HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU POLITIK

Pada awal perkembangan Administrasi Negara dan Ilmu Politik terjadi perbedaan yang tajam yaitu adanya pemisahan antara keduanya, seperti yang dikatakan Wilson (i967), administrasi berada diluar cakupan politik. Persoalan-persoalan administrasi bukanlah menjadi persoalan-persoalan politik, walaupun politik menetapkan serangkaian tugas – tugas yang harus dilakukan administrasi, akan tetapi

ia tidak seharusnya bertanggung jawab memanipulasikan urusan-urusannya. Tetapi akibat perkembangan jaman yang menuntut bahwa justru administrasi negara merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh negara. Maka perbedaan administrasi negara dengan ilmu politik tidak ada lagi, justru yang ada adalah kaitan yang erat antara keduanya. Dan karena sistim politik merupakan kajian ilmu politik maka administrasi negara yang berada dalam pemerintahan, sudah barang tentu intherent dengan ilmu politik, seperti yang dikatakan Waldo (1948) “Administration and policy development are interactive processes. The function of public administration is helping political authorities to make policy decesions assumed new importance.”

Pada awal keberadaannya antara politik dan administrasi negara merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya, terjadi dikhotomi antara keduanya. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena dirasakan semakin adanya keterkaitan politik dan administrasi negara dalam usaha-usaha yang dijalankan negara, lebih dari itu, administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap policy science, politik ekonomi, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan analisisnya, serta cara-cara pengukurannya dari hasil-hasil yang telah dibuat.

Menurut Wilson 1987) dan Franky (1960) bahwa setiap sistem pemerintahan mempunyai fungsi pokok yaitu :

1. Politik : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak dari pada rakyat dan negara.
2. Administration : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan betapa pentingnya administrasi negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan antara politik dan administrasi merupakan bagian yang integral dan saling ketergantungan dalam suatu negara. Fungsi politik merupakan usaha-usaha perumusan kehendak atau kemauan daripada negara (The formulation of the wilt of the state). Dengan demikian politik itu bersangkut paut dengan negara dan dengan sendirinya juga bersangkut paut dengan pemerintahan. Sedangkan birokrasi administrasi negara merupakan langkah usaha-usaha untuk melaksanakan kehendak daripada negara (The execution of the will of the state).

Pendapat J. Wajong mengenai administrasi negara yang dikirtif Martadinata (1987), tugas utama Administrasi Negara pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan me-nyelenggarakannya. Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa administrasi negara mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak-kehendak daripada negara. Administrasi negara itu sendiri mempunyai peran yang besar dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijaksanaan politik, hal ini disebabkan karena ruang lingkup administrasi negara itu sendiri berada didalam birokrasi pemerintahan.

Lebih tajam lagi pendapat yang dikemukakan Nigro (1970) bahwa administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan negara dan merupakan bagian dari pada proses politik dan administrasi negara, bahkan dapat dikatakan keduanya tidak mungkin dipisahkan.

Dari uraian tersebut diatas tersirat bahwa antara administrasi negara dan politik saling berkaitan dalam hal pembangunan atau penentuan program-program pemerintah yang dijalankan oleh suatu negara, maka pendapat adanya dikhotomi administrasi negara dan politik sudah ditinggalkan dan tidak relevan lagi dewasa ini.

Bertitik tolak dari semua itu administrasi negara yang ruang lingkup kerjanya berada dalam pemerintahan tidak mungkin lepas dari sis-tem politik yang ada. Secara sepintas dapat dikatakan bahwa apabila sistem politik berubah maka hal ini mempengaruhi tingkah laku birokrasi di pemerintahan. Dapat dikatakan dalam su-atu negara antara sistem politik dengan birokrasi hampir bersamaan seiring sejalan. Banyak negara-negara di dunia pada saat negara itu berdiri menggunakan sistem politik yang cocok disatu pihak dan administrasi negara yang cocok disatu pihak dan administrasi negara yang cocok pula dilain pihak. Begitu juga dengan Indonesia yang mempunyai komplektisitas mencakup suku, ras, agama, kehidupan sosial dan kebudayaan dapat menentukan sistem politik dan administrasi negara yang sesuai dengan kondisi dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri disamping faktor historis yang ada dalam membentuk negara Indonesia. Bagi Indonesia pada dasarnya pembentukan sistem politik yang tepat atau cocok ini berorientasi kepada kondisi dan situasi dimana administrasi negarapun dapat berjalan.

Dengan berlatar belakang demikian dan kompleksnya kondisi serta situasi yang ada di Indonesia, akan dapat dilihat pengaruh sistem politik terhadap perilaku birokrasi administrasi negara dan seberapa besar pengaruh yany ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi negara yang dijalankan oleh pemerintah itu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi negara inipun tercakup adanya birokrasi yang merupakan suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan dengan maksud untuk mengorgani-sasi secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak. Dan tercakup juga orang-orang yang menjalankannya yaitu aparatur negara yang tidak saja membawa kepentingan negara tetapi juga ada kepen-tingan pribadi dengan kata lain bagaimana perilaku seseorang (aparatur negara) terhadap pelaksanaan administrasi negara.

Dengan demikian semuanya berkaitan dengan sjstem politik dengan administrasi ne-gara yang dijalankan di Indonesia. Mulai dari negara ini berdiri sampai sekarang yang telah mantap dengan sistem politik Demokrasi Pancasila, negara ini pula telah beberapa kali mengalami perubahan sistem politik yang akibatnya berpengaruh terhadap administrasi negara dan perilaku Birokrasi itu sendiri.

Incoming search terms:

• makalah hubungan administrasi negara dengan ilmu politik
• hubungan administrasi negara dengan ilmu politik