AZAS-AZAS DAN SYARAT-SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

By On Monday, October 26th, 2015 Categories : Bikers Pintar

1. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan prinsipprinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan de-ngan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam penjelasan Umum No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal bahagia. Untuk itu suami atau isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan material.
b. Dalam UU ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan tiaptiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan pe-, ristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan Surat Keterangan, suatu Akte yang resmi yang harus didaftar dalam pencatatan.
c. Undang-undang ini menganut azas Monogami. Hanya apabila dik^nendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri, lebih dari seorang.
d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami atau isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami atau isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dari pada batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan itu maka UU tersebut menentukan batas umur untuk kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang mengandung prinsip untuk mempersukar terjadinya perce
raian harus ada alasan tertentu harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berrum^h tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat sehingga dengan demikian dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.
Sesuai dengan azas-azas per-kawinan yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan wanita dalam berbagai fungsi bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat. Peranan wanita dalam keluarga seperti tercantum dalam azasazas perkawinan nasional adalah sangat menentukan sekali, diantaranya ialah :
a. Dalam kewajiban luhur serta keseimbangan, si isteri maupun suami, hak dan kewajibannya adalah seimbang berarti sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga.
b. Ketentuan ini mengandung arti bahwa di dalam kehidupan keluarga, salah satu pihak tidak boleh merupakan beban terhadap pihak yang’ lain. Maksud dari kedudukan yang seimbang ini adalah seimbang dalam arti menurut sifat dan hakekatnya. Bahwa suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab kepada baik buruknya keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga sebaik-baiknya.
c. Mengenai ketentuan batas umur, maka sekarang wa-nita tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum wanita itu berumur genap 16 tahun. Ini adalah suatu ketentuan bagi diri wanita karena ada jaminan tidak akan terjadi perka-winan anak-anak atau per-kawinan di bawah umur.
d. Undang-undang perkawinan nasional penganut azas Monogami, yang artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya dalam keadaan ter-tentu saja, maka suami mendapat kesempatan untuk mengambil isteri lagi dengan syarat-syarat tertentu.
Untuk menjamin kepastian hu-kum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian penjelasan umum dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dari penjelasan umum UU No. 1 tahun 1574 tentang perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi ocang-orang Islam, sahnya perkawinan apabila ^ dilakukan menurut hukum agamanya dan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Syarat-syarat sahnya perka-winan menurut UU No. 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :
a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami atau isteri, jadi dalam hal ini tidak ada paKsaan di dalam hal perkawinan.
b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama, dengan syarat yang lebih berat untuk suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap me-re ka.
c. Untuk pria berumur 19 tahun, sedangkan untuk wanita berumur 16 tahun.
d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih maka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
e. Tidak termasuk laranganlarangan perkawinan antara dua orang-orang yang :
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
2) Berhubungan darah dari garis keturunan ke samping atau antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang saudara dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5) Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6) Yang mempunyai hu-bungan yang oleh aga-manya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
f. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum ma-sing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak mencantumkan lain.
g. Perkawinan harus dilang-sungkan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. P.M.A. No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Talak dan Rujuk.
Dengan demikian syarat-syarat sahnya suatu perkawinan me-nurut UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab II pasal 6 hingga 12 dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Ada persetujuan kedua belah pihak.
b. Izin orang tua / wali.
c. Batas umur untuk kawin.
d. Tidak terdapat larangan kawin.
e. Tidak terikat oleh suatu per-kawinan yang lain.
f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dikawini.
g. Memenuhi tata cara per-kawinan.
2. Menurut Kitab UU Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Asas perkawinan yang dianut dalam Kitab UU Hukum Perdata, menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami atau isteri, jadi di sini tidak adanya unsur paksaan dari salah satu pihak.
Bilamana ada paksaan, maka perkawinan dapat dilangsungkan, tapi setelah dilangsungkannya perkawinan itu, dapat dibatalkan kembali.
Azas lain yang terdapat dalam UU ini yaitu azas Monogami, di mana dalam wak.tu yang sama seorang laki-iaki hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri dan sebaliknya seorang wanita dalam waktu yang sama hanya dibolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.
Sedangkan syarat-syarat per-kawinan yang terdapat dalam KUH Perdata pasal 27, 28, 29 dan 35 adalah :
a. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undangundang, yaitu untuk se-orang laki-laki 18 Tahun dan untuk seorang wanita 15 tahun.
b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
c. Tidak ada larangan dalam Undang-undang bagi kedua belah pihak.
d. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.
Seorang perempuan yang umurnya kurang dari 15 tahun tidak diperkenankan mengikatkan diri dalam perkawinan kecuali karena alasan-alasan tentang larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden, demikian ditetapkan da-lam pasal 29. Untuk dapat mengikatkan diri dalam per-kawinan bagi anak-anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh dahulu izin dari kedua orang tua mereka. Bilamana salah satu diantara keduanya yang memberikan izin, sedangkan orang tua yang lainnya sedang dipecat dalam kekuasaan orang tua, maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya berhak atas permintaan si anak tersebut. Untuk memberikan’1 izin kawin tentunya setelah mendengar atau memanggil terlebih dahulu dengan cara yang sah orang tuanya atau orang yang diperlukan izinnya dan paja keluarga sedarah, semenda, kecuali bila-mana diantara kedua orang tua itu telah meninggal dunia lebih dahulu atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bilamana bapak atau ibu telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu, maka izin dapat diberikan oleh datuk dan nenek sekedar orang ini masih hidup atau wali pengampunnya. Bilamana bapak dan ibu, datuk dan nenek tidak ada lagi atau semuanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin da-pat diberikan oleh wali atau ahli pengawas.
Bilamana wali atau wali peng-awas atau salah satu kedua menolak, untuk membentuk izin, maka hakim Pengadilan Negeri dalam daerah hukum-nya di mana anak itu bertempat tinggal atas permintaan si anak berkuasa memberikan izin kawin setelah mendengar dengan sah wali dan wali pengawas dan juga keluarga sedarah dan semenda. Untuk anak yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun, masih mempunyai hakim Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya di mana anak itu bertempat tinggal atas permintaan si anak berkuasa memberikan izin kawin setelah mendengar dengan sah wali dan wali pengawas dan juga keluarga sedarah dan senada. Untuk anak yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun, masih harus meminta izin kepada kedua orang tua mereka. Bilamana £in orang tua tersebut tidak diperoleh maka mereka dapat meminta izin dari Pengadilan Negeri dalam daerah hu kum mereka bertempat tinggal, dengan ketentuan bahwa hakim Pengadilan Negeri itu dalam tenggang waktu satu minggu harus memanggil kedua orang tua beserta anak dalam sidang tertutup, di mana hakim memberikan nasihat seperlunya, bilamana orang tua tidak hadir, maka perkawinan dapat dilangsungkan atas petunjuk akte tidak hadir tersebut setelah lewat tiga bulan.
3. Menurut Hukum Islam
Nikah dalam arti ingin melangsungkan pernikahan hu-kumnya adalah sunnah (anjuran). Tetapi, aqad nikah bagi suatu perkawinan adalah wajib hukumnya. Dan pernikahan suatu dalam Islam diatur melalui beberapa rukun atau syarat. Adapun rukun atau syarat suatu perkawinan atau pernikahan, yaitu :
a. Adanya pengantin pria dan wanita.
b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
c. Adanya saksi-saksi, sekurang-kurangnya dua orang saksi pria, muslim, baligh dan mencjerti tentang hukum nikah.
d. Ijab dan Kabul yaitu penyerahan dari wali dan penerimaan oleh pengantin pria dan wakilnya.
e. Mas kawin’Mahar.
Wali yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap wanita yang diwakilinya, umpamanya paman, atau uwak, atau saudara laki-laki dari si wanita yang bersangkutan, apabila ayah wanita itu sudah tidak lagi (wafat). Maka mereka yang bertanggung jawab menggantikan kedudukan ayahnya. Untuk seorang ayah kandungan dari seorang wanita, sesungguhnya adalah yang paling berhak dan paling layak menjadi walinya, bukan orang lain. Karena itu peristiwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali saja terjadi sepanjang umur anak gadisnya, kecuali karena terpaksa. Maka selayaknya si ayah menikahkan anaknya sendiri, artinya tidak mewakilkannya kepada orang lain.
Untuk menjadi wali bagi se-orang wanita tidaklah dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus berlaku menurut hukum, yakni terdaftar sebagai wali yang sah, sesuai urutan di bawah ini:
a. Ayah kandung si wanita.
b. Datuk atau kakek (ayah dari si wanita hingga ke atas).
c. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu.
d. Saudara laki-laki yang sej ayah saja.
e. Anak laki-laki darisaudara laki-laki yang seayah dan seibu.
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja.
g. Saudara laki-laki dari ayah (paman atau uwak) yang seayah dan seibu.
h. Anak laki-laki dari paman atau uwak dari pihak bapak hingga ke bawah.
Selain wali disebutkan di atas juga dikenal wali hakim, di mana wali itu tampil sebagai wali apabila hakim menuntut demikian. Atau karena ketentuanketentuan lain dan mengharuskan seorang wanita’,menggunakan wali hakim. “Apabila wali hakimpun tidak ada, maka dipakailah wali hakim yaitu wali yang dipilih oleh kedua calon pengantin sebagai wali. Mahar atau mas kawin adalah wajib ditunaikan oleh pengantin lakilaki kepada pengantin perempuan, boleh berupa benda atau sesuatu yang lain yang halal menurut agama, seperti uang, rumah, Kitab Al-Qur’an atau membaca sebagian dari surat atau ayat-ayat Al-Qur’an. Ma-har yang dinyatakan tunai, haruslah dibayar ketika perni-kahan berlangsung dan bila hilang maka ia wajib dibayar. Benda-benda yang dinyatakan sebagai mahar adalah sepenuhnya hak pengantin wanita, karenanya pengantin pria tidak halal turut makan atau memanfaatkan kecuali atas ridha si isteri.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Hakekat pengertian perkawinan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, kedua, menurut KUH Perdata dan ketiga menurut Hukum Islam.
2. Masing-masing produk hukum tersebut memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Namun demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diundangkan. Maka sejak saat itu seluruh warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan inti materi yang dilegalisir berdasarkan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

AZAS-AZAS DAN SYARAT-SYARAT SAHNYA PERKAWINAN | ADP | 4.5