TUJUAN DAN FUNGSI TATANAN EKONOMI DI JERMAN

TUJUAN DAN FUNGSI TATANAN EKONOMI DI JERMAN – Suatu tatanan ekonomi harus bersifat instrumental untuk mengatasi tiga masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu Pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan; kedua, semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas, dan; ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan dasar sosial politik.

Setiap perekonomian nasional mengandung ratusan ribu unsur aktif yang terkait satu sama lain oleh jutaan hubungan bisnis. Dalam semua perekonomian nasional selalu terdapat unsur-unsur rumah tangga pribadi, sebagai suatu kesatuan ekonomi karena merupakan konsumen, sekaligus pemasok barang dan jasa, seperti tenaga kerja; perusahaan yang membeli barang dan jasa, menciptakan nilai tambah melalui prasarana produksinya, dan juga memasok barang dan jasa; lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya taman kanak- kanak, rumah sakit, dan lembaga pendidikan umum.

Berhubung tidak satu pun perekonomian nasional yang mandiri di dunia ini, maka jaringan kerja perekonomian perlu mengikutsertakan kesatuan-kesatuan perekonomian asing. Semua pelaku transaksi yang jumlahnya jutaan tersebut saling terkait dengan puluhan di antara ratusan ribu perusahaan. Sebagai konsumen mereka terkait dengan perusahaan dagang, asuransi, dan angkutan. Sebagai penabung mereka terkait dengan bank. Sebagai pegawai mereka terkait dengan pemberi kerja. Sebagai pembayar pajak dan pemakai jasa

asuransi sosial, mereka terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan asuransi sosial. Konsumsi secara institutional (kelembagaan) terpisah dari produksi (produsen hanya mengonsumsi sebagian kecil dari produknya sendiri, sementara konsumen hanya memproduksi langsung sebagian kecil dari barang kebutuhannya); secara geografis (jarang sekali ditemukan adanya persamaan lokasi antara tempat produksi dengan konsumen); dan secara kronologis (barang yang diproduksi hari ini umumnya baru digunakan setelah beberapa hari, bulan, atau bahkan beberapa tahun kemudian).

Penentuan dan penyediaan kebutuhan masyarakat dan perorangan ditangani oleh serangkaian lembaga yang berlainan. Di antara pengusaha sendiri, timbul bermacam- macam hubungan ekonomi yang tidak terduga sebelumnya misalnya tugas penyiapan, penghasilan dan pembuatan alat produksi (bahan baku, bangunan, perangkat kerja, perlengkapan, mesin) dan barang-barang komsumsinya merupakan tugas dari perusahaan transportasi, perusahaan asuransi angkutan, perusahaan penyimpanan barang, pendistribusian, pembiayaan, penyediaan peralatan komunikasi (sistem telekomunikasi, pos, dan angkutan) tugas-tugas tersebut sudah diatur diantara para pengusaha itu sendiri. Seiring dengan itu, pembagian pekerjaan dan spesialisasi harus diutamakan, agar kaitan antar elemen dalam perekonomian nasional terus tumbuh dan hubungannya semakin erat.

Memang, dalam suatu masyarakat yang perekonomiannya telah menerapkan sistem pembagian kerja meski terbatas, setiap hari akan terjadi jutaan transaksi, pertukaran barang atau jasa dengan uang. Dalam kondisi seperti itu mudah terlihat bahwa pertukaran uang yang terus-menerus dan dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung, hanya jika prasarana yang dibutuhkan tersedia. Ada dua prasarana yang sangat di perlukan untuk mendukung semua aktivitas perekonomian tersebut, yaitu pasar tempat terjadinya pertukaran, dan uangnya ii.irfungsi sebagai alat tukar sekaligus sebagai salah satu pm-.tasi budaya manusia yang tertinggi.

Hal tersebut telah menjelaskan seluk-beluk fungsi primer suatu peraturan perekonomian, yaitu menjaga agar perekonomian nasional berfungsi sebagai kumpulan berbagai unsur yang saling terikat oleh hubungan yang beragam bentuknya. Dengan kata lain untuk memudahkan transaksi pertukaran, merasionalkan proses perekonomian, dan menjamin terjadinya interaksi yang selancar mungkin antar- berbagai unsur perekonomian nasional itu. Maka tidak diragukan lagi perlunya suatu ‘tatanan’ organisasi, di dalam lembaga-lembaga semacam pasar dan keuangan, juga yang menjadi patokan-patokan yang mengatur kegiatan ekonomi seperti norma-norma hukum pertukaran. Keseluruhan jalinan ini dapat juga disebut sebagai fungsi sosial teknis suatu tatanan perekonomian. Jadi fungsi tatanan perekonomian mulai jelas maknanya dalam istilah ‘kegiatan perekonomian’ masalah apa saja yang harus diatasi dalam konteks tersebut.