ASAS LEGALITAS (NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE ) DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.

By On Sunday, July 19th, 2015 Categories : Bikers Pintar
  1. Kesadaran Hukum Masyarakat dan kaitannya dengan hukum.

Kesadaran Hukum Masyarakat, merupakan bagian dari bahasan ilmu sosiologi Hukum.Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dan sebaliknya pula sejauh mana masyarakat mempengaruhi hukum itu sendiri. Salah satu faktor yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum adalah kesadaran hukum masyarakat . Friedrich Karl Von Savvvigny, (sebagaimana dikemukan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, Pokok -Po-kok sosiologi Hukum, Rajawalipers, Jakarta 1986, hal.33) berpendapat bahwa ” hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat.Kesadaran hukum oleh Krabbe dan Kranenburg dirumuskan (sebagaimana juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawalipers Jakartal 986,hal147)” Sebagai jumlah terbanyak dari pada kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu”, mereka menjelaskan bahwa “tiap-tiap individu dalam masyarakat mempunyai perasaan hukum dan keyakinan hukum sendiri-sendiri yang dinamakan kesadarn hukum individu,ini merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakaf.dan sependapat dengan VOn Savigny bahwa”” sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat

  1. Hukum tertulis dan hukum tak tertulis.

Bagaimana lengkapnya suatu undang- undang masih saja dirasakan kekurangan oleh karena undang- undang itu dibuat oleh manusia yang serba terbatas kemampuannya,oe karena itu disamping undang-undang(sebagai hukum tertulis)yang masih diperlukan hukum yang tidak tertulis. Dibeberepa negara Anglo Sakson Seperti inggris.Amerika dan Australia Pokok Hukum pidana berdasarkan atas Common Law(hukum adat disamping hukum tidak tertulis dan statutair law hukumyang tertulis dalam undang-undang.)

  1. KUHP sebagai Hukum Publik

Sejarah penerapan Hukum Pidana di negri kita menunjuk pada kondisi bangsa kita dalam posisi bangsa yang terjajah. Oleh karena Hukums Pidana merupakan suatu Hukum Publik yang mengatur hubungan warganya dengan negara (baca penjajah pada waktu itu kita harus menerima kenyataan diberlakukannya asas konkordansi ats KUHP yang berasal dari wetboek van strafrcht, walaupun Filoosofi dari KUHP itu tidak sesuai dengan filosi masyarakat kita.

  1. Hukum yang baik.

Suatu undang-undang dianggap baik apabila undang-undang itu mempunyai aspek sosiologis, filosofis dan yuridis Dua aspek yang pertama tidak dimiliki oleh KUHP, karena KUHP dibuat di dasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat Belanda yang individualistis, sehingga filosinya adalah filosofi masyarakat Belanda yang sangat berbeda dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesiaiyangbersifatintegralistik/ kebersamaan, jadi aspek filosofi KUHP tidak sesuai dengan ifilosofi masyarakat Indone-sia.Aspek lainnya adalah aspek sosiologis bahwa undang-undang itu haruslah mendapatkan dukungan dari masyarakat. KUHP itu sendiri tidak dapat dikatakan sebagai suatu undang- undang yang mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, karena KUHP itu diberlakukan sebagai suatu produk penguasa jajahan.

  1. Banyak perbuatan yang menurut kesadaran masyarakat sebagai perbuatan tercela/kejahatan tidak diatur dalam KUHP

Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa masih banyak perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya yang menurut keyakinan hukum dan perasaan hukum masyarakat Indonesia, terutama yang menyangkut nilai-nilai kesusilaan tidak dilarang atau diancam deangan hukum oleh KUHP.Sebadai contoh dapat kami kemukakan disini adalah masalah kesu-silaan.Perbuatan zina antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri tetapi keduanya belumterikat pearkaawinan, berdasarkan KUHP perbuatan tersebut bukan merupakan delik/ kejahatan karena perbuatan sipriatersebut tidak dilarang dan diancam oleh KUHP pernah terjadi seorang ayah yang statusnya duda tertangkap tangan oleh masyarakat berzina dengan anak kandungnya yang sudah menjanda, oleh masyarakat kedua insan itu diserahkan kepada polisi untuk diadili dan dihukum. Namun polisi menyatakan bahwa mereka tidak dapat dituntut berdasarkan KUHP oleh karena tidak ada aturannya dalam pasal-pasal KUHP.Berdasar- kan pandangan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia perbuatan- perbuatan yang dikemukakan diatas jelas-jelas merupakan perbuatan tercela dan merupakan suatu pelanggaran hukum, yang mengganggu harmoni dalam masyarakat yang menurut kesadaran masyarakat harmoni itu harus dipulihkan, jadi perbuatan itu merupakan kejahatan.

Berkenaan dengan contoh kedua kasus diatas timbul pertanyaan “pantaskah sipelaku bebas dari sanksi pidana”. Jawabannya adalah bahwa berdasarkan keyakinan hukum dan perasaan hukum atau kesadarn hukum masyarakat Indonesia sipelaku tersebut diatas haruslah dihukum karena perbuatan tersebut menurut kesadaran hukum masyarakat

Indonesia jelas-jelas merupakan perbualan yang amat tercela/kejahatan susila. Kejahatan yang dilakukan orang dengan mempergunakan tehnologi canggih kejahatan perbankan yang tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hu-kum karena ketiadaan aturan yang melarangnya. Rintangan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang dikemukakan diatas baik kasus susila, tehbologi canggih dan perbankan karena adanya pasal 1 ayat 1 KUHP.

Sikap pembuat Undang-undang dan hakim terhadap pasal 1 (1) KUHP.

Pembuat undang-undang dan hakim terlihat melakukan penyimpangan terhadap ps. 1 (1) KUHP,hal ini dapat kita temukan dalam Undang- undang Darurat No. 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan tiada bandingannya dalam KUHP dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum Rp.500,-. Berdasarkan ketentuan ini hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang walaupun tidak dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHP, kalau ternyata perbuatan itu merupakan perbuatan yang amat tercela dalam masyarakat. Jadi hakim dapat memutus dan menjatuhkan hukuman kepada si pelaku dengan hukuman kurungan selamanya 3 bulan atau denda maksimum Rp. 500,-. Sayangnya ketentuan ini tidak ditemukan dalam undang- undang yang bersifat materil hanya terdapat didalam ketentuan undang-undang yang bersifat formal, yaitu undang-undang yang memberlaku-kan HIR sebagai Hukum Acara di Pengadilan Negeri dan yang mencabut peradilan adat.

Bila dilihat ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat itu, tetapi tidak ditemukan larangan dan ancaman hukumannya dalam KUHP, sangat reandah, namun suatu hal yang dapat kita anggap sebagai suatu kemajuan adalah adanya penyimpangan terhadap asas yang tercantum dalam pasal 1 (1) KUHP yang meamangtidaksesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim tearhadap pasal 1 ayat 1 KUHPterlihst dsri putusan Hakim Bismar Siregar SH, dalam kasus penodaan kehormatan seorang gadis deangan didahului bujuk rayu dan kemudian si lelaki yang menodai gadis itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dijatuhi hukuman oleh Hakim.

Apakah penyimpangan terhadap ketentuan pasal 1 (!) KUHP ini tidak bertentangan dengan asas legalitas yang kita anut atau lebih jauh lagi apakah tidak bertentangan dengan undang- undang.

Bila kita bandingkan dengan undang undang pokok kekuasaan kehakiman yaitu undang- undang No. 14 tahun 1970 ketentuan pasal 5 (3) UU Darurat No. 1 tahun 1951, penyimpangan atas asas nullum delictum nulla poena sipraevia lege, tidakbertentangan dengan undang-undang. Pasal 27 (1) UU No. 14tahun 1970 yaitu undang- undang POkok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai paenegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pasal 14 (1) UU No. 14 tahun 1970 tersebut menyatakan bahwa Pengadilan tidakboleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidaak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat kitatafsirkan bahwa hakim dalam memutus perkara harus menggali,mengikuti dan meamahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.Sehubungan deangan itu yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat , tidak lain adalah nilai-nilai hukumyang tidaktertulis yang dapat kita sebutkan nilai-nilai hukum adat atau bila kita sempitkan lagi adalah keyakinan hukum dan perasaan hukum atau kesadaran hukum masyarakat, walaupun pasal 6 (1) UU No. 14 tahun 1970 mendukung asas pasal 1 (1) KUHP, yaitu yang menyatakan bahwa tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh undang- undang. Namun keatentuan ini tidak menghapuskan keatentuan yang disebutkan oleh pasal 27 (1) UU No. 14 tahun 1970 itu.

  1. Pasal 1 ayat 1 KUHP bersifat individualistis.

Asas Nullum delictum nulla poena sine praevia leage yang tercantum dalam pasal 1 (1) KUHP pada dasarnya hanya melindungi pelaku kejahatan saja, tidak memperhatikan kepentingan hukum si korban dan masyarakat yang tergangggu akibat ulahnya itu. Pasal 1 (1) KUHP itu dapat diartikan bila seseorang yang melekukan suatu pearbuatan (dan perbuatan itu masyarakat menganggap sebagai perbuatan tercela) akan tetapi tidak dilarang dan tidak diancam dengan hukuman oleh KUHP, tidak dapat dihukum. Sehubungan dengan itu bagaimana perlindungan hukum terhadap si korban yang meanderita atau rugi akibat perbuatan si pelaku, si korban bisa seorang individu dan bisa masyarakat.

KUHP tidak memberikan perlindungan terhadap hal itu, karena dibentuknya KUHP atas dasar paham individualisme yang sedang berkembang sangat pesatnya,pada masa penjajahan, paham tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila, yang jadi Pandangan hidup bangsa kita menganut paham integralistis dimana kepentingan individu harus seimbang dan selaras dengan kepentingan orang banyak. Tujuan diadakan ketentuan pasal 1 (1) KUHP semat mata melindungi individu-individterhada pelaksanaan hukum yang sewenang- wenang dari para penguasa,dengan memberlakukan undang-undang yang sangat merugikan masyarakat,pasah (1) KUHP itutidak melindungi masyarakatdari perbuatan seseorang atau beberapa orang bila ditinjau dari segi pidana.

ASAS LEGALITAS (NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE ) DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. | ADP | 4.5