EKSISTENSI HAK ULAYAT

By On Saturday, July 18th, 2015 Categories : Bikers Pintar
  1. Hak Ulayat Pada Masa Penjajahan Belanda

Pemerintah jajahan Belanda selalu berusaha untuk mengurangi bahkan melenyapkan sama sekali eksistensi dari pada hak ulayat ini. Berbagai peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah jajahan Belanda untuk tujuan tersebut, yang dikenal dengan istilah “Pernyataan Domein” seperti Bomeinverklaring yang telah disebutkan dalam produk undang- undang dan peraturan pemerintah jajahan Belanda seperti misalnya :

  1. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118).
  2. Algemene Domeinverklaring (S. 1875-119a).
  3. Domeinverklaring untuk Sumatera (ps. 1, S. 1874-941).
  4. Domeinverklaring untuk Keresidenan Menado (pasal 1, S. 1875-55).
  5. Domeinverklaring untuk Kalimantan Selatan dan Timur (pasal 1, S. 1888-58).
  6. Undang-undang Pembukaan Tanah (S. 1874-78) dan peraturan Kehutanan (Bos- chreglement).

Pada dasarnya aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah jajahan Belanda itu adalah tidak mengakui adanya hak ulayat tersebut, sehingga eksistensi dari pada hak ulayat semakin melemah. Di Pulau Jawa adalah daerah yang paling parah mengenai hak ulayat, praktis tidak ada lagi sisa-sisa adanya hak ulayat atas tanah liar, sebab selain karena pengaruh pernyataan domein, juga karena adanya undang-undang tentang pembukaan tanah (Ontginingsordonantie, S. 1874-74) dan peraturan tentang kehutanan (Boscrehgle- ment).

  1. Hak ULayat Sesudah adanya Undang- Undang Pokok Agraria

Bagaimana eksistensi hak ulayat setelah zaman kemerdekaan, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).

Dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari masyarakat persekutuan hukum adat dengan maksud akan mendudukan hal itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam Negara Republik Indonesia dewasa ini. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, maka harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara Indonesia yang berdasarkan atas Persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria kita. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan hakim, akan tetapi belum pernah hak tersebut diakui resmi di dalam Undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan Belanda dahulu sering kali diabaikan.

Sehubungan dengan disebutkannya hak ulayat itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat. Misalnya di dalam pemberian suatu hak atas tanah (hak guna usaha), masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi “Recognitie” bahwa ia berhak menerimanya elaku pemegang dari pada hak ulayat itu. Sebaliknya tidak dapat dibenarkan pula jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum adat tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha, sedangkan pemberian hak tersebut sungguh-sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dibenarkan juga sesuatu masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar- besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan dan menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan daerah Itu sendiri sering kali terhampar karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada V ketentuan pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria itu

Kepentingan suatu masyarakat hukum adat harus tunduk kepada keoentingar. Na-sional dan Negara yang lebih luas, termasuk pelaksanaan hak ulayat. Tidak dapat dibenar-kan bahwa suatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayat secara mutlak seakan-akan ter-lepas hubungannya dengan masyarakat hukum adat daerah lamnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.

Sikap yang demikian bertentangan dengan azas pokok yang tercantum daiam pasal 2 Undang-Undang pokok Agraria dan dalam prakteknya akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Sebagaimana telah dijelaskan dari uraian diatas, tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak diperhatikan sama sekali. Demikian penjelasan UUPA angka II sub (3).

 

EKSISTENSI HAK ULAYAT | ADP | 4.5