Advertisement

TATANAN MONETER DAN PERMASALAHANNYA DI JERMAN – Tatanan sosial dan ekonomi membuat masyarakat pasar yang perkembangan pembagian kerjanya tergantung tatanan moneternya, seperti juga yang telah diakui oleh Lennin: “Bila ingin merusak suatu masyarakat maka keuangannya harus dikacaukan” pernyataan ini berlaku bagi setiap bangsa. Hubungan erat antara fungsi dan stabilitas tatanan moneter dengan fungsi dan stabilitasnya kemasyarakatan serta tatanan politiknya sudah dibuktikan didalam sejarah dunia Bangsa Jerman pada abad terakhir ini telah dirongrong dengan basic relasi tersebut diatas, yaitu tahun 1919 sampai tahun 1923 terjadi Inflasi besar-besaran, dan krisis ekonomi dunia pada tahun 1929 -1933, yang penyebabnya sebagian besar berasal dari kebijakan kredit dan mata uang, dan baru pada 1945 – 1948 ada pembaruan mata uang. Melalui alasan-alasan yang diuraikan berikut akan terlihat bahwa tatanan moneter sangat menentukan tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.

  1. Dalam sistem ekonomi yang pengalokasian barangnya, kepada pelaku transaksi, tidak dijalankan melalui tindakan administratif, maka uang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli barang pilihannya, berdasarkan pilihannya sendiri, terhadap serangkaian barang yang ditawarkan di dalam produk nasional. Demikian juga halnya karena pemilik uang berada dalam posisi untuk memindahkan secara bebas barang dan jasa, faktor-faktor produksi, dan karena andil mereka di dalam kekayaan dan produk nasional, maka pemilik uang dengan sendirinya mempunyai kekuasaan ekonomi. Mereka dapat melaksanakan keinginannya yang pelaksanaannya sealur dengan penguasaan ekonomi yang mereka miliki. Karena kepemilikan uang menyiratkan suatu potensi kekuasaan, maka perputaran uang haruslah dikendalikan. Oleh karena itu, tata cara dan alat-alat yang digunakan untuk mengendalikan pembentukan modal digunakan tidak hanya dalam pengertian sebagai tolok ukur untuk menilai distribusi kekuasaan ekonomi, tapi juga dalam pengertian untuk menilai distribusi kekuasaan politik disini terlihat jelas perbedaan antara tatanan perekonomian, yang menempatkan bank mata uang negara sebagai institusi pengumpulan uang negara, yang datang dari pemerintah maupun swasta.

Bank pengumpul uang negara yang tergantung dan tunduk pada pemerintah merupakan tanda bahwa negara itu berusaha memiliki kekuasaan dan otonomi ekonomi terhadap warganya. Oleh karena itu, sebagai misal, pasal 1 UU Perbankan Masa Kekuasaan Hitler (Reichsbank-gesetz) 15.6A menyatakan bahwa              ReichsbankJerman melapor secara langsung kepada ‘Pemimpin’ (Fuhrer)dan Kanselir (Adolf Hitler), membuat Reichsbank d ijad i ka n sebagai alat dari pemerintahan pada saat itu. Setiap perlakuan hukum dan peraturan pemerintahan ditarik, sehingga ini yang kemudian mengakibatkan rejim diktator tersebut menggunakannya secara sewenang-wenang untuk tujuan politik dan militernya.

Advertisement

Sebaliknya bila hanya tunduk kepada UU dan tidak torgantung kepada pemerintahan, maka ini secara perundangan akan memungkinkan pengumpulan uang sesuai dengan undang-undang dalam membatasi pencetakan uang. Hal ini merupakan bukti tidak tergantung pada pemerintahan, untuk menghindari sumber pencari keuntungan dan sumber k< ;kuasaan ekonomi. Otonom di dalam kebijakan perekonomian hanya tunduk kepada perundangan percetakan uang merupakan hasil mengikuti prinsip pembagian kekuatan politik ‘i.m pengendalian kekuatan politik. satuan hitung dan petunjuk nilai untuk perbandingan historis dan kualitatif terhadap nilai-nilai ekonomi.

Perbandingan-perbandingan ini, khususnya perbandingan historis, akan dihambat atau bahkan tidak dimungkinkan jika satuan hitung yang digunakan tidak sama. Oleh karena itu, sebagai misal, dua neraca yang sama, yang tanggal penutupannya dibuat berbeda akan mengakibatkan adanya perbedaan seandainya terdapat perubahan di dalam daya beli mata uang antara dua tanggal penutupan tersebut. Jika terjadi inflasi di antara dua tanggal penutupan tersebut, perkiraan ‘dana cair’, walau besarnya secara nominal sama, akan menjadi kurang nilainya dalam ukuran riil pada neraca yang kedua dibandingkan dengan neraca pertama, seraya perkiraan nilai riil real estate akan bertambah. Jika perkembangannya berupa deflasi, maka dana cair di dalam neraca yang kedua akan lebih berharga ketimbang yang ada di neraca pertama, seraya nilai riil real estate akan berkurang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa umumnya pelaku transaksi melakukan perhitungan anggarannya berdasarkan pada kadar kepercayaan yang mereka miliki terhadap stabilitas mata uang.

Nilai mata uang yang stabil merupakan suatu prasyarat agar industri perbankan dapat berfungsi. Jika nilai suatu pinjaman berubah dalam tenggang waktu ketika pinjaman tersebut diperoleh dengan ketika pinjaman tersebut harus dibayar, karena adanya perubahan daya beli mata uang, maka hal ini akan berpengaruh sangat besar terhadap hubungan bisnis perkreditan. Jika daya beli menurun, seperti yang terjadi dalam peristiwa inflasi (yang ditandai oleh adanya kenaikan harga- harga secara umum), maka para kreditor akan menerima kurang daripada pinjaman yang diberikan pada awalnya. Ini dapat menimbulkan keengganan umum untuk memperluas kredit dan, demikian juga, untuk mendanai penanaman modal, produksi, dan sebagainya. Sebaliknya, para debitor memperoleh keuntungan karena jumlah yang harus mereka kembalikan diukur dari daya beli adalah berkurang dibandingkan dengan jumlah yang telah mereka terima. Sebaliknya, jika daya beli meningkat yang terjadi dalam peristiwa deflasi (ditandai oleh monurunnya tingkat harga secara umum), maka debitor merupakan pecundang sedangkan kreditor adalah pemenangnya. Situasi seperti ini, pada gilirannya, membawa kita kepada ispek berikutnya yang menunjukkan betapa pentingnya tatanan moneter.

Elemen Sosial. Seperti yang telah kita lihat, para kreditor, debitor, dan pemilik modal dapat memperoleh keuntungan atau kerugian karena adanya perubahan di dalam nilai mata uang. Devaluasi mata uang, khususnya, cenderung mengakibatkan munculnya kesulitan sosial. Orang yang memperoleh penghasilan moneter (penerima gaji dan pensiunan) berada di dalam posisi yang tidak mengun-tungkan jika penghasilan mereka tidak bertambah sealur dengan tingkat harga yang berlaku umum, karena nilai satuan mata uang menurun terhadap harga barang konsumsi yang meningkat. Pada pihak lain, pemilik kekayaan berupa barang tetap, persediaan barang konsumsi, barang-barang bukan uang, dan pemilik tanah, berada dalam posisi yang menguntungkan, karena nilai barang-barangnya terus meningkat, sedangkan nilai mata uang menurun. Oleh karena itu, setiap perubahan di dalam nilai mata uang mempengaruhi nilai riil dari penghasilan dan harta kekayaan, sementara jumlah penghasilan dan harta kekayaan di dalam pengertian nominal sama sekali tidak terpengaruh. Para konsumen, buruh, pengusaha, dan pemilik harta kekayaan memperoleh akibat yang tidak seragam oleh adanya perubahan di dalam nilai mata uang. Itulah sebabnya juga mengapa tatanan moneter memiliki suatu pengaruh terhadap situasi sosial.

Pertimbangan-pertimbangan seperti itu tidak hanya berguna untuk membangun suatu signifikansi yang mendalam dari Mtanan moneter, tapi juga membantu untuk membuat kesimpulan bahwa penciptaan dan pengaturan daya beli harus

dipercayakan kepada suatu lembaga yang tidak akan memperoleh keuntungan ataupun kerugian karena adanya kebijakan kredit dan moneter. Dengan perkataan lain, fungsi- fungsi tersebut harus dipercayakan kepada lembaga yang tidak berada di dalam lingkungan yang dikendalikan pemerintah ataupun yang dikendalikan oleh perbankan swasta.

Meski Pemerintah Federal sesungguhnya memiliki hak untuk mengeluarkan uang logam namun, hak untuk mencipta- kan uang tersebut bersifat sangat sederhana dan tidak menentukan dalam kaitannya dengan akibat-akibat kebijakan moneter.

Incoming search terms:

  • instrumen kebijakan moneter negara jerman

Advertisement
Filed under : Bikers Pintar, tags:

Incoming search terms:

  • instrumen kebijakan moneter negara jerman