HUBUNGAN HAK ULAYAT DENGAN HAK PERORANGAN

By On Saturday, July 18th, 2015 Categories : Bikers Pintar

Apabila hak uiayat ini dihubungkan dengan hak perorangan atas tanah menurut hukum adat, maka hak perorangan atas tanah bersumber dan berasal dari hak ulayat. Hak perorangan atas tanah timbul dari pada hak ulayat yang telah diperuntukkan pada perorangan dari warga suatu persekutuan hukum adat.

Dengan pengalihan atas pemberian hak ulayat menjadi hak perorangan maka hak ulayat lama kelamaan menjadi berkurang, melemah dan akhirnya akan habis, karena keterbatasan tanah. Dapat dikatakan disini bahwa semakin kuat hak ulayat semakin melemah hak perorangan dan begitu juga sebaliknya semakin kuat hak perorangan maka semakin melemahnya hak ulayat.

Tanah merupakan uumber dari pada kehidupan dan kesejahteraan, kemakmuran bagi warga masyarakat suatu bangsa, dari tanah manusia berasal dan kepada tanah itu pula manusia akan kembali. Tanah terdiri dari bermacam-macam haknya ada tanah milik, tanah keraton, tanah adat / hak ulayat, dan tanah negara serta tanah lainnya. Salah satu pembicaraan kita adalah tanah ulayat yang masih banyak dikuasai oleh masyarakat kita di daerah pedesaan. Keadaan tanah hak ulayat pada masa penjajahan belanda dahulu masih banyak kemudiar? pemerintah jajahan belanda berusaha untuk mengurangi, bahkan melenyapkan sama sekali keberadaan dari pada tanah hak ulayat ini, hal ini dapat kita lihat dengan dikeluarkannya berbagai pernyataan dan peraturan-peraturan mengenai tanah misalnya :

  1. Domeinverklaring dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118).
  2. Algemene Domeinverklaring (S. 1875-119a).
  3. Domeinverklaring untuk Sumatera (ps. 1, S. 1874-941).
  4. Domeinverklaring untuk keresidenan Manado (pasal 1, S. 1875-55).
  5. Domeinverklaring untuk Kalimantan Selatan dan Timur (pasal 1, S. 1888-58).
  6. Undang-Undang Pembukaan Tanah (S. 1874-78) dan peraturan kehutanan (boschreglement).

Pada dasarnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah jajahan belanda itu adalah tidak mengakui adanya hak ulayat tersebut. Kemudian setelah merdeka maka keberadaan hak ulayat tersebut dapat kita lihat dalam pasal 3 dari pada Undang-Undang Pokok Agraria yang bunyinya : Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas persatuan serta tidak berten-tangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

 

HUBUNGAN HAK ULAYAT DENGAN HAK PERORANGAN | ADP | 4.5