UNSUR-UNSUR BAKU DARI STRATIFIKASI SOSIAL

105 views

Mungkin, untuk menerangkan sebab orang-orang tertentu harus dianggap lebih tinggi kedudukannya Unsur-unsur baku dari stratifikasi social dari yang lain-lainnya, bisa diurai melalui konsep unsur-unsur baku dari sistem ini. Seperti sudah dipermaklumkan bahwa stratifikasi sosial, merupakan gejala umum yang dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, maka keberadaan dari sistem stratifikasi ini terjadi karena dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, akan tetapi ada juga yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Yang terakhir ini biasanya dilakukan terha-dap pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik atau perkumpulan. Dengan demikian kekuasaan dan wewenang merupakan suatu unsur khusus dalam sistem stratifikasi. Pernyataan ini dilandasi oleh suatu pandangan bahwa apabila masyarakat itu hendak hidup teratur, maka kekuasaan dan wewenang yang ada padanya haruslah dibagi-bagi dengan teratur pula sehingga jelas bagi setiap orang ditempat-tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang dalam suatu or-ganisasi vertikal maupun horizontal. Tetapi, kekuasaan dan wewenang bukanlah merupakan satu-satunya unsur dalam stratifikasi. Kurt B. Meyer menyatakan bahwa kekuasaan (power) hanyalah merupakan salah satu dari tiga dimensi stratifikasi sosial pada masyarakat modern. Dimensi yang lain itu adalah status dan ekonomi.Ekonomi membedakan penduduk menurut jumlah dan sumber dari pendapatan, di mana biasanya diperoleh dari suatu set aktivitas pekerjaan, pemilikan atau kedua-duanya. Pendapatan, hak milik dan pekerjaan, membagi anggota masyarakat kepada beberapa lapisan (statum). Penggu-naan kata status di sini, menunjuk pada perbedaan dari martabat (prestige) dan pembedaan di antara per-orangan dan kelompok di dalam suatu masyarakat. Martabat (prestige) pada dasarnya terletak pada peng-akuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu, yaitu siapa yang menuntut dan individu lain, yaitu siapa yang menghormati tuntutan tersebut.

Mengenai pemilikan sebagai suatu sub dimensi dari stratifikasi sosial, kiranya didukung pula oleh James C. Scott sebagai hal yang dapat mewujudkan-nya. Dinyatakan bahwa “pemilik tanah dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada penyewa tanah, dan penyewa, tanah dianggap lebih tinggi daripada buruh lepas oleh karena, meskipun dari segi penghasilan mungkin tidak, masing-masing mewakili satu loncatan kuantum dalam kepercayaan terhadap sub- sistensi. Oleh karena itu, jaminan terhadap krisis merupakan prinsip stratifikasi yang lebih aktif dalam pandangan para petani dibandingkan dengan penghasilan.

Bernard Barber dalam “Social Stratification, Structur and Trends of Social Mobility in Western Society, mengemukakan 6 (enam) dimensi dari strati-fikasi sosial. Pertama, adalah prestise jabatan atau pekerjaan (occupational prestige), Kedua, rangking dalam wewenang dan kekuasaan (authority and power rangkings). Ketiga, pendapatan atau kekayaan (income or wealth). Keempat, pendidikan atau penge-tahuan (educational or knowledge). Kelima, kesucian beragama atau pimpinan keagamaan (religious or ri-tual purity) dan keenam, kedudukan (dalam) kerabatan dan kedudukan dalam suku-suku bangsa) (kinship and ethnic group rankings).

Unsur-unsur atau dimensi-dimensi dari stratifikasi tersebut di atas, pada dasarnya sulit untuk dipisahkan secara tegas oleh karena dalam kenyataannya sering tumpang tindih antara satu sama lainnya atau bahkan saling berhubungan. Ronald Freedman et. al, misalnya, menyatakan bahwa di dalam kelompok- kelompok yang relatif besar dan tidak bersifat (non) perorangan, norma mengharuskan agar keuntungan- keuntungan didistribusikan atas dasar peranan-peranan yang dipegang oleh anggota-anggota masyarakat di dalam kelompok atau atas dasar sifat khas yang lain yang membedakan mereka. Misalnya, di dalam masyarakat kita sendiri, norma-norma menentukan adanya keuntungan yang lebih besar bagi para menejer perusahaan, daripada untuk buruh-buruh pabrik. Demikian pula, norma-norma itu juga menentukan adanya keuntungan yang lebih besar untuk mereka yang mempunyai ijazah perguruan tinggi daripada mereka yang hanya mempunyai ijazah sekolah dasar. Pendeknya, kemampuan untuk mendapatkan keuntungan biasanya didasarkan atas posisi sosial daripada atas orang-orang. Pernyataan bahwa unsur-unsur itu dalam kenyataannya sering tumpang tindih dapat dilihat pada pernyataan James C. Scott. Suatu gambaran dari unsur atau meminjam istilah Barberdimensi yang dalam kenyataannya tumpang tindih dapat diikuti dalam tulisan dari Muchtar Buchori dan Wiladi Budiharga dalam “Sosok Orientasi Sosial Budaya Pada Tiga Komunitas Di Sulawesi Selatan”, sebagai berikut. Komunitas Maricaya Selatan ini nampaknya terdiri dari lima golongan masyarakat yang menempati tiga lapisan pokok yaitu:

  1. Golongan pejabat dan kelompok profesional di lapisan atas;
  2. Golongan alim ulama, golongan pegawai dan golongan pedagang di lapisan menengah;
  3. Golongan buruh di lapisan bawah.

Dilihat dari segi ekonomi dalam masyarakat Maricaya Selatan terdapat tiga lapisan masyarakat yaitu:

  1. Lapisan ekonomi mampu, terdiri dari para pejabat pemerintah setempat, para dokter, para insinyur

dan kelompok profesional lainnya; jumlah mereka ini kira-kira meliputi 10% dari jumlah KK di ma-syarakat ini.

  1. Lapisan ekonomi menengah yang terdiri dari alim ulama, pegawai, kelompok wira-usaha; jumlah me-reka ini kira-kira meliputi 60% dari keseluruhan KK.
  2. Lapisan ekonomi miskin yang terdiri dari para bu-ruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan bu-ruh-buruh yang sejenis yang tidak tetap; jumlah mereka ini kira-kira 30% dari seluruh KK.

Agar dapat memberi gambaran yang lebih me-madai, di petik satu kasus lagi yang diambil dari sum-ber yang sama. Buchori dan Budiharga menyatakan bahwa “dalam masyarakat Polewati, terlihat adanya empat lapisan masyarakat yang tersusun sebagai be-rikut:

  1. Golongan Ulama, Pemangku Adat dan Pejabat di lapisan atas;
  2. Golongan pegawai dan pedagang di lapisan me-nengah;
  3. Golongan buruh dftapisan bawah.

Dilihat secara ekonomis, masyarakat Polewali ini nampaknya terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan orang “kaya”, yang kira-kira meliputi 35% dari KK, yang (dalam diagram) terdiri dari pemangku adat dan alim ulama serta pejabat, kelompok orang yang berkekayaan “sedang” yang meliputi 55% dari KK, yang (dalam diagram) terdiri dari hanya pegawai ne-geri saja, dan kelompok “miskin” berjumlah sekitar 10% dari KK, yang (dalam diagram) terdiri dari hanya buruh saja.

Pernyataan dari Ronald Freddman dan James C. Scott serta Buchori dan Budiharga tersebut di atas pada dasarnya menunjuk bahwa terdapat hubungan antara dimensi dan yang menjadi titik sentralnya ada-lah status atau kedudukan. Oleh karena itu ada pen-dapat bahwa status atau kedudukan merupakan unsur baku dalam teori sosiologi mengenai stratifikasi sosial. dapat pula dinyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembagian atau penggolongan secara vertikal dari anggota masyarakat yang didasarkan pada perbedaan tingkat kedudukan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *