ARTI PARTAI POLITIK

By On Tuesday, August 20th, 2013 Categories : Bikers Pintar

political parties (partai politik)

Para sarjana yang memiliki spesialisasi kajian tentang partai politik sejauh ini masih belum menemukan kata sepakat mengenai definisi istilah partai politik itu sendiri. Definisi paling awal yang muncul pada abad ke-19, mungkin bisa disebut terbaik: partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk memenangkan jabatan publik dalam suatu persaingan di daerah pemilihan dengan satu atau lebih organisasi serupa. Definisi ini me-ngandung masalah karena merupakan definisi yang sempit. Seperti yang dikatakan oleh Schlesinger (1968), definisi ini tidak mengikutsertakan tiga jenis organisasi yang biasanya menjadi acuan berbagai sebagai partai. Pertama, organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan yang realistis untuk memenangkan jabatan publik terutama posisi eksekutiftetapi tetap mencalonkan kandidat serta berpartisipasi dalam kampanye pemilihan Kedua adalah partai revolusioner, yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif. Ketiga adalah kelompok yang memerintah dalam negara totaliter dan negara otoriter lainnya yang memiliki satu partai.

Meski demikian, masuknya ketiga kategori tambahan ini membuat definisi partai politik menjadi sangat luas. Kesulitan ini sebagian dapat dipecahkan dengan membedakan dua jenis partai yang sangat berbeda, yaitu partai yang berkuasa dalam negara satu partai dan negara bipartai atau multi partai dalam sistem demokrasi ataupun yang mendekati demokratis (negara yang belum sepenuhnya demokratis tetapi melaksanakan pemilihan yang bebas).

Masalah utamanya adalah bagaimana membedakan dalam sistem yang bipartai atau multipartai antara partai politik dengan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan kadang-kadang juga mengajukan kandidatnya untuk suatu jabatan publik tanpa harus mengubah cirinya menjadi partai politik. Kemudian muncullah dua kriteria. Kriteria pertama menitikberatkan pada seberapa luas kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh partai dan kelompok kepentingan. Fungsi kelompok kepentingan umumnya adalah menyuarakan kepentingan-kepentingan, sedangkan politik melayani fungsi agregasi dari berbagai kepentingan yang diartikulasikan tersebut (Almond, 1960). Pembedaan ini jelas merupakan satu ukuran derajat, jadi bukan garis pembeda yang tegas. Pembedaan ini tampak lebih jelas pada sistem bipartai dengan partai-partai yang bersifat agregatif dibandingkan pada situasi multi partai.

Kriteria kedua, diajukan oleh Blondel (1969), merupakan suatu kombinasi berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh partai dan kelompok kepentingan serta tipe-tipe keanggotaannya. Kelompok kepentingan cenderung memiliki karakter yang promosional atau protektif. Asosiasi promosional cenderung menampilkan sudut- pandang yang spesifik (seperti masalah lingkungan ataupun penghapusan hukuman mati) dan pada dasarnya terbuka untuk semua warganegara. Asosiasi protektif (seperti serikat perdagangan atau asosiasi veteran) bertujuan melindungi kelompok orang-orang tertentu keanggotaannya lebih terbatas tetapi tujuannya lebih luas dan dapat diperluas hingga mencakup semua isu kebijakan publik. Partai-partai politik sekarang dapat dibedakan antara kelompok promosional dan protektif tujuannya umum (seperti tujuan asosiasi protektif), keanggotaannya terbuka (seperti kelompok promosional). Ada kasus-kasus yang menunjukkan posisi tumpang tindih yaitu partai-partai yang memiliki isu tunggal mirip dengan kelompok promosional dan partai budaya atau partai kelompok minoritas yang memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok protektif.

Partai dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga dimensi utama. Pertama, bentuk organisasi, yang membedakan antara partai massa dan partai cadre. Partai massa memiliki anggota yang relatif lebih formal dan tersentralisasi, disiplin dan bersifat sangat oligarkis. Sedangkan partai cadre mempunyai keanggotaan formal yang jauh lebih kecil dan sentralisasi tingkat rendah. Kedua, adalah program-program partai yang bisa bersifat ideologis atau pragmatis, yang merefleksikan pandangan kiri, tengah maupun kanan. Ketiga, adalah para pendukung partai, yang mungkin kebanyakan berasal dari kelas pekerja atau sebagian besar merupakan kelas menengah atau didefinisikan berdasarkan kerangka di luar spektrum sosio ekonomi seperti agama dan suku.

Duverger (1963) menunjukkan bahwa dimensi-dimensi tersebut terkait secara empiris: partai sosialis dan partai-partai berhaluan kiri lainnya cenderung mendasarkan diri pada dukungan kelas pekerja serta merupakan partai massa ideologis partai konservatif dan partai tengah mendasarkan diri pada dukungan para pemilih kelas menengah dan merupakan partai cadre yang pragmatis. Di negara-negara demokrasi barat, kaitan antara organisasi partai dengan program- programnya lebih kuat pada masa sebelum perang dunia kedua daripada masa sesudahnya. Sesudah perang, partai-partai tidak hanya cenderung memiliki karakter partai massa tetapi juga menjadi lebih pragmatis. Hubungan antara program dan pendukung juga menjadi lebih lemah, meski partai-partai haluan kiri masih tetap lebih mengandalkan dukungan para pemilih kelas pekerja daripada partai-partai berhaluan kanan. Kelas sosial merupakan suatu prakiraan yang penting terhadap pilihan partai di hampir semua negara demokrasi. Tapi di negara-negara yang memiliki keragaman bahasa atau agama terpecah, perilaku pemberian suara lebih banyak ditentukan oleh agama dan bahasa yang ada di sana. (Lijphart 1979).

Pola operasi partai politik di negara demokrasi tidak hanya tergantung pada karakteristik yang dimilikinya saja tetapi juga pada interaksinya dengan partai-partai lainnya. Dalam hal ini, literatur mengenai partai-partai politik menekankan pada perbedaan-perbedaan yang ada pada sistem bipartai dan multi partai. Dari sini muncul permasalahan lain: Bagaimana kita bisa menentukan jumlah partai dalam suatu sistem partai? Misalnya Inggris, negara ini sering dikatakan memiliki sistem bipartai, meskipun tidak kurang kandidat dari 8 partai yang berbeda terpilih pada pemilihan di House of Commons (1992). Biasanya memang hanya partai-partai besar dan penting yang diperhitungkan sedangkan partai-partai kecil tidak dihiraukan. Tetapi seberapa besar harusnya suatu partai untuk bisa dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut?

Sartori (1976) mengatakan bahwa hanya partai- partai yang memiliki koalisi atau potensi koalisi atau potensi pemerasan (blackmail) yang patut diperhitungkan. Suatu partai dikatakan memiliki potensi koalisi apabila berpartisipasi dalam kabinet koalisi (atau di dalam kabinet satu-partai) atau apabila dianggap sebagai mitra koalisi yang potensial oleh partai-partai besar lainnnya. Suatu partai tanpa potensi koalisi bisa memiliki potensi pemerasan, artinya: partai tersebut secara ideologis tidak bisa diterima sebagai mitra koalisi, tapi mungkin di sisi lain merupakan partai besar yang memiliki pengaruh besar pula (seperti partai komunis). Aturan penghitungan Sartori tampak seperti didasarkan pada dua variabel yaitu ukuran dan kesesuaian ideologis, tetapi harus diakui bahwa ukuran adalah faktor yang lebih penting. Partai kecil yang hanya memiliki beberapa kursi di parlemen bisa saja secara moderat dan ideologi dapat diterima, tetapi secara umum tidak memiliki potensi koalisi hanya karena dukungan yang dapat diberikan kepada kabinet tidak cukup penting untuk diperhitungkan. Oleh karenanya, partai- partai yang diperhitungkan oleh Satori hanya partai-partai besar, dengan mengabaikan kesesuaian ideologinya. Lebih jauh, meskipun ukuran besarnya partai merupakan faktor yang dominan, ia tidak memakainya untuk membuat pembedaan lebih lanjut di antara partai-partai yang lebih besar dan lebih kecil; semua diperhitungkan dengan nilai yang sama.

Blondel (1969) menggunakan jumlah partai dan ukuran besar relatif dalam mengklasifikasi-kan sistem-sistem partai. Empat kategori yang dikemukakannya adalah (1) sistem dua partai, (2) sistem dua setengah partai dan (3) sistem multi partai dengan satu partai dominan dan (4) sistem multi partai tanpa adanya partai dominan. Sistem dua partai contohnya adalah sistem yang diterapkan di Inggris dan Selandia Baru, di mana dua partai besar yang sangat mendominasi, meski partai-partai kecil bisa saja memiliki kursi di Parlemen. Sistem dua setengah partai terdiri dari dua partai besar dan satu partai yang meskipun lebih kecil tetapi memiliki potensi koalisi serta peran yang penting, seperti misalnya German Free Democrats Party dan Irish Labour Party. Sistem multi partai memiliki lebih dari dua setengah partai penting. Ini bisa juga mencakup partai yang dominan. Contoh dari partai dominan adalah Christian Democrats dalam sistem multi partai Italia serta Social Democrats di negara-negara Skandinavia. Republik Keempat Perancis merupakan fontoh bagus untuk sistem multi partai tanpa ada partai yang dominan.

Kendati hanya memberikan ukuran kasar, berbagai konsep mengenai partai dominan dan setengah partai berfungsi membedakan partai berdasarkan ukurannya. Indeks yang lebih tepat adalah jumlah efektif partai (Taagepera dan Shugart 1989). Indeks ini dikalkulasi dengan rumus sederhana yang menghitung jumlah kursi setiap partai di parlemen. Untuk sistem bipartai mumi dengan dua partai yang sama kuat, jumlah efektif partainya adalah 2.0. Apabila kedua partai tidak seimbang ukuran besarnya, misalnya mereka memiliki 65% dan 35% kursi jumlah efektifnya adalah 1.8. Ini sesuai dengan pandangan bahwa sistem partai seperti itu merupakan turunan dari sistem dua partai murni menuju ke arah sistem satu partai. Jika ada tiga partai yang memiliki kekuatan sama, indeksnya adalah 3.0. Pada sistem dua setengah partai di mana kursi parlemen didistribusikan dengan rasio 45:43:12, jumlah efektifnya dalah 2.5.

Sistem-sistem partai memiliki hubungan em-piris yang kuat dengan sistem pemilihan serta dengan koalisi kabinet dan stabilitas kabinet (Lijphart 1984). Di empat negara yang menggunakan metode pemilihan pluralistis (Kanada, Selandia Baru, Inggris dan AS) jumlah efektif rata-rata partai pada periode 1945-1980 adalah 2.1; di 15 negara  kebanyakan negara Eropa Barat dengan perwakilan proporsional jumlah efektif rata-ratanya adalah 3.8, hampir dua kali lipat dari rata-rata di kelompok negara pertama. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya jumlah efektif partai, maka makin besar juga kemungkinan terjadinya kabinet koalisi, tetapi kemampuan kabinet untuk bertahan lama malah menurun.

ARTI PARTAI POLITIK | ADP | 4.5