ARTI NETRALITAS BIROKRASI

Di dalam suatu pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan suatu kemandirian dari birokrasi tanpa harus melakukan keberpihakan yang mengarah kepada inefektivitas birokrasi itu sendiri. Karena di dalam suatu birokrasi diperlukan suatu obyektifitas yang mendukung kegiatan birokrasi.
Sondang P. Siagian (1994) menyatakan bahwa dalam teori ilmu Administrasi Negara ditekankan bahwa suatu birokrasi pemerintahan harus bersikap netral. Secara tradisional. prinsip ini diinterpretasikan bahwa pemerintahan harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terlepas dari partai politik mana yang berkuasa. Dengan demikian yang harus menonjol adalah peranan birokrasi selaku aparatur negara dan interpretasi yang tepat tentang netralitas adalah mempertahankan ideologi negara dan tujuan Nasional serta bekerja atas dasar tersebut. Tegasnya birokrasi pemerintahan tidak boleh membiarkan dirinya menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu.
Untuk menjadi suatu kekuatan birokrasi yang responsif dan adaptif, netralitas birokrasi akan menjadi suatu yang dituntut. Asumsinya perubahan-perubahan akan selalu terjadi di sekitar birokrasi, bahkan perubahan itu mampu untuk menikam ketegaran birokrasi. Dengan kondisi seakan-akan dependent kekuatan-kekuatan kelompok tertentu birokrasi akan mendapat suatu kesulitan di dalam mengadopsi input-input dari lingkungan luarnya, karena produk dari suatu birokrasi tidak selamanya diterima oleh masyarakat, bahkan bisa ditolak apabila tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu birokrasi yang netral dan mampu bersifat adaptif.
interpretasikan bahwa pemerintahan harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terlepas dari partai politik mana yang berkuasa. Dengan demikian yang harus menonjol adalah peranan birokrasi selaku aparatur negara dan interpretasi yang tepat tentang netralitas adalah mempertahankan ideologi negara dan tujuan Nasional serta bekerja atas dasar tersebut. Tegasnya birokrasi pemerintahan tidak boleh membiarkan dirinya menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu.
Untuk menjadi suatu kekuatan birokrasi yang responsif dan adaptif, netralitas birokrasi akan menjadi suatu yang dituntut. Asumsinya perubahan-perubahan akan selalu terjadi di sekitar birokrasi, bahkan perubahan itu mampu untuk menikam ketegaran birokrasi. Dengan kondisi seakan-akan dependent kekuatan-kekuatan kelompok tertentu birokrasi akan mendapat suatu kesulitan di dalam mengadopsi input-input dari lingkungan luarnya, karena produk dari suatu birokrasi tidak selamanya diterima oleh masyarakat, bahkan bisa ditolak apabila tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu birokrasi yang netral dan mampu bersifat adaptif.

Incoming search terms:

• netralitas birokrasi
• pengertian netralitas birokrasi
• pengertian netralitas
• pengertian netralitas menurut para ahli
• teori netralitas birokrasi
• birokrasi netral