Advertisement

Tindak pidana dan surat dakwaan adalah dua hal yang saling berhubungan. Dibuatnya suatu surat dakwaan, menandakan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran. Dalam proses peradilan pidana, terjadinya suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dituntut karena kewenangan jabatan, hampir pasti segera diikuti oleh tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (menggunakan surat dakwaan) di muka sidang pengadilan. Peniadaan tindakan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya hanya akan terjadi apabila Jaksa Agung berdasarkan wewenang yang dimiliki “menyampingkan/deponering perkara”, yang berarti bahwa perkara dikesampingkan “demi untuk kepentingan umum”. Dengan kata lain, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi untuk kepentingan umum.
Di samping itu dapat pula terjadi peniadaan penuntutan karena pe-nuntutan dihentikan, yang alasannya bukan didasarkan pada ke-pentingan umum, tetapi sematamata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Misalnya, perkara yang bersangkutan tidak mempunyai bukti yang cukup, sehingga apabila perkaranya d’ajukan ke sidang pengadilan, diJuga keras terdakwanya akan dibebaskan oleh hakim karena kesalahan yang didakwakan tidak terbukti.
Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi, normalnya akan diikuti oleh tindakan penuntutan terhadap pelakunya. Tindakan penuntutan tersebut dilakukan de-ngan menggunakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.
Dalam praktek, dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Ada surat dakwaan biasa, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsider dan surat dakwaan kumulasi. Bentuk mana yang dipergunakan, tergantung pada jenis tindak pidananya, tingkat ketelitian perumusan berkas perkara, dan pengalaman penuntut umum menuntut suatu tindak pidana. Yang tidak boleh disimpangi adalah penuntut umum tidak dapat mendakwa de-ngan suatu pasal pidana yang menyimpang dari pasal pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan, yang kemudian diuraikan dalam berkas perkara.
Dari uraian di atas nampak jelas bahwa jenis tindak pidana dapat mempengaruhi bentuk surat dakwaan. Dalam hal tersebut, bentuk surat dakwaan tergantung pada jenis tindak pidananya. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang bentuk surat dakwaan yang tepat untuk menuntut gabungan tindakpidana.
Penyusunan surat dakwaan menuntut kecermatan dan ketelitian. Kekurang-telitian perumusan surat dakwaan, dapat mengakibatkan dibebaskannya terdakwa, atau terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hubungannya dengan gabungan tindak pidana, dipertanyakan bentuk surat dakwaan mana yang tepat digunakan untuk menuntut tindak pidana tersebut.

Advertisement
Advertisement