ARTI DEVELOPMENT AND UNDERDEVELOPMENT (PEMBANGUNAN DAN KETERBELAKANGAN) ADALAH

Men­gatasi kemiskinan absolut.

Arti development and underdevelopment (pembangunan dan keterbelakangan) adalah Istilah ini merujuk pada prestasi kemajuan (pemban­gunan) ekonomi dan sosial dengan meng­ubah kondisi keterbelakangan (produk­tivitas rendah, stagnasi, kemiskinan) di negara-negara yang dianggap sebagai “miskin”, “terbelakang”, “kurang berkem­bang”, atau “berkembang”. ECONOMIC GROWTH adalah kondisi yang diperlukan bagi kemajuan sosial, yang bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi yang cukup, kesehatan dan papan yang memadai (men­gatasi kemiskinan absolut). Dalam hal in’i bisa ditambahkan kondisi lain bagi terwu­judnya manusia seutuhnya seperti akses universal ke pendidikan, kebebasan sipil, dan partisipasi politik (mengatasi kemiski­nan atau deprivasi relatif).

Transformasi­onal dan transitif. Arti development and underdevelopment (pembangunan dan keterbelakangan) adalah

Setelah 1945 peta internasional diubah oleh gerakan antikolonialisme, oleh hege­moni AS di dunia kapitalis dan persaingan­nya dengan USSR untuk mendapatkan se­kutu di negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Dalam konteks global ini, pemba­ngunan dalam pengertian transformasi­onal dan transitif menjadi tujuan utama dari pemerintah dan lcmbaga internasional semisal PBB dan International Bank for Reconstruction and Development (Bank Dunia), dan muncul sebagai bidang spesi­alisasi tersendiri dalam ilmu-ilmu sosial. Masih ada kontroversi hebat seputar soal penyebab ketertinggalan dan cara un­tuk menggapai pembangunan. Kontroversi ini mencerminkan pandangan yang sa­ngat berbeda tentang sifat pembangunan di Barat dan Jepang (kapitalis industri), tentang tata perekonomian internasional, tentang bagaimana prospek pembangunan di THIRD WORLD, dan tentang persaingan klaim solusi kapitalis, sosialis, dan na­sionalis untuk mengatasi problem pemba­ngunan. Arti development and underdevelopment (pembangunan dan keterbelakangan) adalah Salah satu persoalan utamanya adalah si­fat dan bobot faktor internal (masyarakat) dan eksternal (global) dalam menjelaskan stagnasi dan perubahan. Dalam teori MO­DERNIZATION ilmuwan sosial Amerika, ma­syarakat atau kultur “tradisional” adalah sama dengan keterbelakangan (lihat juga TRADITION AND TRADITIONALISM). Secara ab- strak, tradisi, dan modernitas dijelaskan berdasarkan “variabel polanya” oleh Talc­ott Parsons (1951), yang menggambarkan modernisasi sebagai evolusi sistem sosial dengan tingkat diferensiasi fungsional dan struktural yang tinggi dan memiliki me­kanisme integrasi. Diferensiasi mencakup pembagian kerja yang kompleks secara so­sial dan rasionalitas produksi inovasi dan pertumbuhan, sedangkan integrasi dan sistem normatifnya berfungsi mengaman­kan stabilitas sosial.

Manajemen ekonomi. Arti development and underdevelopment (pembangunan dan keterbelakangan) adalah

Pembangunan ekonomi pascaperang dianggap sebagai tanggung jawab negara. Pandangan ini dipengaruhi oleh sistem perencanaan komprehensif di USSR, dan manajemen ekonomi masa perang Barat setelah rekonstruksi Eropa di bawah Mar­shall Plan dan kebijakan yang dipengaruhi oleh KEYNESIANISM. J. M. Keynes sendiri berpartisipasi dalam menciptakan sistem institusi Bretton Woods untuk mengatur perekonomian internasional, termasuk Bank Dunia, yang aktif dalam mempro­mosikan perencanaan (Waterston, 1965) sampai konversinya ke strategi neoliberal yang ambisius dari gerakan “reformasi” struktural pada 1980-an. Jangkauan dan sifat peran negara dalam investasi, manajemen ekonomi dan provisi sosial, dan relasinya dengan aktivitas kapital privat, nasional, dan in­ternasional, merupakan persoalan yang luas dan kompleks, seperti tampak dalam catatan pembangunan yang diarahkan oleh negara di negara-negara Dunia Ketiga yang sosialis maupun kapitalis. Komplek­sitas pengalaman yang berbeda-beda, dan kompleksitas cara analisisnya, telah di­sederhanakan berkat kesuksesan ideologis doktrin neoliberal. Doktrin ini mengom­binasikan beberapa inti ide dari ekonomi neoklasik dengan politik agresif, termasuk penolakan terhadap disiplin “ekonomi pembangunan” dengan alasan ia memuat Keynesianisme dan statisme (Lal, 1983). Lebih jauh, neoliberalisme sebagian diteri­ma akibat kekecewaan rakyat terhadap inefisiensi ekonomi negara, ketidakmam­puan memenuhi kebutuhan dasar, korupsi, dan autoritarianisme di banyak negara Dunia Ketiga, dan mendapat lebih banyak dukungan setelah ambruknya sosialisme di Eropa Timur. Kondisi dan prospek ekonomi saat ini, dan juga sejarah ekonomi, menimbulkan keraguan terhadap penjelasan sederhana dari neoliberalisme yang lebih mendukung pasar ketimbang negara. Bahkan seandai­nya perencanaan dihilangkan, perusahaan negara dan fungsi negara diprivatisasi, dan perdagangan eksternal dan internal dili­beralkan, negara yang “lebih ramping” ini harus tetap lebih efisien baik sebagai tek­nokrasi maupun agen kontrol sosial. Hal ini menimbulkan isu konstitusi dan kapa­sitas negara dalam kaitannya dengan per­bedaan kelas, gender, kawasan, dan kultur masyarakat yang akan diarahkan pemban­gunannya, dan dalam kaitannya dengan kekuatan “eksternal” sistem dunia.

Negara, kelas, dan masyarakat sipil.

Isu ketiga yang mengemuka adalah isu yang berhubungan dengan proses sosial dan politik dari negara, kelas dan masyara­kat sipil yang punya efek penting bagi ke­suksesan praktik variabel makroekonomi standar, entah itu nilai tukar, perdagangan luar negeri, tingkat tabungan, prioritas in­vestasi sektoral atau peran sektor publik. Alasan awal Dunia Ketiga untuk lebih mengutamakan negara dalam proses pem­bangunan adalah pengalaman kolonial­isme dan kekhawtiran dominasi “neoko­lonial” setelah kemerdekaan. “Negara” dan “bangsa” dilihat sebagai sesuatu yang sama selama momen dekolonisasi. Mem­bangun bangsa yang kohesif atau “pem­bangunan bangsa” dianggap sebagai tugas penting bagi negara dalam rangka mem­promosikan pembangunan. Setelah kontradiksi keterbelakangan tetap ada meski setelah terjadi kemerde­kaan, dan adanya kontradiksi baru dari pembangunan, analisis kelas menjadi lebih penting, dan sering memandang struktur kelas di kapitalisme pinggiran berdasar ­ kan perbedaannya dari kapitalismc “kla­sik” atau kapitalisme inti: lebih dependen atau birokratik ketimbang borjuis “nasi­onal”, massa marjinal atau semiproletariat ketimbang kelas pekerja. Ada pendekatan lain yang bertujuan untuk mengatasi kon­sepsi mekanistik ini, membahas kekhu­susan historis dan kompleksitas formasi kelas dan mengkaji keterkaitannya dengan pembagian masyarakat sipil lain, terutama gen der. Feminisme memberi dampak substan­sial terhadap analisis pembangunan dan keterbelakangan. Feminisme meneliti dan menunjukkan cara di mana prosesnya­termasuk formasi dan reproduksi kelas­dipengaruhi gender (Agarwal, 1988). Fe­minisme juga memberi kontribusi pada pemikiran ulang oleh beberapa sarjana mengenai agenda teori dan praktik pem­bangunan, yang dipicu oleh inter alia, kri­tik terhadap negara dari kubu kiri maupun kanan. Agenda yang muncul kemudian di­fokuskan pada persoalan agen sosial yang mengatasi dualisme konvensional antara sistem ekonomi yang dijalankan negara dengan sistem pasar, untuk mengeksplo­rasi bentuk pemberdayaan dan “aksi publik” yang mengekspresikan dan me­ngembangkan kapasitas kelas tertindas. Jadi, ada indikasi pencarian solusi baru untuk mengatasi problem pembangunan dan keterbelakangan yang berakar dalam struktur perekonomian dunia kapitalis yang tidak seimbang.