuh 2 (dua) usaha berikut ini, yakni:
1. Preventif (Proses Pencegahan).
Dalam upaya perlindungan keselamatan kerja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 1 Tahun 1970.
Sifat preventif Undangundang No. 1 Tahun 1970 tercermin dalam ketentuanketentuan yang mewajibkan buruh maupun majikan untuk sejauh mungkin mencegah terjadinya kecelaka-an kerja, misalnya :
a. Majikan wajib memeriksakan kesehatan buruh-buruhnya secara berkala.
b. Majikan wajib memberitahukan kepada pekerjapekerja mengenai tempat kerja mana yang berbahaya.
c. Majikan wajib memasang gambar-gambar keselamatan kerja serta menyediakan alat-alat perlindungan kerja.
d. Majikan diwajibkan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai keselamatan kerja.
e. Majikan menjamin tersedianya klinik pengobatan yang memadai dengan tenaga medis atau minimal paramedis yang memadai.
f. Majikan menjamin tersedianya segala peralatan yang diperlukan dalam mengatasi segala keadaan kedaruratan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Semua peralatan tersebut harus selalu terjaga dalam keadaan yang memadai dan siap dipakai, dan sebagainya.
Di samping itu pekerja juga terkena kewajiban untuk :
a. Memakai alat-alat perlindungan kerja.
b. Menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila syaratsyarat keselamatan dan kesehatan kerja kurang memadai.
c. Pekerja harus mematuhi sepenuhnya perihal segenap peraturan dan prosedur kerja ditentukan oleh penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan.
d. Pekerja harus segera melaporkan kepada majikan/penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan perihal setiap keadaan dan kondisi kerawanan keamanan kerja sebelum kerawanan tersebut terwujud sebagai bahaya yang menelan korban.

Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi pekerja bangunan adalah mutlak perlu. Rasa aman dalam lingkungan kerjanya, mendapat perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undangundang Dasar1945.
Kurang diperhatikannya masalah perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja bangunan, penyebabnya adalah :
a. Dari pihak pengusaha : Belum adanya kesadaran hukum para pengusaha terhadap hak dan kewajiban dalam keselamatan kerja. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya penjelasan-penjelasan mengenai perlunya keselamatan kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 oleh Departemen Tenaga kerja cq. Pengawasan Perburuhan.
b. Dari pihak Tenaga Kerja : Belum ada kesadaran dari tenaga kerja terhadap ke-selamatan kerja. Hal ini di-sebabkan karena tidak adanya penjelasan-penjelasan mengenai perlunya kese-lamatan kerja oleh pengusaha, mandor, atau pelaksana bangunan.
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban dalam penanganan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja bangunan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perlindungan ke-selamatan kerja bagi pekerja bangunan. Oleh karena itu per-lindungan keselamatan kerja perlu lebih ditingkatkan, melalui pendidikan keselamatan kerja bagi pengusaha konstruksi bangunan, pimpinan proyek, pelaksana-pelaksana paaa perusahaan Konstruksi.
4. Ditinjau dari penegak hukumnya, yaitu pegawai pengawas perburuhan, secara kuantitatif jumlahnya masih belum seimbang dengan pertumbuhan perusahaan.

Advertisement

Incoming search terms:

  • 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia
  • perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia
  • perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja